Mengkritisi Permainan Konsep Society 5.0

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS — Setiap kali dunia kapitalis meluncurkan terobosan baru yang diklaim “membuat kehidupan lebih nyaman dan mudah”, saat itu kemudaratan pasti membayanginya. Demikian pula saat Revolusi Industri 4.0 mulai digunakan banyak negara, berbagai masalah turut muncul.

Degradasi Kemanusiaan, Problem Sistemis Kapitalistis

Terobosan teknologi yang diklaim menjadi The Future of Jobs melalui rekayasa intelektual, robotik, dan penggunaan big data ke dalam proses produksi, memang menciptakan efisiensi dan peningkatan kualitas produk. Namun, semua disrupsi itu harus dibayar mahal.

Tanpa memperhitungkan pandemi Covid-19 saja, diperkirakan 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan dan 1,6 juta pekerja manufaktur berpotensi kehilangan pekerjaan.

Tidak hanya pengangguran—yang pasti akan berujung pada berbagai masalah sosial lainnya—, tapi RI 4.0 juga menjadikan manusia makin individualistis.

Pertumbuhan industri sejak revolusi jilid I, di mana mesin menjadi orientasi utama pembangunan, memang mendegradasi umat manusia. Peran manusia sebagai pengendali keadaan, perlahan-lahan berubah menjadi alat produksi.

Kesenjangan tak terelakkan, baik antarklas sosial ekonomi ataupun antargenerasi. Jepang, sebagai salah satu negara paling makmur, mengalami problem tersebut.

Data WHO pada Mei 2016 menunjukkan angka rata-rata harapan hidup penduduk Jepang mencapai 83,7 tahun[1]. Data pencatatan sipil Jepang per 1 Januari 2017, dengan penduduk 123,58 juta jiwa, lansia berusia di atas 65 tahun mendominasi total populasi sebanyak 27,2 persen. Populasi Jepang terus menurun karena kematian lebih besar dari kelahiran. Pada 2016 tercatat 1,30 juta jiwa meninggal dunia, sementara yang lahir hanya 981.200-an jiwa.[2]

Jepang juga dilanda degradasi kemanusiaan. Tidak jarang para lansia ditemukan meninggal dalam rumahnya sendirian dan baru diketahui setelah tercium bau busuk. Anak keturunan para lansia itu, yang masih produktif, hidup di pusat kota dan terkena budaya Hatabaraki Bachi (Workaholic).

Bukan pemandangan aneh saat melihat warga Jepang tidur waktu bekerja atau di tempat umum. Mereka juga terjangkit Hikikomori, yakni budaya menghabiskan waktu di dalam kamar dan antisosial, yang tak jarang menyebabkan kematian dini.[3]

Sikap antisosial itu jelas berpengaruh pada demografi. Apalagi piramida penduduk Jepang juga sulit berubah dari bentuk konstruktif—seperti batu nisan—akibat angka kelahiran menurun dengan cepat dan tingkat kematian rendah.

Dikutip dari Japan Today, survei menunjukkan 1/3 penduduk Jepang mengganggap pernikahan tidak begitu penting, apalagi punya anak, sehingga pemerintah Jepang menyatakan siap membayar warganya yang mau menikah.[4]

Fenomena ini tentu akan membahayakan industrialisasi Jepang. Semua realitas itu membuat pemerintah Jepang harus memaksimalkan potensi setiap masyarakatnya.

Karena itulah, mantan PM Jepang Shinzo Abe mulai mengungkapkan gagasan Society 5.0 di ajang CeBIT[5] di Hannover, Jerman pada 2017.

Dalam World Economic Forum (WEF), Abe menjelaskan, “Society 5.0 itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung.”[6]

Ambisinya, Jepang ingin menjadi negara pertama yang mencapai masyarakat yang berpusat pada manusia (Society 5.0) di mana setiap orang dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi dengan menggabungkan teknologi maju dalam beragam industri dan kegiatan sosial serta mendorong inovasi untuk menciptakan nilai baru.[7]

Teknologi baru dalam RI 4.0, seperti IoT (Internet of Things), robotika, AI (Artificial Intelligence), dan big data, akan digabungkan dalam aktivitas sosial untuk pembangunan ekonomi sekaligus memberi solusi pada masalah sosial secara paralel.

Konsep Society 5.0 dirancang untuk meruntuhkan ketidakpedulian yang tumbuh dalam masyarakat yang mendewakan teknologi. Diharapkan, interaksi sosial yang intensif akan terjadi kembali, hingga menjadikan anggota masyarakat saling menghormati satu sama lain dan mampu menjembatani kesenjangan antargenerasi. [8]

Mampukah Society 5.0 Memecahkan Masalah Sosial?

Bisa jadi, masyarakat yang jenuh dan muak dengan visi materialistis kapitalisme, mulai berharap pada tawaran inovasi dari dunia Timur ini.

Inovasi Barat berbasis penggunaan teknologi, data, dan otomatisasi yang “mati” dan kaku ini, diklaim bakal mendapat sentuhan humanis dalam Society 5.0. Pendekatan ini dianggap menjadi modal dasar konsep ini akan diterima masyarakat dunia.

Sebenarnya, antara Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 tidak memiliki perbedaan mendasar, karena kedua konsep ini lahir dari dunia kapitalis yang menjadikan sekularis materialistis mengawali konsep apa pun.

Sekalipun berasal dari dunia Timur yang masih memperhatikan interaksi sosial di luar relasi bisnis, Jepang tetaplah penganut kapitalisme. Apalagi konsep ini dilahirkan melalui kolaborasi akademisi, kalangan bisnis, dan pemerintah (Triple Helix) yang menjadikan riset dan inovasi hanya ditujukan pada persaingan dan pertumbuhan ekonomi, bukan pada kebutuhan fitrah manusia.

Meskipun terkesan lebih manusiawi, konsep tersebut tak bisa dilepaskan dari penggagasnya, yakni Keidanren (Federasi Bisnis Jepang).

Federasi yang terdiri dari 1.281 perusahaan, 129 asosiasi industri, dan 47 organisasi ekonomi regional[9] ini telah menjadi suara bisnis besar di Jepang. Misinya memperkuat perusahaan untuk mengubah ekonomi Jepang menjadi ekonomi yang berkelanjutan dan didorong sektor swasta, dengan mendorong ide individu dan komunitas lokal.[10]

Fokusnya tetap pada korporasi, sebagaimana bangunan dasar kapitalisme. Para pebisnis sejati tentu tidak dapat membiarkan rasa muak masyarakat dunia tertuju pada kapitalisme.

Survei Edelman Trust Barometer Januari 2020 menyatakan, 56 persen responden percaya kapitalisme melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan.[11] Karena itu, para pemimpin bisnis kian menderaskan stakeholder kapitalisme yang merangkul siapa pun, baik pelanggan, pemasok, pekerja, kreditor, dan masyarakat secara umum, bukan pemegang saham saja. Semua potensi jejaring sosial itu dihimpun sebagai kekuatan jejaring bisnis megakorporasi.

Apalagi, salah satu penelitian McKinsey menyimpulkan, perusahaan yang memperhatikan norma lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat mampu mencatat kinerja dan produktivitas lebih tinggi, serta optimal dalam investasi dan pemanfaatan aset.

Jadi, bisa dimengerti jika pelibatan komunitas ataupun individu melalui Society 5.0 adalah rangkaian mengejar profit yang lebih tinggi. Bila demikian, harapan untuk mendapatkan hubungan yang tulus dan guyub sebagaimana kultur masyarakat pedesaan di zaman lampau, pasti sulit terwujud.

Dalam lima tahapan evolusi kemasyarakatan—yakni masyarakat pemburu, masyarakat agraris, masyarakat industri, masyarakat informasi, dan masyarakat super pintar (the super smart society) alias Society 5.0- [12] semuanya adalah ukuran perkembangan ekonomi.

Sekalipun memungkinkan bagi sosiolog untuk membahas perkembangan tersebut, namun memecahkan masalah ekonomi sekaligus menyelamatkan tatanan sosial masyarakat amat sulit dilakukan. Sebab, paradigma kapitalistis menjadikan kekuatan massa hanya sebagai pelengkap perkembangan materialisme, bukan dihargai aspek kemanusiaannya.

Hal itu tampak jelas dalam upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Society 5.0. Lima komponen yang harus diperhatikan adalah masalah birokrasi (Kementerian dan Lembaga), sistem hukum, teknologi, sumber daya manusia, dan penerimaan sosial.

Pada aspek sumber daya manusia, konsep itu masih saja berfokus pada penyiapan tenaga kerja untuk kebutuhan industri seperti mereformasi pendidikan, literasi teknologi informasi, dan memperluas spesialisasi keterampilan digital tingkat lanjut[13].

Yang paling penting adalah poin kelima, karena dianggap cukup berani dan sangat luas jangkauannya yakni bagaimana meruntuhkan tembok penerimaan masyarakat.

Tantangannya adalah membangun konsensus sosial yang mampu memperhitungkan implikasi sosial hingga masalah etika, bahkan filosofi kebahagiaan bagi individu dan kemanusiaan.[14]

Realitasnya, dalam kehidupan kapitalistis yang soliter dan individualistis, parameter kesejahteraan dan kebahagiaan kerap dipisahkan dari agama. Padahal justru inilah pangkal seluruh problem manusia, termasuk fenomena Jepang di atas.

Berbeda sekali dengan bangunan masyarakat Islam, sekalipun dalam kondisi tidak diterapkannya Khilafah. Sebuah fragmen kecil ketika para “petulang spiritual” ataupun mantan tawanan jihadis, justru mendapatkan kedamaian Islam di tengah kemiskinan sistemis yang melanda negeri-negeri muslim.

Seperti pengakuan Sophie Petronin, relawan Prancis yang mendapatkan perlakuan penuh hormat dari penyanderanya, Jihadis Al Qaeda di Mali selama empat tahun. Dia bahagia sekalipun dikelilingi anak-anak yatim piatu, miskin, dan kurang gizi[15].

Demikian pula Stephen McGown, Sjaake Rijke, dan Johan Gustafs yang menjadi sandera kelompok militan al-Qaida selama lima tahun,[16] justru mendapatkan arti tulus “persaudaraan”. Hingga keempat-empatnya memutuskan menjadi muslim.

Jejaring Bisnis, Bukan Relasi Manusiawi

Society 5.0 tidak akan sungguh-sungguh mengubah tatanan sosial masyarakat, karena komunitas hanya dilibatkan sebagai jejaring pendukung industrialisasi dunia digital.

Inilah kecenderungan bisnis hari ini, karena melibatkan banyak pihak akan menguntungkan dunia usaha sekaligus meminimalisir ongkos konflik yang biasa terjadi pada bisnis kapitalistis.

Pemerintah pun menyambut gembira konsep ini karena semakin meminimalisir peran mereka sebagai penanggung jawab urusan rakyat.

Hanya dengan regulasi minimal, rakyat yang dilibatkan dalam jejaring bisnis akan mandiri secara finansial tanpa menggugat subsidi ataupun hilangnya peran negara.

Di Indonesia, program kemitraan bisnis dan komunitas ini cukup banyak. Seperti kerja sama beberapa kementerian yang menggaet salah satu marketplace lokal dengan dalih memberdayakan UKM pesantren melalui tagline OPOP (one pesantren one product).

Pemerintah tinggal memberikan fasilitas, seperti membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengembangkan ekonomi syariah dan industri halal.

KNEKS mendorong pemanfaatan RI 4.0 hingga pengembangan UMKM pesantren tidak asing dengan teknologi digital, seperti marketplace, website, fintech, kolaborasi online dengan pelaku bisnis lainnya[17].

Tidak bisa dimungkiri, jika lebih dari 28.000 pesantren di seluruh Indonesia dengan berbagai ragam skala usahanya—bila mampu go digital—akan menjadi ceruk keuntungan besar bagi korporasi raksasa yang bergerak dalam industri digital dan pendanaan usaha.

Selain pesantren, perempuan juga bakal menjadi ceruk yang mengguntungkan sebagai bagian jejaring bisnis.

Riset UNWomen September-Oktober 2020 di Indonesia mencatat digitalisasi di era pandemi memberikan manfaat bagi UMKM milik perempuan, dan tentu saja bagi korporasi digital. Bayangkan, lebih dari 50 persen UMKM perempuan menggunakan lebih dari tiga platform digital[18].

Demikianlah realitas Society 5.0. Harapan semu kembali ditebar bila konsep bisnis kapitalis bakal memberi kesejahteraan sekaligus menyelesaikan problem sosial manusia.

Alih-alih interaksi masyarakat kembali tulus dan natural seperti sebelum dunia dikuasai kapitalisme, konsep ini justru memanipulasi jejaring masyarakat, termasuk kalangan muslim dan perempuan.

Potensi terbaik umat, apalagi kalangan pesantren dan ormas Islam sebagai pusat persemaian generasi pembangkit peradaban, terpaksa tergerus kepentingan pasar bebas yang jelas-jelas telah mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan.

Demikian pula potensi muslimah, sebagai ibu generasi menjadi teralihkan demi keuntungan kapitalisme global semata.

Jawabannya hanya satu: kembalikan fungsi pesantren, ormas Islam, muslimah, dan komponen umat sebagai pejuang kemuliaan Islam.

Tugas bersamanya adalah mengembalikan kemuliaan peradaban Islam, karena itulah yang akan memuliakan manusia –lansia, perempuan, apa pun kondisinya—, meletakkan relasi antarmanusia sesuai fitrah sekaligus memberi kesejahteraan hakiki bagi seluruh alam. [MNews/Gz]


[1] http://majalah1000guru.net/2018/03/lansia-jepang/

[2] https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/16405511/panjang-usia-yang-membawa-masalah?page=all

[3] Ibidem 1

[4] https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-96762572/mengejutkan-ternyata-ini-alasan-banyak-orang-jepang-ogah-nikah

[5] Centrum der Büro- und Informationstechnik – Pusat kantor dan informasi teknologi – dan secara tradisional CeBIT merupakan bagian dari Hanover Fair, pameran perdagangan industri besar yang diadakan setiap tahun. CeBIT adalah pameran komputer terbesar di dunia. Dia diadakan di Hanover, Jerman setiap musim semi dan merupakan barometer teknologi informasi.

[6] https://republika.co.id/berita/pwmveb282/siapkah-indonesia-menuju-industri-50

[7] https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html

[8] Ibidem 7

[9] per 15 Juni 2010

[10] https://mimirbook.com/id/95512b99d26

[11] https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-case-for-stakeholder-capitalism#

[12] https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/society-5-0/

[13] Ibidem 11

[14] Ibidem 8

[15] https://republika.co.id/berita/qi2yy1320/islamnya-warga-prancis-usai-disandera-jihadis-picu-polemik

[16] https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41831444

[17] https://knks.go.id/berita/278/kembangkan-umkm-lewat-pesantren?category=1

[18] https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-un-women-digitalisasi-beri-manfaat-bagi-umkm-milik-perempuan-saat-pandemi-1ulDoWxaruT/full

2 thoughts on “Mengkritisi Permainan Konsep Society 5.0

  • 23 Januari 2021 pada 22:30
    Permalink

    Konsep society 5.0 tetap bersumber dari kapitalis dan tidak dapat menjadi kebaikan atau solusi atas masalah manusia

  • 23 Januari 2021 pada 20:34
    Permalink

    Hanya Islam yg mampu memanusiakan manusia, yang memahami keberadaan manusia sebagai mahluk yang memiliki naluri naluri dan hajatul udhowiyah yang butuh pemenuhan yg benar

Tinggalkan Balasan