Perpres EBT, Bukti Komersialisasi Sumber Daya Listrik

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RPJPP), PLN menargetkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 12,8 gigawatt (GW) pada 2024. Namun hingga akhir 2019 lalu, realisasi daya pembangkit EBT yang terpasang baru mencapai 7,8 GW. (cnnindonesia.com, 12/08/2020).

Potensi EBT Indonesia

Sebagai informasi, Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar, mencapai 417,80 GW. Namun, pemanfaatannya baru mencapai 2,50 persen atau 10,40 GW.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi terbesar yang bisa dikembangkan adalah energi surya yang mencapai 207,80 GW dan pemanfaatannya baru mencapai 0,15 GW.

Kemudian pemanfaatan energi air baru mencapai 6,08 GW dari potensi 75 GW, energi bayu 0,15 GW dari potensi 60,60 GW, bioenergi 1,89 GW dari potensi 32,60 GW, panas bumi 2,13 GW dari potensi 23,90 GW. Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi laut sebesar 17,90 GW, tetapi hingga saat ini belum dimanfaatkan sama sekali.

Sampai dengan semester I/2020, porsi EBT dalam bauran energi nasional tercatat baru mencapai 10,90 persen.

Perpres EBT

Perihal ini, sejak akhir 2019 lalu, pemerintah telah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai EBT. Perpres tarif EBT ini ditargetkan menjadi salah satu pendukung utama untuk mendorong proyek EBT itu sendiri.

Selanjutnya, selama 2020, Perpres tersebut kian dimatangkan. Saat ini, draf Perpres tersebut sudah selesai namun belum disahkan oleh presiden, tinggal menunggu waktu saja untuk segera terbit.

Penerbitan Perpres ini tak lain dalam rangka menggantikan Peraturan Menteri (Permen) yang sudah ada, untuk lebih menarik dan mempercepat lagi investasi di bidang pembangkitan energi terbarukan.

Tak ayal, Perpres EBT pun sangat dinantikan karena dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan EBT. Ini dalam rangka capaian target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

Untuk mencapai angka 23 persen ini, pemerintah dan swasta diharuskan bekerja sama untuk membuat proses bisnis yang baik. Tersebab itu, proyek tersebut juga mengharuskan adanya pekerjaan dan usaha besar. Sebagai legitimasinya, proyek ini membutuhkan penerbitan perpres.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris Yahya menjelaskan bahwa dalam rancangan perpres tersebut skema harga listrik dari EBT telah diatur jauh lebih menarik dari regulasi-regulasi sebelumnya. (bisnis.com, 23/11/2020)

EBT dan Swastanisasi Listrik Rakyat

EBT ini sejatinya berkaitan dengan suplai kebutuhan listrik rakyat. Pasalnya, selama ini PLN mengandalkan para Independent Power Producer (IPP) yang menjual listrik ke PLN, dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Masalahnya, pihak IPP ini biasanya korporasi-korporasi besar. Bahkan, IPP sering disebut juga listrik swasta (Liswas). Maksudnya, IPP adalah perusahaan pembangkit yang biasanya dimiliki asing dan aseng. Mereka datang ke Indonesia, lalu membangun sendiri pembangkit listrik tersebut di bawah koordinasi PLN.

Saking gurihnya bisnis IPP ini, para oknum pejabat yang secara struktural membawahi PLN—seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, lembaga terkait, hingga anggota parlemen—ikut menjadi bagian untuk menadah rente proyek IPP tersebut.

Tak heran jika kemudian Perpres EBT digadang-gadang dapat membuka pintu investasi menjadi lebih lebar lagi. Dengan kata lain, swastanisasi listrik akan menguat. Konsekuensinya, tarif listrik yang harus dibayar rakyat juga siap melonjak sebagai dampak swastanisasi tersebut.

Reposisi EBT sebagai Sumber Daya Milik Rakyat

Pengelolaan EBT secara sahih sedikitnya dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, larangan swastanisasi/privatisasi sumber daya energi. Kedua, pengurusan urusan rakyat terkait dengan kebutuhan listrik.

Untuk aspek pertama, terdapat sabda Rasulullah saw. yang harus kita perhatikan: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki individu, apalagi jika sampai diswastanisasi. Komersialisasi sebagai buahnya adalah perkara yang diharamkan.

Kedua, pengurusan urusan rakyat terkait dengan kebutuhan listrik. Pengadaan EBT terkait erat dengan penyediaan listrik. Dengan adanya pihak-pihak yang berperan sebagai IPP, justru dengan adanya EBT menjadikan pemerintah bisa semakin berlepas tangan dalam mengurusi kebutuhan listrik bagi rakyatnya.

Hal ini sungguh bertentangan dengan sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dengan demikian, jelas, semestinya EBT segera direposisi sebagai sumber daya energi milik rakyat. Pemanfaatan EBT seharusnya demi memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat. Pengadaannya tidak boleh mengandung unsur komersialisasi oleh siapa pun.

Negara pun semestinya mengelolanya demi sebaik-baik kepentingan rakyat, karena pengurusan urusan rakyat adalah tanggung jawab negara.

Inilah yang terjadi ketika penguasa melibatkan swasta dalam hal pengaturan urusan publik. Padahal, dalam sistem kapitalisme, tentu saja swasta adalah para pemilik kapital. Mereka sekehendak hati mengeksploitasi sumber daya energi listrik melalui proyek EBT, demi margin ekonomi.

Maka, sungguh berbahaya jika Perpres EBT ini sah dan terlaksana. Dari sini saja kita bisa memperkirakan, jika Perpres EBT benar-benar disahkan, komersialisasi EBT juga makin sempurna. Sementara, komersialisasi adalah anak kandung ideologi kapitalisme. Yang tentu saja hal ini diharamkan dalam aturan Islam.

Berikutnya, tarif listrik juga akan ikut meningkat. Cepat atau lambat, akan muncul efek domino pada biaya hidup rakyat di negeri ini, yang juga akan bertambah mahal. Na’udzu billaahi min dzaalik. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Perpres EBT, Bukti Komersialisasi Sumber Daya Listrik

  • 27 Januari 2021 pada 11:41
    Permalink

    Astagfirullah makin kesini makin terperangkap dengan sistem yg payah ini alhasil rakyat memjadi sengsara harus menaggung beban ekonomi yg tak kunjung baik Allahuakbar

  • 26 Januari 2021 pada 16:25
    Permalink

    Selamat datang! Diindonesia negara adidaya yg paling banyak kekayaan alamx namun nyatax banyak rakyatx yg miskin yg tak punya rumah, Dan para kapitalis rela melakukan apapun sekalipun itu harus mengorbankan nyawa rakyatx. Padahal listrik adalah salah satu hak rakyat namun mereka memperjualbelikanx itulah Indonesia yg miskin semakin miskin Dan yg kaya semakin kaya

    #AyoKembaliKeIslam

Tinggalkan Balasan