Penentuan Upah Pegawai Pemerintahan pada Masa Khalifah Umar bin Khaththab ra.

MuslimahNews.com, TARIKH KHILAFAH — Hukum asal upah pekerja di lembaga negara adalah tidak kurang dari kadar kecukupannya. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad Saw.,

“Barang siapa yang loyal kepada kami dalam pekerjaan, dan dia tidak memiliki rumah, hendaklah dia mengambil rumah; atau tidak memiliki istri, hendaklah dia menikah, atau tidak memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu; atau tidak memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan; dan barang siapa mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia korupsi.” (HR Ahmad)

Berikut adalah penerapannya pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra.:

1) Ketika Umar ra. ingin menentukan “gaji” untuk dirinya, beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam hal tersebut.

Beliau mengatakan, “Apa yang halal bagi pejabat negara dari harta (baitulmal) ini?” Mereka menjawab, “Adapun bagi pejabat khusus, maka kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya, tidak kurang dan tidak lebih, pakaiannya dan pakaian mereka, dua kendaraan untuk jihadnya dan kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk membawanya menunaikan haji dan umrah.”

Di tengah-tengah mereka terdapat Ali bin Abi Thalib ra. yang diam. Maka Umar berkata,”Apa pendapatmu wahai Abu Hasan?” Ia berkata,”Apa yang layak bagimu dan layak bagi keluargamu dengan yang telah maklum (lazim).” (Tarikh al-Islam Karya Adz dzahabi).

Baca juga:  [Tarikh Khilafah] Khalifah Umar bin Khaththab Menetapkan Penanggalan Hijriah

Umar ra. menafsirkan hal itu dalam sikapnya yang lain dengan lebih pertengahan, seraya mengatakan, “Aku ingatkan kepada kalian tentang apa yang menjadi hakku dan harta ini. Halal bagiku dua pakaian; pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas; kendaraan yang aku gunakan haji dan umrah; dan kebutuhan pokokku dan keluargaku seperti seseorang dari Quraisy yang bukan yang terkaya di antara mereka dan bukan pula termiskin di antara mereka; kemudian selebihnya aku adalah seseorang di antara kaum muslimin; apa yang mereka rasakan juga aku rasakan.”

2) Umar ra. menulis surat kepada Mu’adz bin Jabal dan Abu Ubaidah ra. ketika mengutus keduanya ke Syam, “Hendaklah kamu memperhatikan orang-orang yang saleh sebelum kamu, lalu kamu pekerjakan mereka pada peradilan dan berikanlah mereka gaji, serta perluaslah kepada mereka dari harta Allah Ta’ala.

Gaji pekerja pemerintahan (pegawai negeri) yang tidak kurang dari batas kecukupan itu menuntut beberapa faktor, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Melindungi pekerja dari suap atau khianat dengan melanggar terhadap apa yang di bawah kekuasaannya dari harta kaum muslimin.

Tentang hal ini telah diisyaratkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, ”Dan barang siapa yang mendapatkan sesuatu selain tersebut, maka dia korupsi.”

Baca juga:  Jiwa Besar di Balik Kesederhanaan (Kisah Sa'id bin Amir)

Dan Abu Ubaidah berkata kepada Umar, “Engkau mengotori para sahabat Rasulullah Saw.” Maka Umar berkata,”Wahai Abu Ubaidah! Jika aku tidak meminta pertolongan kepada ahli agama atas agamaku, lalu kepada siapa aku meminta pertolongan?” Ia berkata, ”Jika kamu melakukan itu, cukupkanlah mereka dengan gaji agar mereka tidak berkhianat.”

Artinya, perbesarlah kepada mereka pemberian dan rezeki (gaji), hingga mereka tidak membutuhkan, lalu mereka berkhianat.

b) Umar ra. melarang para gubernurnya berdagang pada masa tugas mereka. Ini berarti mengharuskan perealisasian kecukupan mereka dari baitulmal.

c) Meluangkan waktu untuk bekerja. Al-Kamal bin Hammam berkata, ”Disebutkan dari Umar ra., beliau memberikan gaji kepada Salamah bin Rabi’ah Al-Bahili pada tugas peradilan dalam setiap bulan sebanyak lima ratus dirham; karena dia meluangkan dirinya untuk bekerja bagi kaum muslimin. Di mana jumlah seperti itu adalah kadar kecukupan baginya dan bagi keluarganya atas tanggungan kaum muslimin (baitulmal).”

d) Penentuan gaji bagi pegawai pemerintah tidak tunduk kepada sistem penawaran. Bahkan seseorang dikenai pekerjaan dari pihak yang berwenang (Ulil Amri), dan tidak memungkinkan baginya bila menolak pekerjaan tersebut; dikarenakan kewajibannya dalam menaati Ulil Amri.

Di antara yang sebaiknya diketahui, bahwa gaji pegawai pemerintah meskipun ditentukan dengan kadar kecukupan sebagai batas minimal, namun sebaiknya sejalan dengan kondisi umum bagi umat.

Baca juga:  Khilafah Antikritik?

Karena itu, jika umat mengalami krisis, kadar gaji ditentukan dalam perspektif kondisi tersebut. Di sanalah gaji terkadang turun dari kadar kecukupan.

Tentang demikian itu, Umar ra. telah menegaskan perkataannya—seperti telah disebutkan sebelumnya—, “Kemudian aku setelah itu adalah seorang di antara kaum muslimin; akan menimpaku apa yang menimpa mereka.”

Umar ra. benar-benar mengaplikasikan yang demikian itu terhadap dirinya dan para gubernurnya ketika kaum muslimin tertimpa kelaparan pada tahun Ramadan. [MNews/Rgl]

Sumber: Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab, Jaribah bin Ahmad Alharitsi

2 thoughts on “Penentuan Upah Pegawai Pemerintahan pada Masa Khalifah Umar bin Khaththab ra.

  • 28 Januari 2021 pada 16:26
    Permalink

    Sedikit tidak mengerti,,, selebihnya tidak paham…

    Bahasanya terlalu rumit euy…

    disini dikatakan bahwa gaji diberikan berdasarkan kecukupannya…
    tapi ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab ra memberikan gaji 15 Dinar kepada para pendidik.

    Bukankah 15 Dinar itu sangat lebih dari cukup??

  • 26 Januari 2021 pada 16:07
    Permalink

    MasyaAllah hanya dalam kepemimpinan Islam yang sitem sungguh adil sistem yg dimna tdk membuat rakyatnya menderita kami sungguh rindu kepemimpinan Islam….

Tinggalkan Balasan