Penghormatan Islam terhadap Perempuan Nonmuslim

MuslimahNews.com, FOKUS TSAQAFAH — Islam telah menetapkan pakaian kehormatan dan kewibawaan untuk perempuan saat mereka hendak keluar rumah, yaitu saat mereka berada dalam kehidupan publik.

Pakaian perempuan dalam kehidupan umum ada 2 (dua), yaitu baju bawah (libaas asfal) yang disebut dengan jilbab, dan baju atas (libas a’la) yaitu khimar (kerudung).

Dengan dua pakaian inilah, seorang perempuan boleh berada dalam kehidupan umum, seperti di kampus, sekolah, pasar-pasar, di jalanan umum, dan sebagainya.

Pakaian Kewibawaan

Allah berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

“…dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.” (QS an-Nuur: 31).

Juga dalam QS al-Ahzab: 59,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’.”

Pakaian tersebut—sekali lagi—untuk menjaga kehormatan perempuan. Libaas Haasyim, pakaian kewibawaan. Sewaktu ayat ini turun, tujuannya untuk menjaga perempuan merdeka dari gangguan orang munafik.

Sesuai firman Allah,

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾

“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” (QS al-Ahzab: 59).

Pengaturan dalam Islam Vs Sekuler

Dalam rentang sejarah peradaban Islam, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan nonmuslim (ahlu dzimmah) dan mereka dianggap sebagai warga negara Daulah, perempuan nonmuslim juga menggunakan pakaian yang sama dengan muslimah, yaitu kerudung dan jilbab. Hal ini tidak dibedakan, mengingat sebagai warga negara punya hak yang sama.

Negara mengurus kemaslahatan seluruh warga negaranya, baik laki-laki dan perempuan, muslim dan nonmuslim. Karena itu, seharusnya semua memahami hal ini sebagai perlindungan Islam terhadap seluruh manusia dan umat.

Islam mengetahui bahwa kehidupan perempuan di tengah publik akan terjaga dan mulia, salah satunya dengan pakaian yang ditetapkannya. Tujuannya untuk melindungi mereka dari gangguan laki-laki yang jalang.

Baca juga:  Kontroversial, Sinta Nuriyah menyatakan Jilbab tidak Wajib. Pakar Politik Asma Amnina: Corong Liberalisasi Islam

Coba saja lihat dalam kehidupan sekuler hari ini, ketika perempuan dibebaskan menggunakan pakaian yang membuka aurat mereka, maka kasus-kasus pelecehan hingga pemerkosaan kerap terjadi.

Ini bukan soal kesalahan perempuan saja yang membuka aurat, atau bukan juga kesalahan laki-laki yang tidak menjaga pandangannya dan melampiaskan syahwatnya, melainkan ini soal tidak adanya kebijakan yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik, khususnya tentang aurat mereka dan pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat.

Masyarakat sekuler tidak menghendaki agama mengatur urusan individu di ruang publik. Pakaian dianggapnya sebagai urusan privat yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Padahal, keterbukaan aurat dan kebebasan pergaulan telah berdampak kekacauan masyarakat.

Aturan berpakaian dalam kehidupan umum menyangkut kewenangan negara Islam untuk mengaturnya. Sebagai kafir dzimmi yang mau patuh dan sukarela menjadi warga negara daulah, tidak ada paksaan.

Kata “dzimmah” artinya perlindungan, mereka sebenarnya mencari suaka kepada negara Islam. Mereka tunduk berserah pada kempemimpinan pemerintahan Islam. Tidak akan muncul merasa didiskriminasi dan hak-haknya dirampas ataupun dipaksa.

Di dalam kitab Masyru’ ad Dustuur yang disusun Hizb ut-Tahrir, di pasal 7 poin D, dinyatakan bahwa nonmuslim dalam urusan makanan dan pakaian mereka  diperlakukan sesuai agama mereka dan dalam ruang lingkup aturan syara’ yang diperbolehkan.

Terkait pakaian, ada dua batasan yang ditetapkan,

Pertama, menurut agamanya, maka ahlu dzimmi diperbolehkan untuk berpakaian menurut agamanya, yaitu pakaian pendeta, biarawati, rahib Yahudi, dan sebagainya.

Kedua, dalam ruang lingkup aturan hukum syara’ yang diperbolehkan. Ketentuan kehidupan publik mencakup muslim dan nonmuslim, untuk pria dan perempuan. Untuk pakaian perempuan di kehidupan umum, sebagaimana ketetapan Islam, maka perempuan nonmuslim juga menggunakan pakaian yang sama.

Kemudian dalam realitas sejarah sepanjang era kekhalifahan, perempuan muslim atau nonmuslim biasa mengenakan jilbab, yaitu pakaian yang menutupi pakaian dalam, dan menutupi kepala. Bahkan setelah keruntuhan Khilafah, kondisinya tetap sama, hingga waktu tertentu di mana sekularisasi dan liberalisasi merasuk ke negeri muslim.

Baca juga:  Bahaya Liberalisasi Pakaian Muslimah

Jika orang tua berumur di atas 70 dan 80 tahun ditanya bagaimana pakaian perempuan waktu dulu, mereka akan menceritakan mereka melihat perempuan Kristen dan Muslim dengan pakaian yang sama di desa-desa yang ada di Palestina.

Itulah aturan syariat Islam yang hadir untuk mengatur kehidupan manusia dengan adil dan bijaksana.  Hingga aturan berpakaian yang memperhatikan kehormatan perempuan, tidak hanya bagi muslimah tetapi juga bagi perempuan nonmuslim.

Pro-Kontra di Masyarakat, Akibat Tidak Diatur dengan Syariat Islam

Adapun ribut-ribut soal adanya pemaksaan 46 siswi nonmuslim di SMKN 2 kota Padang, Sumatra Barat, hal itu dipicu viralnya video yang diunggah salah satu orang tua siswi nonmuslim di sana yang tidak mau menggunakan kerudung sebagai aturan di sekolah tersebut (21/1/2021).

Pihak kepala sekolah sendiri sudah menegaskan tak pernah melakukan paksaan apa pun terkait pakaian seragam bagi nonmuslim. Mereka menggunakan hijab atas keinginan sendiri.

Menurut kepala sekolah, Rusmadi, “Tidak ada memaksa anak-anak. Memakai pakaian seperti itu adalah juga keinginan anak-anak itu sendiri. Kami pernah menanyakan, nyaman nggak memakainya? Anak-anak menjawab nyaman, karena semuanya memakai pakaian yang sama di sekolah ini, tidak ada yang berbeda,” jelasnya.

Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang mereka adakan, anak-anak nonmuslim juga datang, walaupun sudah mendapat dispensasi untuk tidak datang. “Artinya, nyaman anak-anak selama ini,” tegasnya.

Rusmadi pun menekankan, aturan berpakaian sudah ada sejak lama, jauh sebelum SMA-SMK di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi. “Tidak ada perbedaan, dan tidak ada gejolak selama ini,” tambahnya. (tribunnews, 24/1/2021).

Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar mengatakan, kericuhan polemik ini seperti di-framing. Dengan kata lain, diangkat seolah-olah pemaksaan itu benar-benar terjadi. “Saya mau bertanya, yang mula membuat istilah pemaksaan. Kemudian saya konfirmasi ke pihak Kominfo apa duduk perkaranya,” ujar Buya.

Baca juga:  Kerudung dengan Jilbab, Apa Bedanya?

Buya Gusrizal meyakini tidak ada pemaksaan nonmuslim memakai kerudung di SMKN 2 Padang. Menurutnya, duduk perkara tersebut harus berpijak dengan aturan yang dibuat pihak sekolah bahwa tidak ada pemaksaan bagi siswa-siswi untuk tidak berpakaian muslim atau memakai jilbab. (gatra.com, 25/1/2021).

Mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, justru menolak keras aturan wajib berjilbab bagi siswa di sekolah dihilangkan. “Kalau aturan itu akan diubah, saya yang akan menentang terlebih dahulu,” katanya. Ia mengkhawatirkan, jika aturan tersebut diubah, akan berpengaruh pada siswa muslim lainnya.

“Hanya karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tidak mau saya, karena memperjuangkan segelintir orang ini, akan rusak generasi kita,” katanya.

Seharusnya, kata eks Wali Kota Padang dua periode itu, siswi nonmuslim menyesuaikan dengan muslim yang mayoritas berada di Kota Padang.

“Masa generasi kita dikorbankan hanya karena segelintir orang. Nanti mereka dibebaskan tidak menggunakan jilbab malah generasi kita ikut-ikutan tidak menggunakan jilbab. Saya menentang keras itu,” katanya. (sumbar.suara.com, 25/1/2021).

Framing yang Terus “Digoreng”

Ternyata, kasus ini terus digoreng pihak-pihak yang mengklaim telah terjadi pemaksaan dan tindakan intoleran. Kecaman terus berdatangan, mulai dari Komhas HAM, Anggota DPR RI, KPAI, hingga LBH. Mereka semua menuntut agar aturan tersebut dihapuskan karena tidak sesuai dengan kebinekaan Indonesia.

Terakhir, Mendikbud Nadiem Makarim—yang dikenal berpemikiran liberal— menyatakan peristiwa di SMKN 2 itu tidak diakui pemerintah dan telah menyalahi Permendikbud. Bahkan katanya, orang tua seorang siswi nonmuslim yang tidak mau berhijab itu, melalui pengacaranya telah melayangkan surat untuk Presiden Jokowi terkait aturan mengenakan jilbab di sekolah.

Nah, inilah yang terjadi bilamana kehidupan kita tidak diatur dengan syariat Islam. Syariat yang bertujuan baik untuk kemuliaan perempuan, dituduh intoleran dan melanggar HAM. Mirisnya, yang menudingnya adalah muslim sendiri yang terpapar sekularisme dan liberalisme.

Semestinya, muslim memandang persoalan dengan kacamata akidah Islam, bukan dengan kacamata ideologi lain yang berlawanan dengan Islam. [MNews/Ruh-Gz]

2 thoughts on “Penghormatan Islam terhadap Perempuan Nonmuslim

  • 30 Januari 2021 pada 20:10
    Permalink

    Islam diin yang sempurna,mengatur semua bidang.. termasuk masalah pakaian.. manusia sudah selayaknya tunduk dengan ketentuan syariah agar kehidupan berjalan dalam kebaikan

  • 28 Januari 2021 pada 09:51
    Permalink

    Islam adalah agama yang paling toleran,Agama yang praktis,tidak memaksakan,agama paling sempurna dan agama yang sangat menghormati perempuan

Tinggalkan Balasan