Jungkir Balik Anggaran Penanggulangan Covid, Akankah Kondisi Lebih Baik?

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Setahun telah berlalu, namun pandemi tak mau pergi. Pemerintah sepertinya semakin kewalahan menghadapi situasi ini. Pada 2021 ini, para pemegang kebijakan mulai merumuskan strategi penanggulangan pandemi. Mulai dari masalah kesehatan hingga ekonomi.

Kali ini, pemerintah merumuskan Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) yang berbeda. Anggaran kesehatan yang dulunya Rp87,5 triliun kini tinggal Rp25,4 triliun, sedangkan anggaran infrastruktur naik dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang naik mencapai Rp627,9 triliun.

Anggaran PEN ini akan dialokasikan pada beberapa pos. Di antaranya, kesehatan (Rp133,07 triliun), perlindungan sosial (148,66 triliun), dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi (Rp157,57 triliun), insentif usaha dan pajak (Rp47,27 triliun) dan program prioritas (Rp141,36 triliun). Kira-kira seperti itu penggunaan anggaran PEN menurut Bendahara negara Sri Mulyani (cnnindonesia.com, 07/02/21).

Perdebatan Mengenai Anggaran Kesehatan

Anggaran baru yang diajukan pemegang kebijakan saat ini tentu melahirkan tanda tanya. Seperti yang disampaikan ekonom Faisal Basri, beliau mempertanyakan mengapa anggaran infrastruktur jauh lebih besar dari anggaran kesehatan? Bukankah saat ini kita berada pada masa pandemi? Apakah infrastruktur jauh lebih penting dari keselamatan rakyatnya?

Baca juga:  Isu Pulihnya Ekonomi Amerika, Ancaman bagi Ekonomi Indonesia?

Meski telah dijelaskan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, publik pun sepertinya masih belum puas. Alasan yang diberikan seakan masuk akal, turunnya anggaran dikarenakan banyak sarana prasarana kesehatan pada 2020 yang masih bisa dipakai saat ini.

Selain itu karena munculnya industri masker atau Alat Pelindung Diri (APD) di dalam negeri pun membantu meminimalisasi pengeluaran (bisnis.com, 19/09/20).

Penjelasan di atas sepintas memang dapat diterima. Namun, mengapa ada pengalokasian anggaran kesehatan pada  anggaran PEN? Bukankah kesehatan dengan ekonomi ini berbeda? Mengapa justru dicampuradukkan?

Penyelesaian Tambal Sulam

Sejak awal virus ini muncul, memang telah melahirkan pertanyaan. Seberapa serius pemimpin negeri ini berusaha menyelesaikan masalah pandemi? Mulai dari kemunculan pertama kali kasus di Depok hingga akhirnya kasus tembus satu juta. Kebijakan penanggulangan pandemi selalu diikutkan dengan program pemulihan ekonomi. Akibatnya penanganan wabah tidak fokus dan kalah dengan program pemulihan ekonomi.

Bagaimana hasilnya? Pandemi terus berlanjut dan ekonomi menjadi terpuruk. Sepertinya ada yang kurang tepat dalam menyikapi masalah ini. Dengan memisahkan urusan pandemi dari fokus  masalah kesehatan dan malah lebih mendekatkannya pada persoalan ekonomi  justru tak dapat menyelesaikan masalah. Seperti pengalokasian anggaran 2021 saat ini.

Baca juga:  [News] Proyek Ibu Kota Baru Berlanjut, untuk Pemulihan Ekonomi Rakyat?

Butuh Penyelesaian yang Utuh

Persoalan pandemi adalah bagian dari persoalan kesehatan. Sehingga, fokus penyelesaiannya juga menggunakan pandangan sistem kesehatan, bukan mencampuradukkan pada masalah ekonomi.

Jika hal itu terjadi, masalahnya tidak akan selesai, bisa jadi justru akan lebih parah. Meskipun demikian, tidak dimungkiri seluruh subsistem saling berkaitan. Kesehatan berhubungan dengan ekonomi, sebagaimana ekonomi juga berhubungan dengan kesehatan.

Persoalan pandemi berhubungan dengan penyediaan obat, layanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, SDM nakes, pendidikan kesehatan berkualitas, dan lain-lain. Seluruhnya berada di bawah subsistem kesehatan.

Sehingga, selayaknya anggaran memenuhi kebutuhan pandemi termasuk vaksinasi berada pada wilayah kesehatan. Total pembiayaan inilah nanti yang akan diambil dari kas baitulmal. Pemulihan ekonomi tentu akan disendirikan dan diberikan pada subsistem ekonomi.

Bagaimana agar itu semua bisa terwujud secara maksimal? Kesehatan tidak akan mampu berdiri sendiri. Demi kemajuan dan kelancaran layanan kesehatan diperlukan pembiayaan. Pembiayaan ini pun tak dapat diperoleh secara tiba-tiba. Bahkan mengandalkan pada utang luar negeri, yang hal ini pun tidak akan dilakukan Khilafah.

Negara perlu memiliki pemasukan yang independen, seperti pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam Islam, ada pemasukan lain seperti jizyah, kharaj, ghanimah, dan lain-lain. Pengelolaan seperti ini tidak akan diperoleh dalam sistem ekonomi kapitalis. Pemasukan ini hanya dapat dikelola dengan sistem ekonomi Islam.

Baca juga:  [News] Proyek Ibu Kota Baru Berlanjut, untuk Pemulihan Ekonomi Rakyat?

Kebijakan sistem kesehatan dan sistem ekonomi ini saling berhubungan. Diperlukan sistem pemerintahan yang akan mengatur seluruh subsistem di bawahnya. Tidak mungkin subsistem Islam diatur dengan sistem pemerintahan selain Islam. Maka dari itu, seluruh subsistem tadi menjadi sempurna jika diatur sistem Islam.

Sebagaimana perintah Allah Swt.,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS Al Baqarah: 208) [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan