[Lensa Daerah] Gempa di Sulbar, Butuh Manajemen Bencana yang Mumpuni

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH — Kepala Subseksi Siaga dan Operasi Badan SAR Nasional Sulawesi Barat Muhammad Fathur mengatakan, hingga Rabu (20/1/2021) tercatat 111 korban gempa Sulawesi Barat. Perinciannya, sebanyak 90 korban meninggal dunia, 18 orang selamat, dan tiga dinyatakan hilang.

“Untuk total adalah 111 orang, dengan perincian 79 orang meninggal di Mamuju, 11 orang di Majene, selamat 18 orang di Mamuju, hilang dan dinyatakan tidak ditemukan tiga orang,” kata Fathur dalam konferensi pers daring yang disiarkan channel Youtube BNPB, Rabu (20/1/2021).

Ribuan pengungsi korban gempa 6,2 M di kota Mamuju, Sulawesi Barat, belum bisa pulang ke rumahnya meskipun telah diimbau pemerintah setempat.

“Rumah kami rusak parah, kami mau ke mana, tidak mungkin kembali ke rumah. Kami pengungsi, hanya bisa bertahan di tenda pengungsian,” kata Awal, salah seorang pengungsi gempa, sebagaimana dilansir dari Antara, Minggu (24/1).

Awal mengaku, saat ini, ia membutuhkan kejelasan dari pemerintah mengenai upaya yang dilakukan untuk penanganan dampak gempa. Ia juga mempertanyakan nasib pengungsi yang sudah keluar daerah seperti menuju wilayah utara Kabupaten Mamuju.

“Kalau kami disuruh pulang, harus jelas bagaimana kami nantinya, karena tidak mungkin kami menempati rumah yang hampir roboh, atau tertimpa bangunan rumah tetangga yang roboh,” katanya.

Sementara pemerintah sendiri tidak jelas dalam memberikan solusi dan belum memiliki data soal kerusakan pemukiman warga yang terdampak bencana.

Pengungsi lainnya mengatakan, hingga saat ini, pemerintah provinsi dan kabupaten belum memberikan bantuan kepada pengungsi terkait tempat tinggal.

“Seandainya bukan bantuan dari pemerintah dan masyarakat Sulsel dan Sulteng dan seluruh Indonesia, maka kami tidak tahu bagaimana bertahan hidup di pengungsian, karena pemerintah setempat tidak melakukan apa-apa,” ungkap Amrin sebagaimana dikutip dari kumparan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berjanji akan memberikan dana stimulan bagi warga yang mengalami kerusakan pada rumahnya akibat gempa Sulbar.

Besaran dana stimulan gempa tersebut masing-masing Rp50 juta untuk Rumah Rusak Berat (RB), Rp25 juta untuk Rumah Rusak Sedang (RS) dan Rp10 juta untuk Rumah Rusak Ringan (RR).

BNPB memastikan kerusakan rumah warga akibat gempa menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Namun, upaya tersebut tentunya masih terkendala pendataan.

Rawan Penjarahan

Sejak pemberitaan mengenai kejadian gempa di Sulbar, banyak kalangan yang membuka posko bantuan dan menyalurkannya ke lokasi yang terdampak gempa. Sayangnya, kondisi yang terisolir dan keterbatasan ekonomi yang saat ini terjadi sangat rawan terjadi penjarahan. Beberapa video penjarahan yang dialami para relawan pun beredar di media sosial.

BNPB sendiri menegaskan sempat terjadi kejadian penjarahan yang saat ini sedang diselidiki aparat kepolisian setempat.

“Untuk penjarahan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini memang sempat terjadi. Namun saat ini lagi tengah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat,” kata Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati menjawab pertanyaan wartawan mengenai viralnya penjarahan di lokasi bencana dalam konferensi pers di BNPB, Sabtu (16/1).

Menurut Raditya, saat ini sudah dilakukan upaya penanganan agar kejadian penjarahan tidak kembali terulang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengamanan di jalur-jalur yang rawan terjadi penjarahan.

“Selain itu, telah dilakukan upaya-upaya penanganan untuk pada jalur-jalur yang dikhawatirkan terjadinya kerawanan-kerawanan sosial semacam itu,” ungkapnya.

Raditya juga mengimbau kepada semua pihak yang ingin membantu korban bencana alam agar memberikan bantuan melalui posko yang sudah tersedia. Ia berharap gejolak sosial dalam situasi bencana alam ini dapat diminimalisasi.

Butuh Solusi Tuntas

Penanganan bencana alam mengharuskan adanya manajemen bencana yang jitu. Jika kita merujuk pada manajemen bencana dalam sistem Khilafah Islamiah meliputi penanganan prabencana, ketika, dan sesudah bencana.

Ilustrasi sederhana penanganan bencana yang dilakukan Daulah Khilafah Islamiah dapat merujuk pada apa yang dilakukan Khalifah Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu ketika menangani paceklik yang menimpa jazirah Arab.

Pada saat itu, orang-orang mendatangi Kota Madinah–pusat pemerintahan Khilafah Islamiah—untuk meminta bantuan pangan. Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu segera membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang Sahabat, seperti Yazid bin Ukhtinnamur, Abdurrahman bin al-Qari, Miswar bin Makhramah, dan Abdullah bin Uthbah bin Mas’ud radhiyallahu anhu.

Setiap hari, keempat Sahabat yang mulia ini melaporkan seluruh kegiatan mereka kepada Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu, sekaligus merancang apa yang akan dilakukan besok harinya.

Umar bin Khaththab ra. menempatkan mereka di perbatasan Kota Madinah dan memerintahkan mereka untuk menghitung orang-orang yang memasuki Kota Madinah.

Jumlah pengungsi yang mereka catat jumlahnya terus meningkat. Pada suatu hari, jumlah orang yang makan di rumah Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu berjumlah 10 ribu orang, sedangkan orang yang tidak hadir di rumahnya, diperkirakan berjumlah 50 ribu orang.

Pengungsi-pengungsi itu tinggal di Kota Madinah selama musim paceklik. Selama itu pula mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu.

Saat situasi telah kondusif, para pengungsi tersebut kembali ke tempat mereka seraya dibekali dengan kebutuhan yang mereka perlukan di masa awal kembali ke daerah.

Kiranya ini bisa menjadi pembanding, atas langkah yang ditempuh pemerintah saat ini dalam menangani bencana alam. Selain meminimalisasi terjadinya kejahatan di tengah bencana, negara juga menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelayan rakyatnya. Wallaahu a’lam. [MNews/Juan]

One thought on “[Lensa Daerah] Gempa di Sulbar, Butuh Manajemen Bencana yang Mumpuni

Tinggalkan Balasan