[News] Kontradiksi Pemulihan Ekonomi Era Pandemi

MuslimahNews.com, EKONOMI — Dikutip dari Kemenkeu.com (27/1/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN 2020 mampu menjaga kontraksi perekonomian Indonesia dan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menyatakan, semua negara di dunia meningkatkan defisit APBN-nya karena Covid menghantam sisi penerimaan negara dengan kondisi perekonomian negara yang mengalami kontraksi. Penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak, mengalami tekanan yang sangat dalam.

“Di sisi lain, belanja untuk membantu masyarakat dan perekonomian meningkat sangat signifikan, termasuk untuk penanganan Covid,” katanya dalam acara Media Group News Summit 2021 “Economic Recovery: How to Accelerate Economic Growth” yang digelar secara online dan offline, Rabu (27/1/2021).

Awalnya, masih ujar Sri Mulyani, APBN 2020 didesain sebagai APBN yang sehat dengan defisit 1,76% PDB. Tetapi akibat pandemi, terjadi perubahan yang luar biasa. Defisit naik dari 1,76% menjadi 6,09%. Keseimbangan primer juga mengalami lonjakan dari hanya Rp12 triliun menjadi Rp642,2 triliun.

Menyoroti pernyataan ini, intelektual muslimah sekaligus pengamat ekonomi, R.A. Vidia Gati, SE.Akt., CA, M.E.I. menekankan, umumnya, untuk menilai baik atau buruk, sehat atau tidak, dibutuhkan sebuah indikator tertentu. Demikian pula ketika hendak mengukur kesehatan keuangan sebuah negara.

Baca juga:  Resesi Ekonomi adalah Masalah Laten Dunia, Bukan Radikalisme

“Sehatnya kondisi keuangan diukur dari adanya surplus antara penerimaan dan pengeluaran, atau minimal seimbang. Sehingga seharusnya tidak ada utang,“ kritiknya.

Penyampaian pos-pos belanja di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan infrastruktur yang terus berjalan, ia sebut seolah menunjukkan adanya kebanggaan bisa tetap menjalankan proyek infrastruktur di tengah pandemi Covid.

Menemui Kontradiksi

Vidia Gati berpendapat program pemulihan ekonomi yang dianggap mampu diakselerasi, akan menemui kontradiksi. Bantuan untuk UKM yang memiliki kontribusi kepada PDB sebanyak 60% dalam bentuk keringanan pajak, justru akan menimbulkan penerimaan pajak turun.

“Akibatnya postur APBN yang selama ini sudah defisit dan memiliki utang yang besar, akan semakin tajam defisitnya,” urainya.

Belum lagi dengan jumlah kasus Covid-19 nomor satu di Asia Tenggara (worldometers.info), pilihan negara untuk terus menjalankan proyek-proyek infrastruktur menunjukkan kurangnya keberpihakan kepada keselamatan rakyat dan para tenaga kesehatan.

“Sudah seharusnya negara memberikan perhatian penuh pada penyelesaian pandemi Covid ini agar lebih banyak lagi nyawa yang dapat terselamatkan,” cetusnya.

Ia menyarankan agar dalam kondisi pandemi ini dapat ditempuh langkah-langkah fokus pada pengurangan jumlah penderita Covid. Tidak sepatutnya penguasa berwacana memotong insentif nakes yang bekerja keras memberikan pertolongan pada si sakit sementara koruptor dana sosial dibiarkan tanpa hukuman berarti.

Baca juga:  Raksasa Kapitalisme Tumbang Dihantam Corona, Pengamat: Hanya Sistem Islam yang Antikrisis

Ia meyakinkan, sekuat apa pun sektor pariwisata, bisnis atau proyek infrastruktur digenjot, tetapi jika sumber daya manusianya banyak yang sakit, perekonomian akan sangat sulit digerakkan

Menurutnya, penting pula jika dari pemimpin hingga struktur di bawahnya memberikan keteladanan bagaimana berempati pada pandemi ini.

“Khalifah Umar bin Khaththab contohnya. Beliau menolak makan enak dan lebih memilih mengonsumsi roti dan minyak karena kondisi susah yang tengah dialami sebagian besar rakyatnya,” imbuhnya.

Sistem Islam Menyelesaikan Masalah

Vidia Gati menegaskan, untuk menyelesaikan aneka permasalahan ini tak ada jalan lain selain sistem Islam.

Pada kondisi pandemi, faktor nyawa jelas harus diutamakan. Maka, seluruh aktivitas negara terkonsentrasi pada pengurangan dan penyelesaian pandemi. Aktivitas yang tidak mengarah pada penyelesaian pandemi seperti pengurangan kasus, pencegahan, dan penyembuhan akan ditunda sampai pandemi berakhir.

Pendanaan program sepenuhnya dengan pemanfaatan harta umat yaitu kepemilikan umum (yang—ironisnya—selama ini telah dikuasakan kepada asing dan aseng).

“Praktik riba juga harus dihentikan, sebab secara tegas dilarang Allah, baik membayar bunganya ataupun berutang riba. Jika sumber pendanaan ini masih kurang, akan digalakkan dorongan kepada kaum kaya agar menyumbangkan hartanya,” jelasnya.

Selanjutnya, penghematan anggaran harus dilakukan, baik oleh setiap pejabat negara maupun pos belanja negara lainnya. Para “tikus” yang mengambil kesempatan dalam upaya ini akan ditindak tegas oleh negara.

Baca juga:  Indonesia Terjungkal Resesi Teknikal, Perempuan Jadi Korban

“Dengan demikian fokus pada penyelamatan nyawa sedikit demi sedikit akan menampakkan hasilnya dan semoga pandemi ini segara berakhir,” tutupnya. [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Kontradiksi Pemulihan Ekonomi Era Pandemi

  • 13 Februari 2021 pada 04:38
    Permalink

    Sistem Demokrasi Kapitalis Tak Mampu Atasi Pandemi Khilafah Mampu Memberi Solusi

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *