Bumi Zamrud Khatulistiwa yang Merana

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Alkisah di sebuah negeri yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Rakyatnya hidup makmur, rukun, aman, dan damai. Tak ada prahara bahkan hampa huru-hara.

Rakyat saling bergotong royong, suasananya gemah ripah loh jinawi. Inilah sebuah negeri yang katanya tanah Surga, tongkat dan kayu ditanam bisa jadi tanaman.

Namun nyatanya cerita itu hanya dongeng belaka. Dongeng bagi anak-anak sekolah dasar, agar mereka bangga dengan negerinya. Nyatanya, negeri seribu satu pulau itu kini dirundung duka. Bukan saja karena pandemi yang menyapa, tapi karena bencana tak henti-hentinya menerpa.

Apa yang terjadi di negeri yang katanya paru-paru dunia ini sangat mencengangkan. Pasalnya, sebutan Zamrud Khatulistiwa mungkin tak relevan dengan kondisi sekarang. Ambil contoh, Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja mengalami bencana banjir. Menurut KLHK ada penurunan luas hutan alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Setidaknya sebanyak 62,8% DAS Barito telah beralih fungsi. Pada tahun 2010-2020 saja sudah terjadi penurunan area luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare. Sedangkan area perkebunan meningkat 219.000 hektare. Setidaknya itu yang disampaikan Kepala Pusat Pemanfaatan Pengindraan Jauh di LAPAN, Rokhis Khomarudin (bbc.com, 18/01/21).

Efek Menumpuk dari Pembukaan Lahan

Asal tahu saja ternyata wilayah Kalimantan Selatan menjadi penyumbang produksi minyak sawit (CPO) nomor dua di Indonesia setelah Kalimantan Tengah. Dari data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan 64.632 hektare. Dengan produktivitas 3,92 ton/hektare.

Perkebunan seluas itu hanya dikelola oleh 5 perusahaan besar. Di antaranya PT. Agro Astra Lestari Tbk yang merupakan anak perusahaan Grup Astra, PT. Smart Tbk merupakan bagian dari Grup Sinar Mas, PTPN 13 merupakan perusahaan BUMN, Golden Agri Resources yang sahamnya dimiliki oleh Grup Sinar Mas, dan Hasnur Grup yang pemiliknya adalah orang asli Kalimantan. (kompas.com, 19/01/21)

Kepemilikan atas lahan perkebunan ini tentu tidak langsung seluas sekarang. Semua berawal dari dibukanya lahan sedikit demi sedikit. Di Tahun 2009 luas kawasan hutan Kalimantan Selatan sekitar 1.779.982 ha atau 48,3 % dari luas wilayah provinsi (3.685.855 ha).

Kemudian, luas hutan Kalimantan Selatan dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami pengurangan sekitar seluas 614 ribu hektare atau 34,5%. Jika dirata-rata penurunan luas hutan tiap tahun sebesar 60 hektare. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan. (merdeka.com, 19/01/21)

Dalam buku The Compound Effect karya Darren Hardy dijelaskan bahwa suatu aktivitas jika dilakukan terus-menerus, akhirnya menumpuk, kemudian akan mengakibatkan perubahan/efek yang besar. Jika aktivitas itu hal yang buruk, lama-kelamaan akan membahayakan. Jika itu hal yang baik, lama-kelamaan akan menguntungkan.

Selama kurun waktu puluhan tahun tanah Kalimantan Selatan dibiarkan dikelola perusahaan kelapa sawit. Kebanyakan dari mereka adalah perusahaan swasta. Setiap tahun kurang lebih 60 hektare lahan hutan berubah fungsi menjadi perkebunan. Hingga akhirnya jutaan hektare hutan hilang begitu saja.

Aktivitas ini tak ada yang mengingatkan. Para pimpinan daerah pun seakan tinggal diam. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sepertinya terabaikan. Wilayah hutan yang berkurang banyak, bisa saja menyebabkan daerah resapan air berkurang. Jika kemarau panas, kekeringan. Jika musim hujan, malah banjir. Inilah “compound effect” atau efek menumpuk dari kebiasaan buruk yang tak terkendali.

Keserakahan para Kapitalis

Semakin menyusutnya luas hutan menunjukkan kerakusan para pengusaha untuk mengambil keuntungan. Mengapa demikian? Karena dalam benak para pengusaha yang terpenting hanyalah materi. Apalagi pengusaha yang sudah terpengaruh pemikiran kapitalisme. Mereka akan menghalalkan cara untuk merealisasikan bisnisnya.

Bagaimana dengan pemberi stempel hijau? Bukankah tanpa stempel hijau dari pemberi kebijakan tak dapat menjalankan bisnisnya? Berarti bisa jadi memang sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Meskipun mungkin hati kecil pemberi kebijakan menolak, kesepakatan yang dibuat saat pilkada bisa jadi telah merantainya. Ia pun tak dapat berbuat apa-apa kecuali memberikan lampu hijau. Beginilah watak kapitalisme, selalu berjalan di atas dasar simbiosis mutualisme.

Patut disadari, penyerahan kebijakan hanya pada akal manusia, menutup aturan Allah berbicara. Jika akal manusia telah dipenuhi nafsu dunia, ayat-ayat Allah tak ada artinya.

Inilah pola pikir kapitalisme yang telah mendarah daging bagi pengembannya. Mereka masih memiliki agama, tapi sebagai ibadah mahdhah saja. Jika sudah seperti ini, siapa yang mampu menghentikan keserakahan manusia?

Harta dunia telah menjadi patokan hidup. Maka, kehidupan manusia akan semakin redup. Membuka lahan seenaknya, demi untung yang diraup. Tak memperhatikan pula kesejahteraan manusia di sekitarnya. Banyak penduduk yang akhirnya terusir dari rumah karena tanahnya akan dibuka perkebunan.

Inilah watak kapitalisme. Para kapitalis semakin kaya, orang-orang miskin tetap sengsara. Ujungnya, penduduk asli yang kena getahnya. Para kapitalis bagaimana? Mereka tetap aman. Karena rumah mereka tak di sana.

Islam Melindungi Hutan dan Segala Isinya

Islam tidak hanya memperhatikan kesejahteraan kaum muslimin, tapi juga memperhatikan bagaimana cara mengelola dan menjaga hutan. Ada hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi,

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Hadis tersebut memberitahu kita bahwa kekayaan alam yang terdiri dari padang rumput (termasuk hutan), air (air laut atau air tawar), dan api (tambang) adalah milik seluruh rakyat. Bukan milik personal atau bahkan asing.

Sehingga, siapa pun tak boleh memilikinya, bahkan negara hanya berhak untuk mengelolanya. Hasil dari pengelolaan itu dikembalikan seluruhnya untuk rakyat.

Bagaimana jika perusahaan asing/swasta ingin mengelolanya? Islam melarang pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan asing. Penanggung jawab pengelolaan hanya diserahkan pada negara. Jika negara perlu para ahli, orang-orang asing akan dipekerjakan dengan akad sebagai pekerja, bukan pemilik perusahaan.

Dalam pembukaan lahan sebagai perkebunan, Islam akan memperhatikan AMDAL. Islam sendiri memahami hutan adalah kekayaan yang harus dijaga, karena hutan memiliki manfaat sebagai penjaga keseimbangan alam

Hutan menghasilkan oksigen yang dapat menekan efek rumah kaca; memberikan kehidupan bagi para manusia dan binatang lainnya sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Oleh karena itu, keberadaan hutan harus dipertahankan. Kalaupun ada yang dibuka untuk usaha, akan ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan bukan keuntungan.

Terhadap para pelanggar aturan, yang membuka lahan seenaknya atau secara sembunyi-sembunyi, akan dikenakan sanksi tegas. Tentu hukumannya tergantung dari jenis kesalahannya. Mencuri hasil hutan, merusak hutan, atau membuka lahan tanpa izin pemegang kebijakan. Sehingga tak ada lagi para pengusaha yang berani meraup untung besar dengan mengorbankan masyarakat.

Jika hal ini dijalankan secara teratur, utan dijaga dan diperbaiki, penghijauan dilakukan terus-menerus, maka teori efek menumpuk akan berlaku kembali. Hutan Zamrud Khatulistiwa akan kembali sehat dan menjadi paru-paru dunia.

Kuncinya terletak pada Islam sebagai sistem aturannya. Bukan pada kapitalisme yang jelas merusak karena keserakahannya. Atas peristiwa ini, masihkah perlu mempertahankan kapitalisme? [MNews/Gz]

2 thoughts on “Bumi Zamrud Khatulistiwa yang Merana

  • 29 Januari 2021 pada 14:22
    Permalink

    Utk menyelamatkan NKRI harus ganti Sistem sblum musibah mnimpa yg lbih parah Islam Kaffah diterapkan dlm Aspek kehidupan dlm Naungan Khilafah solusi Tuntas insyaAllah msyarakat sejahtera Muslim maupun Non Muslim

Tinggalkan Balasan