[Editorial] Guru Kristen di Madrasah, Moderasi Islam Makin Parah

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Dunia pendidikan seakan tak sepi dari kekisruhan. Setelah kasus jilbab di Kota Padang, tiba-tiba masyarakat dihebohkan dengan kabar tentang guru nonmuslim yang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Guru itu bernama Eti Kurniawati. Ia adalah CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dari Kementerian Agama yang baru mendapat SK pengangkatan mengajar mata pelajaran Geografi di madrasah.

Sang guru mengaku kaget meski akhirnya menerimanya sebagai kehendak Tuhan. Sementara pihak stakeholder beralasan bahwa keputusan itu sudah sesuai peraturan.


DIREKTUR Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain menyebutkan, tak ada masalah guru non-Islam mengajar mata pelajaran umum di sekolah Islam.

Ia menyitir beberapa regulasi yang menjadi dasar keputusan ini. Seperti UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Permenpan No 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan Perka BKN No 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS. (Kemenag.go.id)

Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara misalnya, diatur soal sistem merit. Yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) PP 11 tahun 2017 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan.

Persyaratan tersebut antara lain: usia 18 – 35 tahun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di mana saja.

Karenanya, menurut Zain, seorang guru nonmuslim yang memenuhi syarat di atas memungkinkan untuk mengajar di sekolah Islam untuk mata pelajaran di luar pelajaran agama seperti AKidah Akhlak, Al-Qur’an-Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Baca juga:  [Diskusi WAG] Atas Nama Moderasi: Guru Nonmuslim Mengajar di MAN

iia menegaskan, “Ini tidak hanya berlaku di madrasah, tapi juga di sekolah agama lain dan juga perguruan tinggi. Sebagai contoh, di Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri tertentu, ada yang dosen mata kuliah umumnya beragama berbeda”

Namun, pandangan yang lebih aneh disampaikan  Analis Kepegawaian Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, Andi Syaifullah. Ia mengatakan, kebijakan sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia tentang pengangkatan guru madrasah khususnya pada Bab VI pasal 30.

Aturan itu menyebut standar kualifikasi umum calon guru madrasah (khususnya pada poin a), yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Tidak disebutkan bahwa harus beragama Islam,” terang Andi Syaifullah. (suarasulsel.id, 30/01/2021).

Pernyataan ini tentu memunculkan pertanyaan, apa yang ia maksud dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa?


APA YANG terjadi di dunia pendidikan Indonesia hari ini memang kian menunjukkan tidak jelasnya arah atau visi pendidikan nasional. Di saat sama, tampak kedudukan agama makin tersingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama tak lagi dianggap penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dengan dalih mengaruskan moderasi Islam dan beragama yang inklusif, berbagai aturan yang ada ditafsirkan sedemikian rupa sehingga melegitimasi keputusan yang sejatinya akan mencederai hakikat pendidikan. Ndilalahnya, aturan-aturan yang ada memang membuka ruang untuk diinterpretasi sesuai dengan kepentingan.

Rupa-rupanya arus sekulerisasi, bahkan liberalisasi memang berjalan kian masif. Hingga dunia pendidikan pun terus disterilkan dari prinsip-prinsip Islam yang menempatkan agama, yakni akidah dan aturan Islam sebagai landasan dan acuan pengaturan pendidikan.

Padahal dalam Islam, pendidikan adalah pilar utama untuk mengukuhkan ketakwaan sekaligus membentuk generasi unggul yang berkepribadian Islam. Yakni generasi yang siap menjalankan visi penciptaan sebagai hamba Allah sekaligus sebagai pemakmur bumi alias pembangun peradaban cemerlang.

Baca juga:  [Diskusi WAG] Atas Nama Moderasi: Guru Nonmuslim Mengajar di MAN

Itulah kenapa, Islam menetapkan, kurikulum, metode pengajaran, penyiapan sarana dan prasarana, termasuk kompetensi para pendidik yang berjalan dalam sistem pendidikan Islam harus searah dengan visi mulia ini. Tak boleh ada satu pun yang menyelisihinya.

Bukankah bisa dibayangkan, jika para pendidik yang direkrut dalam pendidikan Islam tidak memiliki akidah yang sama, maka bagaimana bisa diperoleh output pendidikan sebagaimana yang diharapkan?

Islam sejatinya tidak membedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum, meskipun Islam memang mengakui adanya ilmu yang sifatnya teknis dan bebas nilai. Seperti ilmu terkait cara meningkatkan produksi, ilmu teknik kedokteran, astronomi (bukan astrologi), ilmu tentang kerajinan tangan, dan lain-lain.

Namun faktanya, ilmu umum yang dimaksud dalam sistem pendidikan sekarang ternyata bukanlah ilmu yang bebas nilai. Melainkan ilmu-ilmu sosial yang dipengaruhi cara pandang tentang kehidupan alias akidah. Seperti ilmu sejarah, politik, geografi, biologi, dan sebagainya.

Bahkan untuk ilmu-ilmu yang bebas nilai, tak serta-merta membuat sistem pendidikan ini menjadi bebas aturan. Karena dalam proses pendidikan terjadi proses penanaman dan internalisasi nilai-nilai, juga penancapan pemahaman akan hukum-hukum dan implementasinya dalam kehidupan.

Sehingga, pendidikan dalam Islam tetap akan menutup celah semua hal yang bisa menjadi jalan mencederai tujuan pendidikan. Termasuk dengan memperhatikan kondisi objek (siswa) maupun subjek pendidikannya (guru).


TAK DIMUNGKIRI, sistem pendidikan telah lama menjadi alat bagi negara kafir penjajah untuk melemahkan umat Islam. Sehingga dalam sejarahnya, umat Islam yang sebelumnya pernah eksis sebagai umat terbaik dan negaranya tampil sebagai negara adidaya, berubah menjadi umat yang lemah dan terjajah.

Dalam konteks fakta terbaru ini, jelas bahwa yang menjadi dasar keputusan menempatkan guru non Islam di sekolah Islam adalah terkait tujuan menyukseskan agenda moderasi Islam. Tentu keputusan ini akan membawa kemudaratan bagi generasi Islam.

Kenapa? Karena moderasi Islam hakikatnya adalah agenda pesanan Barat untuk menjauhkan umat dari Islam ideologi. Mengiringi agenda perang melawan terorisme dan deradikalisasi yang dideraskan di seluruh dunia di bawah komando negara-negara adidaya yang eksistensinya terancam oleh geliat kebangkitan Islam.

Baca juga:  [Diskusi WAG] Atas Nama Moderasi: Guru Nonmuslim Mengajar di MAN

Fakta ini tentu tak boleh dianggap angin lalu. Meski baru satu kasus yang terekspose ke permukaan, umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan. Karena bisa jadi kasus ini hanya menjadi kunci pembuka bagi legitimasi proyek pendangkalan akidah generasi dari dalam satuan pendidikan Islam. Salah satunya dengan membuka ruang guru-guru nonmuslim mengajar di sekolah-sekolah Islam.


SITUASI ini semestinya juga kian membuka kesadaran umat Islam, bahwa sistem yang melingkupi kehidupan mereka hari ini, merupakan sistem yang sangat rusak dan merusak.

Begitu pun dengan para penguasanya. Meskipun kebanyakan mereka adalah muslim, namun dunia telah memalingkan loyalitas mereka. Tidak lagi kepada Islam dan umatnya, melainkan kepada kapitalisme dan kekufuran.

Mereka benar-benar telah termakan propaganda Barat tentang bahaya radikalisme dan racun liberalisme yang digadang-gadang sebagai kunci kesejahteraan dan kemajuan. Padahal sejatinya ide-ide itu merupakan alat melanggengkan penjajahan.

Para penguasa muslim ini alih-alih membuat dan menjalankan aturan yang akan menyelamatkan generasi dari kerusakan, mereka malah membantu musuh untuk menjauhkan umat dari Islam dan dari identitasnya sebagai muslim. Yakni dengan turut mengaruskan gagasan moderasi Islam dengan berbagai jalan.

Maka, sudah saatnya umat sadar, bahwa mereka begitu membutuhkan tegaknya sistem Islam yang akan mengembalikan pendidikan pada tujuan hakikinya, yakni membangun generasi cemerlang sebagai pemimpin peradaban Islam di masa depan.

Sistem ini tidak lain adalah sistem Khilafah yang akan menerapkan seluruh hukum Islam secara kafah, termasuk hukum-hukum terkait sistem pendidikan.

Penerapan Islam kafah dalam naungan Khilafah inilah yang akan mengembalikan izzul Islam wal muslimin, mengeluarkan mereka dari cengkeraman penjajahan, bahkan menaungi dunia dengan rahmat-Nya.

Sebagaimana firman Allah SWT:

كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَتُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ‌ؕ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS Ali-Imran: 110) [MNews/SNA]

4 thoughts on “[Editorial] Guru Kristen di Madrasah, Moderasi Islam Makin Parah

Tinggalkan Balasan