Tak Pantas Muslim Berharap pada RUU-PKS

Oleh: Zikra Asril

MuslimahNews.com, FOKUS — Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) telah resmi masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyatakan pengesahan RUU-PKS ini tidak dapat ditunda lagi mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di berbagai daerah.

Dari laporan yang masuk dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) Kementerian PPPA selama tahun 2020 tercatat 6.554 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan korban mencapai 6.620.1

Para aktivis feminis menyambut positif berita ini dan mengklaim RUU ini bisa mencegah sekaligus memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Benarkah RUU-PKS ini akan mampu menyelesaikan kasus darurat kekerasan seksual? Bagaimana sepantasnya seorang muslim harus menyikapinya?

RUU-PKS: Komitmen Indonesia atas Kovenan Gender Internasional

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini “ngotot” mengegolkan RUU-PKS dalam Prolegnas, karena menurutnya negara ini sudah terikat komitmen untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai kebijakan.

Indonesia sudah meratifikasi beberapa kovenan gender internasional. Yang paling mendasar adalah adopsi atas Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

Menurut Theresia, apabila komitmen itu tidak ditegakkan, akan terjadi shaming (mempermalukan) Indonesia dalam pergaulan internasional. Di samping itu, panitia CEDAW pasti meminta pertanggungjawaban Indonesia atas komitmen tersebut pada sesi sidang tersendiri. 2

Kovenan lain yang mendikte Indonesia adalah komitmen yang diteken dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development/ICPD) yang diselenggarakan tahun 1994.

Salah satu gagasan kontroversialnya adalah kampanye Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) yang didukung proyek International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada 1996.

Yang menjengkelkan, proyek ini justru diaruskan ke seluruh dunia Islam. Muatan SRHR inilah yang menjadi landasan legislasi RUU-PKS. Apalagi UNWomen hingga saat ini masih menderaskan kampanye Trust Fund to EVAW (End Violence Against Women) sehingga setiap negara merasa turut bertanggung jawab menghilangkan segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Tentu semua konsep yang terlahir dalam kovenan tersebut lahir dari peradaban Barat yang sekuler liberal. Realitas inilah yang seharusnya disadari kaum muslimin akan bahaya arus sekularisasi liberalisasi yang menjadi latar belakang kemunculan RUU-PKS.

Sehingga, proses legislasi RUU ini bukan sekadar mencegah sekaligus memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diungkapkan para aktivis feminis, tetapi disinyalir akan menjadi pintu masuk legitimasi semua liberalisasi perilaku termasuk penyimpangan seksual.

Kewaspadaan Kaum Muslimin

Kaum muslimin jelas perlu mencermati dan waspada terhadap penanganan kekerasan yang ditawarkan RUU-PKS ini. Definisi kekerasan seksual yang tertuang di dalamnya jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Makna kekerasan yang menjadi fokus undang-undang ini adalah pemaksaan tindakan. Kebalikannya, perbuatan tidak senonoh yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak akan disebut kekerasan seksual.

Tentu kita patut khawatir, karena perbuatan tak senonoh hingga praktik zina seakan mendapat legalitas. Terlepas dari keharamannya, negara makin prihatin dengan peningkatan pernikahan anak akibat kehamilan tak diinginkan (KTD). Padahal, penyebab utama KTD adalah perzinaan “di bawah umur”.3

Demikian pula dengan klausul kekerasan perkawinan. Di antara kekerasan dalam perkawinan adalah apabila seorang anak dipaksa ayahnya untuk menikah, termasuk akibat KTD. Dalam kondisi ini, anak dimungkinkan bisa mempidanakan orang tuanya.

RUU ini juga memberi ruang atas aborsi, terutama terkait kehamilan akibat perkosaan. Namun, klausul ini pun amat memungkinkan terjadi celah yang akan mempermainkan kebolehan aborsi. Kemungkinan inilah yang patut diwaspadai kaum muslimin di tengah arus liberalisasi yang mengancam generasi.

Sayangnya, ada ormas Islam yang justru mendukung RUU ini. Munculnya dukungan mereka dikarenakan kekhawatiran terhadap darurat kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.4. Namun mereka luput mencermati akar masalah kemunculan darurat kekerasan yang bermuara pada arus sekularisasi dan liberalisasi.

Kalangan kampus pun memiliki sikap yang serupa dengan ormas Islam tersebut. Beberapa peraturan rektor yang ditetapkan terjadi lantaran banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kalangan civitas kampus. Sehingga Rektor Universitas Brawijaya dan Universitas Gajah Mada5 menerbitkan aturan tersebut.

Kampus juga mengambil kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Namun semestinya, kampus tidak reaktif. Sebagai wadah berkumpulnya kalangan intelektual, seharusnya kampus mampu melihat akar masalah, semakin meningkatnya kasus kekerasan dari tahun ke tahun, tidak hanya melihat kasus kekerasannya saja.

Merebaknya kasus kekerasan terhadap perempuan bukanlah semata akibat ketimpangan gender atau ketiadaan payung hukum yang mampu melindungi kaum perempuan yang dianggap sebagai korban, karena kekerasan ini juga menimpa laki-laki.

Sehingga, menyelesaikan masalah kekerasan dengan pendekatan gender yang lahir dari rahim sekularisme liberalisme justru akan menjauhkan umat dari solusi yang sebenarnya dibutuhkan. Sistem sekuler telah membuat kehidupan manusia kacau karena menihilkan aturan Allah dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan sosial pergaulan yang liberal membuat orang-orang terutama perempuan berani mengumbar aurat mereka di tempat umum. Campur baur antara laki-laki dan perempuan, hingga menghantarkan pada kehidupan bebas generasi muda, dari pacaran dan berbagai penyimpangan seksual.

Ditambah lagi peran media yang mempertontonkan pornografi dan pornoaksi yang mendorong pemuasan naluri seksual secara ugal-ugalan. Akibatnya, pelampiasan syahwat dianggap terjadi karena relasi tak seimbang, pemaksaan pihak kuat kepada pihak yang terlihat lemah.

Dalam aspek lain, hilangnya fungsi keluarga sebagai wadah untuk mendidik dan berbagi kasih sayang semakin memudar. Kehidupan kapitalistik memaksa orang tua sibuk bekerja, anak tumbuh tanpa didikan orang tua. Ketahanan keluarga rendah, sementara di luar rumah, anak gampang terpengaruh bujuk rayuan dan dimanfaatkan yang berakhir dengan pelecehan dan kekerasan.

Semua kondisi ini menunjukkan negara tidak memberikan perhatian kepada urusan rakyat, penguasanya lebih memprioritaskan kepentingan oligarki dan nafsu politik pribadi. Rakyat tetap harus bertarung dengan sesamanya menjalani kerasnya kehidupan.

Ketika lingkaran sistem sekuler ini belum diputus, kekerasan akan terus meningkat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ini mengindikasikan tawaran solusi RUU-PKS yang lahir dari rahim sekularisme hanyalah sebuah harapan palsu bagi masyarakat.

Perempuan Hanya Pantas Berharap pada Syariat Islam Kafah

Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah adalah petunjuk bagi kehidupan manusia karena Allah adalah Pencipta sekaligus Pengatur kehidupan ini. Allah memerintahkan penerapan syariat Islam itu secara kafah (keseluruhan) karena pada realitasnya antarsatu bidang dengan bidang yang lain saling berkaitan.

Syariat kafah menjadikan individu muslim harus terikat dengan aturan Allah dalam setiap aktivitasnya. Dia akan selalu ingat kehidupan akhirat. Syariat kafah mengatur negara sebagai pelayan umat. Oleh karena itu, negara (penguasa) bertanggung jawab terhadap nyawa, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam bidang sosial pergaulan, syariat melarang menampakkan aurat di tempat umum dan khalwat serta campur baur kecuali pada beberapa bidang yang dibolehkan seperti pendidikan dan kesehatan.

Pada tataran keluarga, negara membina rakyatnya untuk menjadikan keluarga sebagai madrasatul ula dan tempat mencurahkan kasih sayang.

Kehidupan seksual hanya dibolehkan karena tali pernikahan dan dari pernikahan itu dituntut ada tanggung jawab untuk membina keluarga dan anak-anak untuk melahirkan generasi yang kuat dan visioner dengan peradaban Islam.

Apabila ada pelanggaran dari semua aturan syariat tersebut, akan ada sanksi tegas dari negara karena sanksi dalam syariat bersifat menjadi pencegah dan penebus.

Ini semua hanya akan terwujud dalam kehidupan Khilafah Islamiah. Inilah gambaran kehidupan masyarakat akan yang akan memberikan ketenangan bagi masyarakat sehingga menjauhkannya dari tindakan melakukan kekerasan kepada individu lainnya baik laki-laki maupun perempuan. [MNews/Gz]


Catatan kaki:

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/15201441/menteri-pppa-pengesahan-ruu-pks-tidak-dapat-ditunda-lagi

https://magdalene.co/story/komnas-perempuan-sahkan-ruu-pks-atau-risiko-dipermalukan-di-dunia-internasional

https://www.voaindonesia.com/a/kehamilan-tidak-diinginkan-penyebab-utama-perkawinan-anak-di-yogya/5735571.html

https://www.liputan6.com/news/read/4457809/konsolidasi-nahdliyyin-dan-jihad-fatayat-nu-mengawal-ruu-pks

https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/15/135131071/universitas-brawijaya-kecam-tindakan-kekerasan-seksual-dan-perundungan

https://mediaindonesia.com/humaniora/361324/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-saat-pandemi

2 thoughts on “Tak Pantas Muslim Berharap pada RUU-PKS

  • 28 Januari 2021 pada 16:50
    Permalink

    Ya Allah sekian lama hidup dalam kubangan sekulerisme hingga tak jeli melihat akar masalah yg ssungguhnya ,,tanpa pondasi halal haram ttp akan terjadi kekerasan terhadap perempuan

  • 28 Januari 2021 pada 06:54
    Permalink

    UU pks yg dihasilkan dari sistem kapitalis liberal tdk mampu mnyentuh akar&myekesaikan masalah scr tuntas, semata2 krn dihasilkan dari pmikiran mns yg lemah dlm memahami hakikat sgl sst shg sdh sharusx kembali pd sistem lslam kaffah dr Dzat yg maha sempurna y i Allah azza wa jala

Tinggalkan Balasan