Korupsi Menggurita, Buah Sistem Payah

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Mantan Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015, Adnan Pandu Praja pernah mengatakan, “Jadi dunia semuanya kalau belajar mengenai korupsi, belajar ke Indonesia.”

Sindiran yang mestinya jadi tamparan keras bagi negeri ini. Masih teringat pula hasil survei lembaga Transparency International yang menyebut Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia.

Perjalanan panjang korupsi Bansos yang menjerat eks Mensos, Juliari P.Batubara memasuki babak baru. Diduga Juliari tidak sendiri. Menurut Majalah Tempo, ada sejumlah pejabat hingga para calon kepala daerah yang diusung PDIP diduga ikut menerima aliran uang dari kasus tersebut.

Berdasarkan laporan investigasi Koran Tempo, disebutkan bahwa jatah kuota 1,3 juta paket bansos diberikan kepada Herman dan Ihsan. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 1 juta paket, sedangkan sisanya untuk perusahaan yang berafiliasi dengan Ihsan.

Dalam laporan itu, disebutkan pula “Madam” Bansos yang mengacu pada petinggi elite partai PDIP. Perbincangan tentang “Madam” pun mengemuka di media sosial.

Mengenai korupsi, apa yang disampaikan Najwa Shihab memanglah tepat. Kurang lebih seperti ini, “Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara.”

Korupsi, Habits Demokrasi

Jabatan tinggi dan kaya materi sepertinya sudah menjadi kebiasaan dalam perpolitikan demokrasi. Mereka mencalonkan diri dalam rangka meraih kesenangan materi. Mereka terpilih tidaklah semurni hati rakyat yang kerap dibohongi dengan manisnya janji saat kampanye.

Terungkapnya korupsi bansos yang menjerat Juliari hingga elite partai adalah bentuk konfirmasi bahwa korupsi berjemaah itu bukan fenomena langka di alam demokrasi. Di masa pemerintahan SBY, sejumlah kader hingga petinggi partai Demokrat pernah terseret kasus korupsi.

Itu artinya, korupsi bukanlah akibat oknum nakal. Tapi, korupsi terjadi karena ada peluang dan kesempatan. Sistem demokrasilah yang memberi ruang tindak korupsi.

Biasanya, korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal saat mereka mencalonkan diri di perhelatan pemilu. Setelah menang, cara tercepat untuk mengembalikan modal ialah dengan korupsi.

Peluang itu biasanya terjadi saat ada proyek-proyek nasional. Dari situlah bancakan korupsi dilakukan. Termasuk dana bansos yang awalnya diperuntukkan untuk memberi bantuan kepada rakyat yang terdampak pandemi.

Baca juga:  Horor Desa 'Siluman'

Seperti yang dilakukan Juliari, ia menyunat dana bansos per paket sebesar Rp10.000 hingga terkumpul menjadi Rp17 miliar. Ambil sedikit, jika dikumpulkan se-Indonesia lama-lama menjadi bukit duit.

Jika korupsi dilakukan per individu, mengapa gurita korupsi sulit dibasmi? Jika korupsi karena salah orangnya yang tidak jujur, mengapa pula pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun malah mundur dan hancur?

Bukannya tersungkur, para tikus berdasi itu malah mujur dengan banyaknya diskon hukuman. Inilah buah sistem payah, yakni demokrasi sekuler. Korupsi sudah menjadi habits yang sukar dihilangkan.

Menanti Taring KPK

Sudah banyak kasus menguap tatkala menyangkut pejabat kelas kakap. KPK masih berutang kasus korupsi bagi rakyat negeri ini. Sebagai contoh, pertama, kasus BLBI yang merugikan negara sebesar Rp4,58 tiriliun. Kedua, dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino). Sejak 2015 kasus ini masih dalam tahap penyidikan.

Ketiga, dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks kader PDIP Harun Masiku. Hingga saat ini, keberadaan Masiku masih tidak diketahui. Ia lenyap bagai ditelan bumi.

Keempat, korupsi pengadaan KTP-elektronik yang menjerat pejabat legislatif maupun eksekutif. Paulus Tanos yang menjadi salah satu tersangka masih buron dan hilang tanpa jejak. Itu baru empat kasus besar, belum kasus sedang hingga kecil masih antre panjang.

Wajah KPK memang sedang diuji publik. KPK yang mulai kehilangan taringnya saat ada revisi UU KPK dan pergantian pengurus yang cukup kontroversi, seakan menemukan momen kegarangannya kembali saat mengungkap korupsi dana bansos.

Hanya saja, publik tidak begitu mudah terkecoh. Sebab, nyali KPK masih dianggap ciut oleh sebagian besar masyarakat. Karena kebuntuannya mengendus jejak Masiku masih menjadi rapor merah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menindak enam kasus korupsi dengan total 38 tersangka selama semester I tahun 2020.

Baca juga:  Dana Desa Mengukuhkan Jejaring Kapitalisme ke Pelosok Negeri

“Dari semester I-2019 dibandingkan semester I-2020, kinerja KPK terjun bebas. Terjun bebas ya dalam konteks yang negatif,” kata Wana melalui telekonferensi, Selasa (29/9/2020). (Kompas, 30/9/2020)

Dengan kinerja seperti ini, akankah KPK menindaklanjuti temuan mengalirnya dana bansos hingga ke pucuk tertinggi elite partai? Atau hanya berhenti pada bawahan saja sebagaimana  kasus-kasus yang sudah berlalu? Petinggi penerima uang korupsi seakan sosok yang tak boleh dan tidak bisa disentuh.

Inilah peliknya korupsi di negeri demokrasi. Kasus besar mudah menguap. Kasus kecil gampang disergap. Padahal, terungkapnya kasus besar biasanya bermula dengan menguak kasus dibawahnya. Namun, taring KPK belumlah setajam singa. Yaitu, memberangus  semua yang terlibat tanpa pandang bulu.

Cara Islam Berantas Korupsi

Bila demokrasi hobi korupsi, maka itu tak berlaku dengan Islam. Sistem Islam memiliki cara tersendiri dalam memberantas korupsi dari pencegahan hingga penanangan. Berikut tahapannya:

Pertama, penanaman mental individu. Sistem yang baik akan melahirkan individu yang baik. Sistem kehidupan sekuler menghasilkan pemimpin rakus, tak takut dosa, dan kerap berkhianat atas kepemimpinannya. Sistem demokrasi yang berbiaya mahal juga turut andil menyuburkan korupsi.

Sementara Islam, ia akan membina setiap individu dengan ketakwaan hakiki. Ketika masyarakat dibekali dengan iman tinggi, ia akan terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Tentu saja juga didukung sistem negara yang menerapkan syariat Islam di tengah masyarakat.

Individu bertakwa dan masyarakat berdakwah akan menjadi habits yang mampu menyokong negara dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana hukum Islam.

Kedua, lingkungan kondusif. Sebagaimana kita ketahui, sistem sekuler hari ini hanya menciptakan manusia-manusia minim empati, apatis, dan bengis. Maka dalam Islam, pembiasaan amar makruf nahi mungkar akan diberlakukan. Masyarakat bisa menjadi penjaga sekaligus pengawas terterapkannya syariat.

Dengan begitu, jika ada anggota masyarakat yang terindikasi berbuat kriminal atau korupsi, mereka dengan mudah bisa melaporkannya pada pihak berwenang. Tradisi saling menasihati dan berbuat amal saleh akan tercipta seiring ditegakkannya hukum Islam di tengah mereka.

Ketiga, sistem kerja lembaga yang tidak rentan korupsi. Di sistem demokrasi, korupsi hampir merata di tiga lembaga andalannya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum bisa diperjualbelikan sesuai besaran suap yang diterima.

Baca juga:  Demokrasi, Lahan Subur Tumbuhnya Korupsi

Pengawasan terhadap lembaga negara dalam pemerintahan demokrasi juga cenderung lemah. Dalam sistem pemerintahan Islam, ada lembaga yang bertugas memeriksa dan mengawasi kekayaan para pejabat,  yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan.

Hal itu pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengawas keuangan. Tugasnya adalah mengawasi kekayaan para pejabat negara.

Dalam Islam, tidak akan ada jual beli hukum. Seluruh lembaga dan perangkat hukumnya hanya menggunakan hukum Islam sebagai perundang-undangan negara.

Ketika hukum yang dipakai adalah aturan Allah, tidak ada manusia pembuat hukum. Tidak ada pula kompromi terhadap hukum sebagaimana yang diterapkan dalam sistem demokrasi.

Sebagai contoh, pasal pembuktian terbalik jika diterapkan dengan Islam sebenarnya sederhana. Tinggal hitung kekayaan pejabat sebelum menjabat dan setelah menjabat. Jika terdapat kelebihan harta yang tidak wajar, si pejabat harus membuktikan dari mana harta itu didapat. Jika tidak bisa membuktikan, itulah korupsi.

Pasal itu pernah diusulkan di DPR, namun ditolak. Inilah yang dimaksud kompromi terhadap hukum di mana manusia diberi kuasa mengutak-atik hukum sesuai kepentingan mereka.

Keempat, penegakan sanksi hukum yang menjerakan. Sistem sanksi yang tegas memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penebus dosa dan efek jera. Dengan sanksi yang berefek jera, para pelaku dan masyarakat yang punya niatan untuk korupsi akan berpikir seribu kali untuk mengulangi perbuatan yang sama. Untuk kasus korupsi, dikenai sanksi ta’zir, di mana khalifah berwenang menetapkannya.

Demikianlah strategi Islam memangkas dan memberantas korupsi. Dengan penegakan syariat Islam secara menyeluruh, korupsi dan kriminalitas lainnya dapat dibasmi hingga tuntas.

Penegakan hukum ini dapat berlaku jika negara benar-benar menerapkan Islam sebagai dasar hukum bermasyarakat dan bernegara. Negara yang dimaksud ialah Khilafah. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Korupsi Menggurita, Buah Sistem Payah

  • 27 Januari 2021 pada 11:08
    Permalink

    Dari sistem yg payah selalu melahirkan penguasa yg payah pula,tdk ada pondasi tak taqwa hingga korupsi selalu terulang

Tinggalkan Balasan