Kasus Terus Melonjak, Penting Mengevaluasi Penanganan Covid-19 Skala Sistemis

Oleh: Juanmartin, S.Si., M.Kes.

MuslimahNews.com, OPINI — Kasus Covid-19 di Indonesia belum ada tanda-tanda akan menurun setelah pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari 2021. PPKM ini berlaku di wilayah Jawa dan Bali.

Meski baru berjalan sepekan lebih, rupanya PPKM belum berdampak banyak dalam menekan laju penularan kasus corona. Yang terjadi, justru kasus harian terus meningkat, bahkan mencapai 10-14 ribu kasus. (kumparan.com)

Bukan tak mungkin dalam beberapa waktu ke depan total kasus corona dapat mencapai 1 juta orang. Per Rabu (20/1/2021), akumulasi kasus berjumlah 939.948 orang dengan kematian 26.857 jiwa. Kini hampir seluruh wilayah RI masuk zona merah Corona.

Data yang dihimpun Satgas Covid-19 per 17 Januari 2021 menunjukkan zona merah Corona melonjak menjadi 108 kabupaten/kota. Naik dari catatan zona merah Corona di pekan sebelumnya, sebanyak 70 kabupaten/kota di wilayah risiko tinggi Covid-19 per 12 Januari. Bahkan, ada 52 wilayah yang keluar dari zona oranye (risiko sedang), masuk ke zona merah Covid-19.

Peningkatan zona merah Corona seiring dengan catatan penambahan kasus Covid-19 yang kerap melebihi 10 ribu sepekan belakangan. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro, mengungkap bahwa sistem kesehatan di Indonesia sedang dalam keadaan tertekan.

Pasalnya, saat ini sudah banyak rumah sakit yang penuh akibat lonjakan kasus Corona. Sebagian RS rujukan pasien Covid-19 bahkan telah kehabisan bed dan ruangan-ruangan RS sudah tak mampu lagi menampung pasien Covid.

Di tengah kasus Covid-19 yang masih tinggi, pemerintah berencana memperpanjang PPKM. Apakah perpanjangan PPKM ini akan efektif? Ahli Wabah UI Pandu Riono menilai langkah ini akan sia-sia. Bahkan, PPKM yang sudah berjalan 9 hari dirasa tidak membuat perubahan sama sekali di seluruh provinsi di Jawa dan Bali. (detikhealth).

Lika-liku Penanganan Pandemi

Sejak diumumkan kasus Covid-19, tak dimungkiri pemerintah lamban menangani penyebaran wabah. Pola pemadaman wabah melalui karantina wilayah saja mengalami tarik-ulur, padahal laju penyebaran virus terus mengganas.

Karantina wilayah sendiri bertujuan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian provinsi mengambil PSBB sebagai opsi.

Penutupan perbatasan wilayah Indonesia atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018). Sayangnya, implementasi PSBB dijalankan setengah hati.

Dengan dalih pemulihan ekonomi, pemerintah buru-buru mewacanakan era normal baru (new normal life), padahal UU 6/2018 mengenai karantina wilayah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat selama wabah.

Di saat yang sama para ahli ramai memperingatkan bahwa kasus corona di Indonesia belumlah mencapai puncaknya. Tak lupa, warning keras akan kemungkinan munculnya serangan gelombang kedua pandemi Covid-19 pun digaungkan.

Alarm para ahli beberapa bulan lalu kini terbukti. Kasus COVID-19 terus melonjak. Rumah sakit disesaki pasien Corona. Tenaga kesehatan yang sempat meramaikan linimasa dengan tagar #IndonesiaTerserah kian kewalahan. Bukannya melakukan evaluasi, pemerintah justru memberi restu pegelaran Pilkada.

Klaster Pilkada bermunculan di beberapa wilayah. Tak sedikit wilayah yang melaksanakan Pilkada mengabaikan Prokes. Lemahnya pelaksanaan dan pengawasan 3 M dan 3 T (testing, tracing dan treatment) semakin memorakporandakan aspek kuratif rehabilitatif pelayanan kesehatan di negeri ini.

Meski dikatakan bahwa salah satu penyebab melonjaknya kasus Covid-19 belakangan disebabkan karena delay input, namun kita tidak dapat menutup mata dari ambyarnya pelaksanaan dan pengontrolan 3M dan 3T di tengah-tengah masyarakat.

Kini, jurus lanjutan pasca-PSBB transisi adalah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 ini pun dipandang tak akan mampu meredam lonjakan kasus.

Atas kebijakan ala jurus mabuk ini, wajar saja Indonesia pernah di lockdown lebih dari 50 negara.

Butuh Solusi Sistemis

Penanganan pandemi sesungguhnya tak hanya membutuhkan penguasa kapabel yang menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelayan rakyat, namun juga membutuhkan sistem yang mumpuni dan mampu bertahan di tengah wabah yang mengganas.

Karut marut penanganan wabah harusnya menyadarkan kita akan rapuhnya sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini berikut penguasanya yang tidak amanah. Lihat saja bagaimana cueknya mereka terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Alih-alih bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi selama pandemi, dana bansos untuk rakyat justru diembat.

Islam sendiri memiliki perhatian yang besar pada masalah kesehatan. Rasulullah saw. telah membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya upaya preventif-promotif dan kuratif.  Upaya preventif seperti mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, serta epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik.

Islam juga memberikan tuntunan mengenai upaya pemadaman wabah. Dalam beberapa Hadis, Rasulullah memberikan gambaran bagaimana penyebaran wabah wajib diputus rantai penularannya.

Rasulullah memerintahkan untuk memisahkan antara orang yang sehat dari yang sakit sebagaimana sabda beliau, “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit.” (HR Bukhari dan Muslim)

Mengenai karantina wilayah, telah masyhur hadis Rasulullah saw. kala wilayah Syam dilanda wabah. Rasulullah saw. bersabda, “Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah di atas menjelaskan tentang beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit termasuk penyebarannya. Islam juga mengajarkan pentingnya upaya kuratif bagi mereka yang telah terinfeksi penyakit.

Upaya kuratif yang dilakukan sebagaimana disarankan oleh Rasulullah Muhammad saw. adalah berobat. Hal ini dijelaskan dalam hadis: “Aku pernah berada di samping Rasulullah Saw. Lalu, datanglah satu rombongan Arab dusun. Mereka bertanya, ‘Wahai, Rasulullah, bolehkah kami berobat?’ Beliau menjawab, ‘Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.’ Mereka bertanya, ‘Penyakit apa itu?’ Beliau menjawab, ‘Penyakit tua.'” (HR Ahmad, Bukhari dalam al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi).

Baik upaya preventif maupun kuratif rehabilitatif, wajib diselenggarakan oleh negara melalui pembiayaan yang bersumber dari baitulmal seperti tindakan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitulmal untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam.

Pelayanan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional.  Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara (Khilafah) karena negara (Khilafah) berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan.

Karenanya, Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotek, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan output berupa tenaga medis profesional, di samping menyediakan sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.

Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan; menyelenggarakan penelitian, mendukung inovasi di bidang kesehatan, termasuk memproduksi vaksin secara mandiri untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terbebas dari wabah. Wallaahu a’lam. [MNews/Gz]

*[1] Menggagas Kesehatan Islam, Helps- Health care. KP.

Tinggalkan Balasan