[Lensa Daerah] KKB Kembali Berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH — Kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan telah menembak mati warga sipil Boni Bagau di sekitar perbatasan Distrik Sugapa-Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, karena diduga sebagai mata-mata TNI-Polri.

Informasi tentang penembakan warga sipil diperkuat dengan surat yang dibawa Pastur Yustinus Rahangiyar dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Undius Kogoya.

“Memang benar ada laporan penembakan menewaskan Boni Bagau yang dilaporkan keluarga korban Wilem Bagau ke Polsek Sugapa, Sabtu (30/1),” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Senin.

Dia mengakui laporan itu berdasarkan surat yang dibawa Pastur Rahangiyar dari KKB, yakni dari kelompok Undius Kogoya yang ditujukan ke TNI-Polri di Intan Jaya yang menyatakan melakukan penembakan terhadap warga sipil disekitar perbatasan antara Distrik Sugapa-Distrik Homeyo.

Surat tersebut berisi pemberitahuan terkait telah terjadinya penembakan terhadap warga bermarga Bagau, jelas Kamal seraya menambahkan, penembakan itu dilakukan karena korban diduga menjadi mata-mata TNI-Polri,

Sebelumnya, kurang lebih seminggu sebelum terjadi penembakan warga sipil, telah terjadi juga baku tembak antara Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1).

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III, Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa membenarkan telah terjadi peristiwa baku antara TNI dan KKB.

Pada 6 januari lalu, pesawat MAF PK-MAX yang dipiloti warga AS, Alex Luferchek, dibakar kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Lapangan Terbang Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya. Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat (PB) angkat suara terkait peristiwa ini. Mereka mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

TPNPB menyatakan, aksi itu mereka lakukan karena pesawat tersebut sering mengangkut personel TNI-Polri. Pesawat itu juga sering membawa bahan makanan untuk para personel TNI-Polri. Mereka menganggap pesawat tersebut bagian dari persekongkolan sehingga pantas ditembak atau dibakar.

Aparat keamanan TNI-Polri sendiri masih melakukan penyelidikan terkait laporan penembakan warga di Intan Jaya ini. Untuk menangani kasus Intan Jaya akan dilakukan pertemuan dengan semua satuan tugas, baik itu Nemangkawi maupun satgas Pinang Sirih termasuk Bupati Intan Jaya.

“Kita punya kekuatan untuk mengatasi gangguan yang dilakukan KKB, namun karena keterbatasan personel maka hal itu belum bisa ditangani secara maksimal,” ucap Irjen Pol. Waterpauw seraya menambahkan untuk ke wilayah Intan Jaya hanya dapat dilakukan menggunakan pesawat berbadan kecil.

Selain itu bila ingin mengirim personel, tempat penampungannya terbatas, belum lagi kondisi alam. Namun mengingat terus meningkatnya aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya prajurit, maka Waterpauw menyatakan hal itu harus ditangani secara maksimal.

Isu KKB Butuh Kehadiran Negara

Bumi Papua seolah sulit lepas dari KKB. Isu diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia seolah jadi pemantik bangkitnya upaya untuk memerdekakan diri.

Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, menggambarkan betapa kompleksnya isu-isu yang terjadi di tanah Papua.

Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kombinasi antara kepentingan ideologis politis dengan ekonomi dan pragmatisme di Papua membutuhkan strategi jitu. Lebih dari itu, hadirnya negara untuk menstabilkan wilayah ini merupakan perkara mutlak.

Dalam perspektif negara, tujuan utama penanganan berbagai kasus di Papua serta pengamanan KKB adalah bagian dari upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan secara menyeluruh.

Dinamika di Papua sendiri sangat lekat dengan isu dan kepentingan politik. Konflik kepentingan selama ini telah menciptakan kecurigaan, bahkan rasa tidak percaya (distrust) yang semakin dalam antara pemerintah dengan masyarakat Papua.

Papua yang kaya akan sumber daya alam menjadikan wilayah ini jadi primadona para investor. Kehadiran para Kapitalis alias pemilik modal di tanah Papua, telah menjadikan wilayah ini dieksploitasi sedemikian rupa hingga hak-hak masyarakat atas kekayaan alam negeri mutiara hitam ini terampas.

Hadirnya sejumlah kelompok yang menyerukan disintegrasi dengan memerdekakan diri dari Indonesia seolah menegaskan hadirnya intervensi asing di tanah Papua. Masyarakat yang tak merasakan keadilan dan kesejahteraan di tanah mereka amat mudah tersulut dengan isu disintegrasi.

Jika negara tak serius menyelesaikan satu per satu isu di Papua, bukan hanya tak akan menikmati kekayaan mereka, masyarakat juga akan terus-menerus menjadi korban ketidakstabilan keamanan dari munculnya berbagai KKB di wilayah Papua. [MNews/Juan]

Tinggalkan Balasan