Pidana Penolak Vaksin?

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS — Laju pandemi makin kencang. Tak kuasa dibendung penguasa yang pada awalnya menggampangkan. Wilayah-wilayah yang di awal berwarna kuning atau oranye, kini turut merah menghitam.

Hingga 19/1/2021, kasus positif Covid-19 bertambah 10.365 menjadi 927.380 kasus. Pasien sembuh bertambah 8.013 menjadi 753.948 orang. Pasien meninggal bertambah 308 menjadi 26.590 orang.

Melihat laju yang menggila, pemerintah pun mengambil langkah menyelenggarakan vaksinasi massal Covid-19. Salah satu yang mereka upayakan agar program ini diikuti warga adalah mengancam akan memberikan sanksi bagi yang menolak.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Hiariej menyatakan, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara atau denda maksimal 100 juta rupiah. Edward berargumen warga yang menolak dapat dianggap melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.[i]

Salah satu yang berencana memberikan sanksi adalah Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Jakarta pun demikian, bahkan sudah tercantum dalam peraturan.

Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12/12/2020, menyebut setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.[ii]

Amnesty International Indonesia mengecam pernyataan Edward Hiariej tentang jerat hukum bagi penolak vaksin dan hal itu termasuk pelanggaran HAM.[iii]

Begitu pula Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang mengkritik usulan pemidanaan bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19.

Menurut Asfin, Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikutip Wamenkum HAM hanya memperbolehkan pidana apabila tindakan seseorang menimbulkan akibat.

Selain itu, warga yang menolak vaksin karena meyakini kualitas vaksin yang buruk. Karena itu, ia menyarankan pemerintah menggunakan cara-cara yang lebih persuasif dalam vaksinasi corona.[iv]

Vaksin dengan Ancaman Bukan Arahan

Mendapat respons keras masyarakat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memperbaiki sosialisasi soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Ia memahami soal vaksin Covid-19 ini bisa menjadi hal yang sensitif, sehingga diperlukan strategi yang lebih baik untuk merangkul masyarakat.[v]

Sejak awal pandemi merebak di Indonesia, masyarakat membaca kurang sigapnya pemerintah dalam penanganan pandemi tersebut.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin sendiri mengakui, bahwa ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di instansi pemerintahan masih menjadi penghambat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan PSBB yang maju mundur, terbukti tidak mampu mengerem laju Covid. Begitu pula kebijakan promo pariwisata yang tetap jalan, membuat masyarakat pun nekat keluar rumah, memadati tempat-tempat wisata.

Bagaimana dengan social distancing? Itu hanya sekadar anjuran. Pada kenyataannya, sulit direalisasikan ketika dijumpai masyarakat sudah berjubel pada banyak kesempatan.

Termasuk kebijakan penanganan pandemi dengan vaksinasi ini pun, pemerintah sekali lagi terbukti gagal dalam melakukan sosialisasi. Dalam proses pengadaan vaksin dan vaksinasi, pemerintah menunjuk lima juru bicara (jubir).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan lima juru bicara terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19 itu yang empat berasal dari Satgas Penanganan Covid-19 dan satu berasal dari PT Bio Farma.

Johnny menjelaskan, penunjukan kelima jubir agar informasi soal vaksin corona bisa dengan cepat diterima masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan aktual mengenai vaksin Covid-19.

Johnny kemudian memperinci tugas masing-masing jubir.

Wiku Adisasmito bertugas menyampaikan aspek ilmiah terkait vaksin Covid-19 dan korelasinya dengan pengendalian Covid-19. Reisa Broto—yang juga merupakan duta adaptasi kebiasaan baru—akan menyampaikan informasi perilaku hidup sehat berbasis pencegahan vaksinasi.

Kemudian jubir yang berasal dari Kemenkes, yakni Siti Nadia Tarmizi, yang juga merupakan Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, akan memberikan informasi mengenai kebijakan program vaksinasi dan hubungan vaksin Covid-19 dan perizinan vaksin Covid-19.

Dalam rangka kebijakan BPOM untuk urusan vaksin Covid-19, akan disampaikan Lucia Rizka Andalusia, yang akan memberikan tanggapan isu perizinan, keamanan, khasiat, dan mutu vaksin.

Satu orang lagi yang berasal dari luar pemerintah, yakni Bambang Heriyanto, Corporate Secretary PT Bio Farma, akan memberikan informasi seputar sisi logistik dan pendistribusian vaksin yang merata ke seluruh Indonesia.

Efektifkah sosialisasi dengan kelima jubir tersebut? Nyatanya tidak. Dengan jubir lebih dari dari satu, ditambah pola koordinasi autopilot di jajaran pemerintah, semakin banyaklah yang turut bersuara.

Walhasil, informasi pun simpang siur, masyarakat pun gaduh. Reaksi penolakan muncul. Jurus pamungkas pun keluar: ancaman penjara satu tahun atau denda bagi penolak vaksin.

Bukan Sekadar Salah Komunikasi Publik

Kisruh vaksin Covid-19 yang terjadi hari ini, tampaknya bukan sekadar sosialisasi pelaksanaan Covid-19. Reaksi penolakan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-9 justru merupakan fenomena gunung es bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan penguasa.

Temuan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengenai mitigasi dampak Covid-19 di tanah air yang dirilis September 2020, mendapati kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dan menterinya dalam penanganan Covid-19 hanya sekitar 40%. Nilai ini turun dari angka 70% ketika Jokowi menjabat pertama kali. Dan tampaknya akan semakin turun dengan gagalnya pemerintah menangani Covid-19.

Rakyat sudah telanjur ragu, apakah pemerintah benar-benar serius melindungi mereka? Setelah mengumumkan kasus Covid-19 pertama pada 2/3/2020, Indonesia kini memiliki angka kematian tertinggi di Asia Tenggara.

Alih-alih memikirkan nyawa rakyat, dana pemerintah justru digelontorkan ke sektor pariwisata karena lebih mengkhawatirkan keterpurukan sektor ekonomi. Nyawa rakyat juga dikalahkan hitung-hitungan materialistis ataupun syahwat kekuasaan.

Rakyat pasti masih ingat, pada saat jumlah area pandemi makin meluas, pemerintah tetap ngotot menyelenggarakan pilkada serentak. Sekarang, saat rakyat ragu akan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ke tubuh mereka, dijawab dengan ancaman dan denda.

Vaksinasi seolah hanya sekadar pembuktian bahwa penguasa serius menangani Covid-19. Namun apalah daya, setelah berulang kali ditipu, sulit bagi rakyat untuk percaya. Apalagi proses edukasi tentang vaksin sangat minim dilakukan.

Melihat hubungan penguasa-rakyat yang demikian, sungguh miris. Padahal, hubungan penguasa dengan rakyat menjadi indikator rapuh dan kokohnya bangunan sebuah bangsa, yang bentuknya terwujud dalam kebijakan dan aturan yang diterapkan di tengah masyarakat.

Pada hakikatnya, aturan dan kebijakan adalah untuk mengatur pemenuhan hajat masyarakat. Namun nyatanya, dalam masyarakat demokrasi kapitalis, kebijakan dan aturan tak jarang justru dibuat untuk kepentingan oligarki, bukan untuk rakyat. Rakyat sekadar penonton atau objek penderita.

Noreena Herzt dalam bukunya berjudul Penjajahan Kapitalisme: Runtuhnya Negara dan Virus Jahat Konsumerisme, menegaskan kapitalisme melihat negara sebagai ladang bisnis berbasis politik.

Pemerintah tak ubahnya seorang sales untuk mempromosikan bisnis-bisnis ekonomi. Akhirnya terjadi bentuk tanggung jawab negara dan para politisi terganti dengan adanya pengaruh para penguasa korporasi.

Dengan tetap berpijak dengan sistem kapitalisme, dipastikan negara sama sekali tidak akan pernah mampu menjamin kelangsungan hidup rakyat, termasuk nyawa rakyat.

Dalam Islam, posisi pemimpin bukanlah jalan mengekspresikan syahwat kekuasaan. Justru kekuasaan didudukkan sebagai cela dan kehinaan bagi siapa pun yang tak sanggup memikulnya, karena tugas pemimpin bukanlah dilayani, tapi melayani.

Pemimpin adalah pelindung, penjaga rakyatnya, bahkan posisinya didudukkan sebagai perisai umat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,

“Innamâ al-imâmu junnatun yuqâtalu min warâ`ihi wa yuttaqâ bihi fa in amara bitaqwallâhi wa ‘adala kâna lahu bidzâlika ajrun wa in ya`muru bi ghayrihi kâna ‘alayhi minhu

(Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggungjawab atasnya)“ (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Ahmad).

Imam Al Nawawi mengatakan, Al Imam, dia bagaikan pelindung, dia akan mencegah musuh-musuh menyerang dan menjaga manusia yang satu tidak menghancurkan manusia yang lain, serta kemurnian Islam akan dijaga.

Rakyat hari ini merindukan dan sangat butuh akan hadirnya pemimpin yang sayang dan mengayomi mereka. Rakyat ini butuh perisai sebagaimana diperintahkan Rasulullah saw..

Pemimpin yang mau dan mampu menjaga mereka hanya bisa wujud dalam sistem Khilafah Islamiah. Sistem inilah yang terbukti membawa kesejahteraan dan kemuliaan manusia.

Sistem yang menampilkan hubungan yang harmonis antara penguasa dan rakyatnya, saling menjaga untuk senantiasa berjalan dalam ketaatan kepada Allah SWT. [MNews/Gz]


[i] https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana?page

[ii] https://tirto.id/betapa-berlebihan-menjatuhkan-sanksi-untuk-penolak-vaksin-covid-19-f8Zk

[iii]https://www.eramuslim.com/berita/nasional/amnesty-internasional-pemaksaan-vaksinas-apalagii-dengan-ancaman-pidana-itu-melanggar-ham.htm#.YAGe1OgzY2w

[iv] https://www.voaindonesia.com/a/ylbhi-kritik-wacana-pemidanaan-bagi-warga-yang-tolak-vaksinasi-covid-19/5737075.html

[v] https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/11535391/menkes-ada-wamen-yang-ucapkan-ancaman-pidana-penolak-vaksin-komunikasi

One thought on “Pidana Penolak Vaksin?

Tinggalkan Balasan