Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, Masih Bercorak Kapitalisme

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — “Pendidikan tidak bisa sambil Gojek” meminjam istilah Cak Imin untuk menggambarkan buruknya pengelolaan pendidikan di bawah Nadiem Makarim. Gojek yang dimaksud adalah bahasa Jawa yang artinya bercanda. Bahkan dirinya langsung mengusulkan Syaiful Huda dari Ketua Komisi X untuk menjadi Menteri Pendidikan, menggantikan Nadiem Makarim.

Bukan hanya Ketua Umum DPP PKB Cak Imin saja yang menginginkan pendiri dan mantan CEO Gojek ini lengser. Beberapa tokoh pun menyayangkan nama Nadiem tak disebut saat Presiden mengumumkan reshuffle kabinet. Lantas, apakah jika Menteri diganti, permasalahan pendidikan di negeri ini selesai?

Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035

Terdapat 4 poin yang menjadi dasar dalam pembentukan peta jalan (road map) pendidikan nasional 2020-2035. Pertama, mengenai perbandingan atau tolak ukur terkait penerapan sistem pendidikan. Pemerintah akan melakukan benchmarking kepada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta dalam hal pengelolaan.

Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada peserta didik. Kriteria SDM yang ingin dibangun yakni berkarakter, berakhlak mulia dan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia serta Pancasila. Ketiga, pemerintah menyusun target-target yang terukur, terutama terkait target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tinggi dan hasil belajar yang berkualitas.

Baik dari sisi kualitas guru, kurikulum maupun infrastruktur sekolah dan mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata. Keempat, pemerintah mendorong reformasi pendidikan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Kemendikbud, namun juga harus mendapat dukungan dari kementerian lain, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta.

Kritik Berbagai Kalangan

Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang telah dirancang Nadiem menuai kritikan dari berbagai kalangan. Apalagi instrument yang akan digunakan adalah Merdeka Belajar, yang membebaskan para pendidik untuk berkreasi dalam mengajar. Padahal sudah bukan rahasia lagi kualitas guru di negeri ini tidak merata dan sangat rendah.

Seperti apa yang disampaikan Lembaga Pendidikan Maarif PBNU Iklila Muzayyanah, yang mengkritisi peta jalan Kemendikbud ini seperti hanya berorientasi pada wilayah perkotaan saja. Belum bisa menjawab persoalan pendidikan di level grassroot, pedalaman. (m.jppn.com 13/1/2021)

Senada dengan sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman yang mengoreksi istilah “peta jalan”, lebih tepat adalah grand desain. Karena hendaknya Kemendikbud itu mengatur sesuatu yang makro, bukan super teknis. Sedangkan yang detail dan teknis diterjemahkan di renstra.

Lebih lanjut Alpha menyampaikan bahwa tujuan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, baru kemudian bicara soal kompetensi dan kecerdasan. Sehingga Peta Pendidikan diminta untuk dikaji ulang dan dibuat hingga benar-benar matang dan tidak terkesan sebagai “pesanan”.

Sistem Pendidikan Berkaitan dengan Sistem Ekonomi

Munculnya pendidikan vokasi, link and match dengan industri, tak bisa dilepaskan dari paradigma sistem ekonomi negara kita yang bercorak kapitalistik. Sehingga dunia pendidikan pun dipersembahkan untuk menjadi sekrup-sekrup hegemoni konglomerasi multinasional.

Kompetensi lulusannya haruslah sesuai dengan keinginan korporasi. Yaitu terampil sebagai buruh dan berupah kecil. Sehingga program SMK siap pakai seolah menjadi jalan kesejahteraan. Padahal, mereka hanya akan dieksploitasi tenaganya dan dibayar murah sebatas UMK.

Begitu pun Perguruan Tinggi yang seharusnya menjebolkan para pemikir yang dapat membangun bangsa. Nyatanya mereka pun diperlakukan sama, hanya sebatas faktor produksi. Maka tak heran jika tercipta program Kampus Merdeka yang menjadi andalan Pak Menteri Nadiem. Yaitu program yang  membebaskan mahasiswa untuk magang selama 3 semester di luar program studinya untuk masuk ke dunia usaha dan Industri (dudi).

Dengan begitu, konsep link and match antara perguruan tinggi dan dudi diharapkan terwujud. Karena lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi terhadap dudi dan pertumbuhan ekonomi.

Inilah paradigma ekonomi kapitalisme, kolaborasi yang harmonis antara dunia pendidikan dan industri dimaknai sebagai keberhasilan suatu institusi pendidikan.

Selain itu, sistem ekonomi yang diterapkan negeri ini telah menjadikan negara lepas tangan dalam urusan publik, termasuk pendidikan. Sistem pendidikan pun di bawah bayang-bayang konglomerasi. Maka dari itu, perubahan sistem pendidikan tak mungkin bisa dilakukan jika sistem ekonominya masih bercorak kapitalisme.

Sungguh, kurikulum di Indonesia yang berubah-ubah tak akan mampu membawa perubahan fundamental, selama corak sistem ekonominya masih kapitalistik.

Dan keberadaan sistem ekonomi kapitalistik ini telah dijaga oleh sejumlah undang-undang. Maka untuk mengubah sistem ekonominya pun haruslah mengubah sistem politik negeri ini yang berasaskan demokrasi sekuler.

Adapun sistem pemerintahan yang terbukti efektif dan mampu memimpin dunia selama 13 abad adalah sistem pemerintahan Islam Khilafah. Khilafahlah yang akan menjadikan sistem pendidikan sepenuhnya diurusi oleh negara. Sehingga orientasinya bukan lagi untuk menjadi faktor produksi, yang memperkuat keberadaan konglomerasi di tanah air.

Kebijakan Pendidikan dalam Islam

Pendidikan adalah pilar kebangkitan Islam, karena dari sana akan terlahir generasi cemerlang yang bangkit pemikirannya. Lalu dengan segenap ketakwaannya, mereka siap berkontribusi secara maksimal dalam membangun peradaban.

Begitu pun dalil-dalil syariat yang menjelaskan keutamaan ilmu, telah menjadikan pendidikan sebagai tempat mendulang pahala yang berlimpah. Dalam kitab Nidzom Al-Islam, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani telah digambarkan secara umum kebijakan pendidikan Islam, yaitu

Pertama, kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Mata pelajaran dan metodologi penyampaiannya, seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikit pun dari asas tersebut. Kurikulum pendidikan hanya satu, tidak boleh digunakan kurikulum lain selain kurikulum negara. tak ada larangan mendirikan sekolah swasta selama mengikuti kurikulum negara

Kedua, strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola sikap Islam. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategis tersebut.

Ketiga, tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Setiap metode yang tidak berorientasi pada tujuan tersebut dilarang.

Keempat, Ilmu-ilmu terapan (seperti matematika) harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqafah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terkait dengan jenjang pendidikan tertentu. Pengetahuan tsaqafah diberikan pada semua jenjang pendidikan, sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam.

Di tingkat Perguruan tinggi, ilmu-ilmu tsaqafah boleh diajarkan secara utuh seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, dengan syarat tidak mengakibatkan adanya penyimpangan dari strategi  dan tujuan pendidikan.

Kelima, tsaqafah (ilmu-ilmu) Islam harus diajarkan di semua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan (dibuka) berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman, di samping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dll.

Keenam, negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, di samping gedung-gedung sekolah dan universitas. Hal demikian untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin memperdalam cabang pengetahuan seperti fikih, ushul fikih, kedokteran, discovery and invention dll. Sehingga akan terlahir di tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahid dan para penemu.

Demikianlah sistem pendidikan di bawah kepengurusan Khilafah. Akan melahirkan generasi cemerlang pembangun peradaban. Sehingga gonta-ganti kurikulum atau dibuatnya peta pendidikan, termasuk juga reshuffle menteri. Selama tidak menyentuh perubahan sistem pemerintahan, maka nasib pendidikan Indonesia akan terus menemui keterpurukannya. [MNews]

Tinggalkan Balasan