Kala Industri Baja Tak Sekuat Mental Baja

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Kemelut impor rupanya bukan hanya dalam hal pangan. Impor seolah menjadi eksekutor tatkala kebutuhan di dalam negeri tak mencukupi.

Impor menjadi kebijakan “wajib” bagi negara pengekor seperti Indonesia. Keterikatannya dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) mengharuskannya terlibat dalam pasar bebas atau dikenal dengan prinsip liberalisasi ekonomi.

Akibatnya, Indonesia kebanjiran impor barang dari negara eksportir. Konsekuensinya, industri dalam negeri mau tak mau harus bersaing dengan barang impor tersebut. Itulah yang tengah dialami industri baja dalam negeri.

Kemelut Baja Impor

Dilansir dari katadata.co.id (22/1/2021), membanjirnya impor baja murah dari Cina mengancam kelangsungan industri baja dalam negeri dan lebih dari 100 ribu pekerjanya.

Pelaku dan para pekerja industri baja pun meminta perlindungan dari pemerintah melalui perpanjangan safeguard, khususnya terhadap produk I dan H section.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko mengatakan pemerintah tidak dapat memperpanjang safeguard lantaran sudah melewati batas maksimal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag), perlu melanjutkan perlindungan safeguard, khususnya terhadap produk I-H section.

Said menuturkan, safeguard berperan penting dalam melindungi produk dalam negeri dari maraknya produk impor. Jika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu bersaing dengan produk impor murah.

Menurut WTO, safeguard measure/safeguard (tindakan pengamanan) adalah tindakan “darurat” sehubungan dengan peningkatan impor produk tertentu, yang telah menyebabkan atau mengancam dapat menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri. (Atpetsi.or.id)

Ketentuan safeguard di Indonesia diatur Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011.

Secara ringkas, ada tiga syarat penerapan safeguard. Pertama, telah terjadi lonjakan impor tiga tahun terakhir. Kedua, produsen dalam negeri mengalami kerugian serius/ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis/yang langsung bersaing. Ketiga, ada hubungan sebab akibat antara keduanya.

Safeguard sifatnya sementara dan dikenakan hanya jika impor diketahui menyebabkan atau mengancam kerugian serius bagi industri dalam negeri atas produk pesaing. Itu artinya, jika impor tidak mengancam, safeguard terhadap produk dalam negeri tak perlu dilakukan.

Hal ini menandakan barang impor dinilai tidak membahayakan eksistensi industri dalam negeri. Kebijakan impor memang benar-benar diamini penguasa negeri ini.

Kemandirian Industri Bagai Ilusi

Pemerintah mengaku tak bisa membatasi impor karena kualitas baja Indonesia masih kalah dengan milik Cina. Alasan klasik yang seolah ingin berkata negara tak bisa berbuat apa-apa.

Adakah upaya negara meningkatkan kualitas baja Indonesia? Jika solusinya hanya impor, itu sama saja belum berupaya maksimal.

Akibat keran impor, baja dalam negeri dipaksa bersaing dengan milik asing. Padahal, baja merupakan bahan dasar dalam membangun konstruksi atau infrastruktur.

Kalau pengadaan baja hanya bertumpu pada impor, berapa lama infrastruktur negara harus bergantung pada bahan baku impor? Seperti pembangunan gedung, transportasi, dan sebagainya. Selama paradigma kapitalisme yang dipakai, ekonomi negara tak akan pernah bisa mandiri.

Fakta ini makin mengukuhkan jahatnya kapitalisme. Bagai hukum rimba: yang kuat bertahan, yang lemah siap-siap di ambang kebangkrutan. Negara nggak ada urusan. Sebab, negara dalam sistem kapitalisme hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator kepentingan para cukong.

Jika industri bangkrut, pekerja pun tersangkut. Mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Jika menganggur, apa yang akan mereka berikan pada keluarganya? Sampai tahap ini, negara berperankah? Yang ada kebijakan penguasa justru menambah beban hidup masyarakat.

Sudahlah kebutuhan dasar tak dipenuhi, cari kerja usaha sendiri, industri pun harus bertahan secara mandiri. Semua karena liberalisasi pasar, kebijakan neoliberal, dan penguasa yang hanya mementingkan kepentingan kapitalis.

Politik Industri dalam Islam

Membangun industri mandiri memerlukan investasi yang besar. Di negara pengemban kapitalisme, investasi itu biasa didapatkan dari dana pinjaman atau divestasi saham kepemilikan ke publik.

Ketika para investor asing masuk ke negeri muslim, mereka menginginkan sistem yang sama. Alhasil, industri besar mayoritas dimiliki kapitalis besar yang notabene asing.

Negara dalam Islam bertujuan melindungi dan memelihara jiwa, akal, harta, agama, nasab, dan keamanan. Karena itu, seluruh politik perindustrian akan disinergikan mewujudkan tujuan diterapkannya syariat, yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-‘ibâd), baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.

Merujuk artikel Prof. Fahmi Amhar berjudul “Politik Perindustrian dalam Islam”, Perindustrian dikembangkan agar ekonomi bisa berputar, sehingga jiwa-jiwa bisa tertolong (misalnya industri makanan atau obat-obatan), akal bisa dihidupkan (misalnya industri penerbitan Islam serta alat-alat edukasi), kehidupan beragama bisa lebih semarak (misalnya industri konstruksi sarana ibadah atau alat-alat transportasi jamaah haji), kehidupan keluarga lebih harmonis (misalnya industri peralatan untuk bayi dan ibu hamil), dan seterusnya.

Perindustrian diarahkan untuk mampu mengatasi seluruh kebutuhan dari rakyat negara Islam, baik muslim maupun nonmuslim.

Tidak ada artinya produksi yang berorientasi ekspor, jika pada saat yang sama, untuk berbagai kebutuhan yang mendasar harus mengimpor, padahal itu sudah bisa dipenuhi kemampuan industri dalam negeri.

Pada saat yang sama, perindustrian juga dibangun atas dasar strategi dakwah dan jihad, defensif maupun ofensif, baik yang sifatnya nonfisik maupun fisik.

Dari sisi nonfisik, seluruh pembangunan industri harus dibangun dalam paradigma kemandirian. Tak boleh sedikit pun ada peluang yang akan membuat kita menjadi tergantung kepada orang-orang kafir, baik dari sisi teknologi (melalui aturan-aturan lisensi), ekonomi (melalui aturan-aturan pinjaman atau ekspor-impor) maupun politik.

Adapun industri baja, karena ia termasuk industri berat di mana penggunaannya sangat menyokong pembangunan infrastruktur, maka negara tidak boleh mengapitalisasi atau meliberalisasinya. Negara wajib mengelola secara mandiri. Tidak boleh  bergantung pada impor atau menguasakan industri tersebut kepada swasta atau asing.

Industri baja tidak akan terseok-seok bila paradigma politik berpedoman pada syariat Islam. Sebab, Islam menetapkan sejumlah sumber daya tak bisa dimiliki individu.

Jika kepemilikannya milik umum, negaralah yang menjadi pengelolanya. Negara pula yang mengatur dari produksi bahan bakunya hingga distribusinya.

Industri negara haruslah setangguh Gatotkaca. Otot kawat tulang besi. Politiknya kuat, ekonominya mandiri. Membangun kemandirian industri hanya bisa terwujud jika negara mengubah sistem dan pola pengaturan kehidupan kepada Islam.

Kapitalisme gagal, sosialisme telah usang. Hanya satu harapan untuk mewujudkan kemandirian negara. Tinggalkan kapitalisme, terapkan syariat kafah dalam bingkai negara Khilafah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan