[Lensa Daerah] Banjir Jember, Harga Mahal Absennya Penguasa Mengurus Rakyat

MuslimahNews.com, JEMBER — Jumat, 29 Januari 2021, bencana banjir kembali terjadi di kota Jember akibat luapan sungai Bedadung. Banjir melanda di 13 desa dan kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Jember yaitu kecamatan Jelbuk, Kalisat, Pakusari, Patrang, Kaliwates, Sumbersari, dan Rambipuji.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Jawa Timur mengungkap ada  458 kepala keluarga yang terdampak banjir terparah di Jember kali ini yaitu 6 rusak ringan, 34 unit rumah rusak sedang, 40 unit rumah rusak berat, 3 musala, 1 TPQ dan 1 gedung teater IAIN.  Ketinggian air yang menerjang rumah warga di pinggir DAS mencapai lebih dari satu meter.

BPBD menyebut, luapan banjir di sepanjang bantaran sungai Bedadung ini merupakan yang terparah sejak 10 tahun terakhir.

“Sepengetahuan saya, banjir malam ini adalah yang terparah selama 10 tahun terakhir,” ujar Plt. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo, Jumat (29/1/2021).

Banjir Bedadung ini semakin menambah rentetan musibah banjir parah yang terjadi di Jember. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, juga telah terjadi banjir parah di sejumlah titik di kabupaten Jember.

Banjir melanda tujuh Kecamatan yaitu Bangsalsari, Tanggul, Gumukmas, Puger, Tempurejo, Ambulu, dan Jenggawah, sedangkan tanah longsor menerjang Kecamatan Patrang dan Tempurejo. Beberapa tempat mengalami kerusakan yang parah.

Seperti tiga pondok pesantren di desa Bangsalsari yang terendam banjir, bahkan tembok salah satu pesantren tersebut jebol diterjang derasnya banjir bandang yang membawa material kayu dan lumpur.

Dalam rentetan bencana ini, bahkan ada satu kecamatan yang dilanda banjir dan tanah longsor secara bersamaan yakni Kecamatan Tempurejo.

Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasional (Pusdalops) BPBD Jember, hingga 18 Januari 2021 tercatat bencana banjir dan tanah longsor tersebut tersebar di 18 desa/kelurahan dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 4.178 kepala keluarga (KK).

Baca juga:  Kebijakan Khilafah Mengatasi Banjir

Tidak hanya rumah warga, tapi 12 fasilitas pendidikan, tiga fasilitas umum, dan 42 hektare lahan pertanian juga ikut terdampak bencana alam yang mengepung Jember tersebut.

Bahkan salah seorang dalam kondisi difabel bernama Fangki (21), warga Dusun Jadukan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger kehilangan nyawa akibat banjir.

Derita itu terasa lebih parah, karena pemerintah tidak sigap membantu para korban. Kepedulian pemerintah setempat terhadap kebutuhan masyarakat sangat rendah. Banyak bantuan yang tidak terdistribusi dengan baik.

Apalagi, kondisi bencana ini terjadi disaat Pemerintah Jember tidak memiliki dana APBD  disebabkan konflik Bupati Jember, Faida dengan DPRD sehingga gagal membahas APBD sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara stok logistik di gudang BPBD sudah sangat menipis.

Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto yang turut terlibat dalam penanganan banjir mengatakan, kondisi korban terdampak sangat memprihatinkan. Sebab, tiada bantuan yang memadai dari Pemkab Jember.

“Warga yang mengungsi butuh dibantu pasokan makanan, selimut, dan obat-obatan. Tapi, yang dikirim tidak cukup. Misalnya tadi malam di Tempurejo ada ratusan pengungsi, namun selimut yang dikirim cuma 12 biji. Itu pun datangnya sudah tengah malam,” kesalnya.

Sementara itu, disesalkan juga cadangan beras sebanyak 100 ton yang disiapkan Kementerian Sosial untuk korban bencana, hingga saat ini masih tersimpan di gudang Bulog karena belum ada pengajuan oleh Bupati.

Padahal sebenarnya cadangan beras tersebut bisa dimaksimalkan untuk membantu para korban banjir. Walhasil, bencana banjir di Kabupaten Jember saat ini berlangsung menyedihkan.

Areanya jauh lebih luas dan dampaknya jauh lebih parah, ribuan warga korban banjir pun terlunta-lunta, karena pemerintah setempat tidak bisa berbuat apa-apa karena tiadanya anggaran dan minim kepedulian.

Banjir Jember, Bencana yang Terus Berulang

Bencana banjir di kabupaten Jember bukan hal yang baru. Hampir tiap tahun di Jember terjadi banjir besar.  Bahkan di beberapa titik, seperti Tempurejo,  banjir tahunan sudah berlangsung sudah 10 tahun lebih.

Baca juga:  Bencana Banjir Mematikan: Pembangunan Kapitalistik dan Kebutuhan pada Khilafah

Lokasi banjirnya pun sama. Sementara solusi yang ditempuh hanya dengan normalisasi sungai atau dikeruk dan hanya bersifat sementara.

Tahun ini banjir yang melanda tiga desa di Kecamatan Tempurejo, disebabkan jebolnya bendungan yang ada di Desa Andongrejo. Yakni, desa Andongrejo, Desa Wonoasri, dan Desa Curahnongko.

“Penyebab banjir ini, diketahui karena bendungan sungai di Desa Andongrejo jebol. Diduga tidak kuat menahan debit air sungai,” kata Kapolsek Tempurejo AKP M Zuhri saat dikonfirmasi di Posko Banjir Kantor Desa Wonosari, Jumat (15/1/2021).

Kejadian jebolnya bendungan seakan menjadi penyebab berulang banjir di Jember. Belum ada langkah serius dari pemerintah untuk membangun bendungan baru yang lebih kokoh untuk mengatasi banjir.

“Akhirnya banjir terulang kembali, berarti ada masalah yang belum tuntas. Warga masyarakat korban banjir tahunan bukan sekedar butuh bantuan makanan yang bersifat sementara, tapi harus ada kepastian tahun berikutnya tidak banjir lagi karena kerugian tidak hanya barang yang rusak, tapi juga hasil pertanian dan juga psikologis warga,” terang anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari ketika meninjau kondisi banjir di Tempurejo, Puger dan Bangsalsari, Jember.  “Mikir bersama bergotong royong mencarikan solusi. Misal membuat aliran sungai baru atau DAS baru, atau bendungan atau lainnya.” terangnya.

Sementara, banjir yang terjadi akibat luapan sungai Bedadung, sebenarnya sudah sejak lama diprediksi. Pada tahun 2019 lalu, diinformasikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari penelitian dengan metode geographic information system (GIS) oleh Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian (PSDAP) Program Pascasarjana Universitas Jember,  sebanyak 65 persen daerah aliran Sungai Bedadung berada dalam kondisi kritis akibat erosi berat.

Baca juga:  B a n j i r

Salah satu penyebab erosi adalah penebangan hutan dan alih guna lahan yang masif, terutama di daerah hulu DAS Bedadung. Seharusnya hulu DAS yang kemiringannya mencapai 40 persen wajib ditetapkan sebagai daerah konservasi agar pasokan air terjaga, serta meminimalkan longsor dan erosi.

Namun pada kenyataannya DAS Bedadung banyak ditanami sengon dan dibangun pemukiman, dan hal tersebut dibiarkan oleh pemerintah. Belum lagi area hutan di Jember yang sudah semakin berkurang sehingga tidak mampu menampung air hujan.

Belum ada langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah banjir ini secara lebih serius.

Abainya Penguasa, Penyebab Banjir Berulang

Jelas penyebab utama banjir harus diselesaikan supaya bencana tidak berulang. Butuhnya Jember terhadap bendungan yang kokoh, kawasan hutan yang memadai, DAS yang sesuai standar, termasuk penataan supaya DAS tidak dijadikan pemukiman pemanfaatan lain oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Perlu relokasi pemukiman penduduk yang ada di sekitar daerah aliran sungai. Namun semua itu tentu sangat membutuhkan peran pemerintah.

Namun sayang, pembangunan di Jember selama ini tidak memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah tersebut. Pembangunan besar-besaran justru diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata.

Seperti proyek mempercantik jembatan Semanggi yang melintasi Sungai Bedadung yang menghabiskan dana Rp4,486 miliar dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember.

Pemerintah juga telah membangun Jember Sport Garden yang diklaim sebagai stadion termegah di Jawa Timur bagian timur. Untuk membangun stadion baru itu, Pemkab Jember menganggarkan dana Rp200 miliar. Belum lagi pembangunan kontroversial lainnya yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Ini semua menunjukkan betapa abainya penguasa terhadap urusan rakyat.  Sungguh ini adalah ciri khas penguasa dalam sistem demokrasi. Akankah semua ini akan kita biarkan, hingga bencana terus berulang? [MNews/Juan]

Tinggalkan Balasan