RUU-PKS Masuk Prolegnas Prioritas, Liberalisasi Sistemis Siap Mengganas

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Diketahui, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2021 (kompas.com, 14/01/2021).

Kabarnya, RUU PKS ini tinggal menunggu masuk masuk penjadwalan di Baleg DPR. Karena sudah masuk Prolegnas Prioritas, maka paling lambat satu tahun ini RUU tersebut dipastikan akan kembali dibahas.

Hal ini dikuatkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Menurutnya, pengesahan RUU PKS tidak dapat ditunda lagi (kompas.com, 15/01/2021).

Setali tiga uang, Komnas Perempuan juga menilai RUU-PKS mendesak untuk segera disahkan. Apalagi setelah melihat kasus kekerasan selama pandemi Covid-19 yang tidak juga surut. Komnas mencatat, sepanjang 2020 sebanyak 4.849 orang mengalami kekerasan seksual.

Sementara itu, menurut data laporan dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA), angkanya justru lebih tinggi. Selama 2020 menunjukkan ada 6.554 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan korban mencapai 6.620 orang.

Karenanya, mereka berharap RUU PKS perlu segera disahkan agar generasi selanjutnya dapat terlindungi. Terutama dengan adanya sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, rehabilitasi yang berpihak pada korban.

Namun, benarkah demikian? Tidakkah ada sesuatu hal yang patut kita cermati di balik desakan pengesahan RUU PKS ini? Dan tidakkah PR besar kekerasan seksual di negeri ini membutuhkan solusi yang sistemis agar bisa dituntaskan dengan sebaik-baiknya?

Bukan apa-apa, hanya meningkatkan kewaspadaan di tengah kehidupan yang bernaung dalam rezim suka-suka ini. Sekadar analogi, ketika beberapa waktu lalu disahkan UU Minerba, nyatanya di lapangan sungguh tak terduga. Betapa penambangan batu bara telah beralih menjadi pengerukan dan berdampak sangat besar pada laju deforestasi tentunya. Tak pelak, bencana alam kronis hingga akut kini tengah terjadi di Kalimantan Selatan.

Demikianlah pola kerja sistem demokrasi kapitalisme. Ketika suatu RUU disahkan menjadi UU, dipastikan ada pamrih politik dan ekonomi yang ditumbalkan.

Serupa ini pula pola dan mekanisme yang terjadi saat nanti RUU-PKS disahkan. Bahwa mengganasnya liberalisasi adalah target yang niscaya. Terlebih ketika di saat yang sama, kapitalisme sedang sekarat dan berusaha keras mempertahankan hidupnya, baik dari sisi ide maupun nominal profit.

Karenanya, buah pengesahan RUU-PKS juga sudah dapat diprediksi nantinya akan seperti apa, apalagi, terjadinya di negeri muslim terbesar di dunia. Ditambah suasana islamofobia dan suburnya deradikalisasi, maka yang menjadi sasaran serangan ide sekuler liberal tentunya juga kaum muslimin di negeri yang bersangkutan.

Bagaimanapun, harus diakui bahwa kekerasan seksual memang telah menjadi masalah global. Jika mencermati tujuan legislasi RUU-PKS, terkesan ada keprihatinan akan peningkatan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan.

Akan tetapi, tidak bisa diabaikan juga, jika dikaji secara teliti dengan paradigma Islam politik, akan tampak muatan sekularisasi dan liberalisasi turut mendominasi materi RUU ini.

Mengutip pernyataan pengamat politik muslimah, Ustazah Pratma Julia Sunjandari (2019), definisi “Kekerasan seksual” yang digunakan terfokus pada klausul “secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas”.

Ini justru memberi kesan bahwa sebuah perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan atau dikehendaki satu sama lain, sekalipun relasinya tidak setara, dan seseorang yang secara bebas memberikan persetujuannya; semua ini tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan yang patut diberi sanksi.

Di sinilah peran agama—khususnya Islam—ditiadakan. Bagi pemuja liberalisme, terdapat doktrin “my body my authority“, “tidak ada urusan dengan kebebasan kami”, atau “aurat gue, bukan urusan loe“.

Mereka jadi makin bebas mengusung ide kebebasan berekspresi, yang sama saja melenyapkan keterikatan terhadap aturan Islam. Bukankah ini sangat berbahaya ketika menjangkiti pemikiran kaum muslimin?

Masih menurut Ustazah Pratma, jika tubuh seseorang dieksploitasi demi hasrat seksual namun atas persetujuan yang bersangkutan dan karenanya yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan; maka seseorang tersebut tidak akan terkena delik kekerasan. Jelas klausul ini ambigu.

Apalagi jika kita ingat kegagalan kalangan muslim di parlemen dalam mengakomodasi UU tentang kepornoan, karena klausul pornoaksi tidak disetujui kalangan pemuja syahwat.

Akibatnya, sampai sekarang kepornoan masih berkeliaran di kehidupan masyarakat, karena yang dijerat oleh UU itu hanya pornografi, bukan termasuk pornoaksinya.

Tak hanya itu, efektivitas sanksi ala sistem demokrasi ini patut dipertanyakan. Lihat saja, bagaimana kasus video mesum suka sama suka antara artis GA dan MYD, ternyata hanya berujung wajib lapor. Padahal keduanya telah mengakui perbuatan itu dan berstatus tersangka, alih-alih diganjar sanksi berat.

Yang mana, kasus ini jika menurut aturan Al-Qur’an, sanksinya jelas dan tegas. Aturan Islam inilah yang seharusnya ditegakkan agar tindakan seksual kriminal yang tak lain adalah kemaksiatan ini, tidak menular kepada anggota masyarakat yang lain.

Tersebab ini semua, jelas sekali bahwa selama faktor-faktor penyebab kriminalitas tidak mampu dilenyapkan, tak usah heran jika keamanan, kehormatan, dan nyawa perempuan dan anak-anak masih terancam. Kalaupun ada upaya merehabilitasi pelaku kejahatan, lingkungan tempat hidup masyarakat yang sekuler dan liberal masih akan menyimpan benih-benih kerusakan yang setiap saat bisa muncul dan mengancam masyarakat Islam.

Pandangan Islam

Dalam Islam, setiap pelanggaran hukum syariat adalah tindakan kriminal. Penanganan pelanggar hukum menurut Islam selalu dilakukan secara preventif dan kuratif.

Tanpa upaya preventif, apa pun langkah kuratif yang dilakukan tidak akan pernah efektif. Di sinilah pentingnya memahami Islam sebagai ideologi. Hanya dengan Islam saja kemuliaan umat Rasulullah saw. ini terjamin.

Islam yang diterapkan dalam format negara akan menjaga kehormatan umat akhir zaman ini. Ini pula satu-satunya kehidupan bernegara yang layak dicita-citakan kaum muslimin, yang keberkahannya juga dapat dirasakan nonmuslim. Itulah negara Khilafah Islamiah.

Allah SWT berfirman,

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55).

Juga firman-Nya,

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS Ali Imran [03]: 110).

Inilah jaminan yang Allah SWT berikan bagi kaum muslimin dan seluruh penduduk bumi, selama mereka berupaya sungguh-sungguh untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-Nya, menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, serta bernaung dalam negara berideologi Islam, Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan