[News] Atasi Krisis Pangan dengan Penerapan Islam Kaffah

MuslimahNews.com, NASIONAL — Kondisi bencana kian memperparah prediksi Badan Pangan Dunia (FAO) yang sejak jauh-jauh hari sudah memperkirakan bakal adanya krisis pangan. Kala itu, FAO memperkirakan krisis pangan terjadi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Namun, bencana bisa memperparah itu.

“Bencana menyebabkan kapasitas produksi kita terganggu. Warning FAO tentang krisis pangan adalah yang berhubungan dengan pandemi. Daya beli terganggu, sistem logistik terganggu, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan lain-lain,” kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila Bustanul Arifin. (cnbcindonesia, 22/1/2021).

Menurut pengamat kebijakan publik, Emilda Tanjung, M.Si., memang benar terjadinya bencana berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakat. Antara lain tampak dengan terjadinya lonjakan harga pada sejumlah bahan pangan seperti cabai, berbagai sayuran dan sebagainya, akibat kurangnya pasokan lantaran daerah sentra budi daya dilanda hujan dan banjir.

“Begitu pula banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan baru-baru ini telah merusak 200 ribu hektare lebih lahan pertanian yang berpotensi menurunkan produksi pangan,” urainya.

Menambah Parah Kondisi Rawan Pangan yang Sudah Ada

Namun yang perlu dicermati, kata Ustazah Emilda, berbagai bencana termasuk wabah Covid-19, hanyalah kondisi yang menambah parah kondisi rawan pangan yang ada. Sebab sebelumnya jutaan rakyat di negeri ini sudah berada dalam keadaan kesulitan pangan.

“Seperti yang disebutkan ADB pada akhir tahun 2019 lalu, sekitar 22 juta rakyat Indonesia termasuk di dalamnya para petani sebagai produsen pangan itu sendiri, berada dalam kondisi kelaparan kronis,” ujarnya prihatin.

Baca juga:  Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tumbal Inkonsistensi UU Ciptaker

Bahkan Kementerian Pertanian pernah menyebutkan 88 kabupaten/kota berada dalam keadaan rawan pangan. “Belum lagi fluktuasi harga pada berbagai komoditas pangan yang kerap terjadi, membuat rakyat sulit mendapatkan bahan pangan secara mencukupi dan layak,” tuturnya.

Ia menyatakan fakta-fakta ini menegaskan sebenarnya ketahanan pangan kita sejak lama sudah lemah.  Sebab jutaan rakyat tidak mampu mengakses kebutuhan pangannya secara mencukupi dan berkualitas, bahkan tak jarang ada yang meninggal karena kekurangan pangan.

“Bahkan jika ketahanan pangan diartikan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat secara individu per individu dengan kuantitas dan kualitas yang layak, sejatinya Indonesia telah lama mengalami krisis pangan,” kritiknya.

Akar Masalah: Neoliberalisasi

Ustazah Emilda menjelaskan, problem kronis ini tidak bisa diatasi dengan solusi teknis pragmatis semata, namun harus dilakukan koreksi total pada konsep pengelolaan pangan.

Kenapa? Sebab berbagai problem yang tidak teratasi selama ini malah terus bertambah akibat tata kelola yang rusak.

“Ketidakmampuan negara mewujudkan ketahanan bahkan kedaulatan pangan disebabkan penerapan tata kelola neoliberal dengan sistem politik demokrasi.  Serta membebeknya Indonesia pada berbagai ikatan internasional yang jelas-jelas merugikan,” paparnya.

FAO juga pernah menyatakan saat ini produksi pangan global sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia. Namun buruknya sistem pangan menyebabkan distribusi pangan tidak merata ke seluruh manusia.

Baca juga:  Food Estate, Solusi Pandemi atau Demi Pesta Topeng Green Fuel?

“Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Produktivitas pertanian bisa ditingkatkan, namun jaminan pangan rakyat tetap sulit terwujud,” tukasnya.

Ia menilai pengelolaan yang buruk ini berpangkal dari dijauhkannya negara dari fungsinya sebagai pemelihara urusan rakyat. Pemerintah saat ini hadir sebatas regulator yaitu penyusun regulasi. Itu pun regulasi yang berpihak pada korporasi.

“Akhirnya pengelolaan urusan pertanian dan pangan sangat bergantung pada kehadiran investasi korporasi.  Padahal ketika pengelolaan suatu urusan diserahkan kepada korporasi, orientasinya keuntungan semata dan jauh dari komitmen melayani kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Paradigma rusak ini pula yang menjadikan pemerintah terus menerus menggulirkan program yang jauh dari tujuan kemaslahatan rakyat. Seperti megaproyek food estate yang dijadikan alasan program peningkatan ketahanan pangan. Namun faktanya, tetap dikelola dengan mindset korporat.

“Sehingga sekalipun dari food estate dihasilkan produksi pangan yang berlimpah, tetap bukan jaminan bagi ketahanan pangan rakyat,” tukasnya.

Konsep buruk ini juga menyebabkan negara absen dalam pengaturan tata niaga pangan. Harga pangan rentan dipermainkan para spekulan dan rakyatlah yang menjadi korban.

“Termasuk dalam kebijakan impor pangan yang jor-joran tanpa perhitungan. Yang sebenarnya merupakan tarik-menarik kepentingan para pemburu rente. Bukan untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Penerapan Islam Kafah Solusi Satu-Satunya

Ustazah Emilda menegaskan, solusi untuk mengakhiri penderitaan rakyat dan berbagai kesulitan pangan hanyalah dengan kembali kepada penerapan Islam kafah. Sebab, hanya dalam Islam kita mendapati pemerintahan yang benar-benar tulus dan serius mengurusi rakyat. Rasulullah saw. telah mengingatkan,

Baca juga:  Singkong-kan Lumbung Pangan

Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.(HR Muslim dan Ahmad).

“Ini menunjukkan seluruh hajat rakyat wajib diurusi dan dijamin Khilafah. Khilafah tidak boleh memberi ruang kepada korporasi/swasta untuk menguasai rantai pengadaan pangan. Meskipun swasta tetap diperbolehkan melakukan usaha di sektor pertanian,” ungkapnya.

Dalam hal pemenuhan pangan, tanggung jawab Khilafah secara utuh tampak mulai dari pengaturan produksi, distribusi bahkan konsumsi rakyat. Karena Khilafah harus memastikan kebutuhan pangan pada setiap individu rakyatnya terpenuhi.

“Bahkan jika ada di antara rakyat Khilafah yang kesulitan mendapatkan pangan lantaran sakit parah, cacat atau halangan lainnya maka pemenuhan pangannya wajib disediakan oleh negara secara lengkap dan layak,” jelasnya.

Di akhir, ia menekankan fungsi kepemimpinan ini didukung oleh penerapan syariat Islam secara kaffah termasuk sistem ekonomi Islam. Penerapan politik ekonomi Islam akan mampu mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Dengan sistem ekonomi Islam pula, negara Khilafah akan memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan perannya sebagai penjamin berbagai urusan rakyatnya,” tandasnya. [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Atasi Krisis Pangan dengan Penerapan Islam Kaffah

  • 27 Januari 2021 pada 15:03
    Permalink

    Padahal mudah banget untuk ngeliat kebobrokan sistem di negeri ini,,,
    dengan cara ngeliat membludaknya rakyat miskin sementara katanya SDA kita melimpah…

    SubhanAllah.. semoga orang-orang yang belum sadar diberikan kesadaran, yang belum paham diberikan kepahaman, yang belum mengerti di berikan pengertian… Aamiin

Tinggalkan Balasan