[News] Indeks Demokrasi Indonesia Menurun. Menuju Matinya?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Laporan “Democracy Index 2020: in Sickness and in Health?” atau Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan secara global di tahun 2020 demokrasi mengalami pukulan besar.

Hampir 70% negara mencatat penurunan dengan skor rata-rata global turun dari 5,44 (dalam skala 0-10) menjadi 5,37. Merupakan level terendah sejak indeks dimulai pada tahun 2006.

Indeks ini memberikan gambaran singkat tentang keadaan demokrasi dunia untuk 165 negara merdeka dan dua teritorial, mendasarkan pada lima kategori yaitu proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik.

Berdasarkan skor pada 60 indikator dalam kategori ini, setiap negara kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hybrid, atau rezim otoriter.

Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU tersebut dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, tetapi skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Kategori Demokrasi yang Cacat

Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan signifikan sejak  2017.

Baca juga:  Pakar Hukum: Demokrasi akan Ditinggalkan Umat dan Mati Selamanya

Menurut Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, dalam siaran persnya, (Sabtu, 6/2/2021), pemerintah berkomitmen kuat merawat dan menjaga demokrasi di Indonesia.

“Indonesia sampai dengan saat ini terus berjuang untuk tidak merosot pada kondisi yang lebih buruk. Indonesia berusaha untuk tidak jatuh pada rezim hibrida atau otoriter, dan berhasil untuk itu. Indonesia juga tengah berjuang menjadi negara demokrasi penuh,” jelasnya.

Jaleswari mengatakan jika melihat tren data Indeks Demokrasi EIU, mulai 2017 angka Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan titik balik membaik dan kemudian pada tahun 2020 turun.

“Hal itu dipengaruhi oleh aktifnya langkah pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aksi intoleransi yang membahayakan ideologi negara,” katanya.

Menguatnya intoleransi perlu direspons melalui langkah penegakan hukum yang menjadi identitas negara demokrasi yaitu rule of the law.

“Dengan demikian harus dilihat bahwa ada kebutuhan negara untuk memperteguh ideologi Pancasila, mengukuhkan toleransi dan menggencarkan deradikalisasi,” ucapnya.

Demokrasi Sejak Lama Mati?

Kondisi sebaliknya disampaikan oleh Direktur LP3ES Didik J. Rachbini dalam Seminar Outlook Demokrasi LP3ES, yang dilaksanakan secara virtual (11/1/2021). Menurutnya, kekuasaan demokrasi di Indonesia semakin terlihat melenceng, berbalik menuju praktik yang otoriter tirani.

Baca juga:  Demokrasi (Memang) Layak Mati

Hal ini tampak dari kasus pembubaran ormas tanpa pengadilan, mempraktikkan UU ITE untuk membungkam kritik, kasus HAM pembunuhan anggota FP1 dan demonstran yang tewas, serta hilangnya oposisi.

Ini senada dengan pernyataan pengamat hukum, Ahmad Khozinudin. Ia mempertanyakan, “Apakah demokrasi akan mati? Ataukah sejatinya demokrasi telah sejak lama mati? Yang dihidupkan hanyalah “Mitos Kedaulatan Rakyat” agar publik tetap terkesima dan mengerubuti demokrasi, membanggakan dan mengadopsinya untuk mengatur pemerintahan dengan asas sekularisme,” ungkapnya retoris.

Menurut Khozinudin, fakta sistem demokrasi adalah meletakkan kedaulatan di tangan kapitalis yang dilaksanakan oligarki, bukan mencerminkan kehendak rakyat.

“Jika sebelumnya ada sharing kepentingan antara oligarki dan rakyat, pada era ini semua dikooptasi oligarki. Demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya yakni kedaulatan rakyat, tak pernah wujud sempurna. Yang berdaulat adalah kapitalis, kaum oligarki,” tegasnya.

 Berhukum dengan Hukum  Allah Swt.

Khozinudin menjelaskan, demokrasi berbeda dengan Islam yang meletakkan kedaulatan di tangan syara’ (syariat, ed.). Halal-haram, perintah dan larangan, semua wajib bersumber dari dalil yakni Al-Qur’an dan Sunah, serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijmak sahabat dan qiyas syar’i.

Menurutnya, demokrasi secara materiil (materiel) telah mati, secara formil (formal) sebentar lagi akan mati. Sebab, umat Islam tak menginginkan demokrasi tetapi hanya rida diperintah dengan hukum Allah Swt..

Baca juga:  Biden dan Janji Keadilan bagi Muslim AS

Ia pun menegaskan, kini umat Islam sedang fokus memperjuangkan syariat Islam, kedaulatan Allah Swt., dengan berjuang mengembalikan sistem pemerintahan yang sesuai dengan aturan Allah Swt., yakni Khilafah.

“Saat Khilafah tegak, secara formil dan materiil demokrasi akan ditinggalkan oleh umat Islam dan mati untuk selama-lamanya,” tandasnya. [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Indeks Demokrasi Indonesia Menurun. Menuju Matinya?

Tinggalkan Balasan