RAN-PE Berpotensi Kontraproduktif  dan Bisa Dibajak Sana Sini

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Tahun 2021 diawali dengan penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Perpres tersebut terkait RAN-PE  atau Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Aksi Terorisme atau Perpres Ekstremisme.

Perpres sepanjang 113 halaman tersebut disahkan lantaran ada anggapan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. (cnnindonesia.com, 15/1/2021)

Isu Radikalisme

Pemerintah sepertinya masih belum bisa beranjak dari isu terorisme dan radikalisme. Pemerintah berupaya mencapai sasaran umum dengan disahkannya RAN-PE, yaitu meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Perpres RAN-PE memiliki berbagai program salah satunya adalah terkait program yang bertujuan meningkatkan efektivitas memolisikan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Program ini menyasar masyarakat sipil dan polisi, sementara penanggung jawabnya ialah Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Namun, publik memiliki segudang pertanyaan terkait dikeluarkannya Perpres RAN-PE. Bukankah ini berpotensi memunculkan politik adu domba antaranggota masyarakat? Definisi ekstremis pun tidak definitif secara hukum, bisa dibajak sana sini, untuk kepentingan siapa?

Lalu apa urgensinya perpres ini dikeluarkan? Benarkah demi memberantas radikalisme, atau demi menutupi berbagai kebijakan penguasa neolib dalam sistem sistem kapitalisme?

Gandeng Napiter Cegah Radikalisme, Solusikah?

Pemerintah sepertinya tak kenal lelah untuk menghentikan radikalisme, bahkan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo akan melibatkan mantan narapidana teroris (napiter) untuk membantu memberikan edukasi agar masyarakat di sekitarnya tidak terpapar aliran, baik itu radikalisme ataupun ajaran-ajaran yang mengarah kepada terorisme. (kompas.com, 20/1/2021)

Namun sayangnya, hal itu mengalami kegagalan di masa yang lalu. Bukti kegagalannya dapat dilihat pada Fadli Sadama, residivis aksi perampokan di Medan dan Aceh yang menggunakan hasil uangnya untuk melakukan aksi terorisme.

Padahal sebelumnya, ia sempat mengikuti program deradikasasi yang dilakukan pemerintah. Tapi, ia kemudian kembali melakukan teror.

Menurut pengamat teroris Al Chaidar, deradikalisasi dikatakan berhasil ketika para mantan teroris berpikir secara reflektif tentang “manusia yang baik biasanya tidak membunuh manusia lainnya”.

Ia pun mengklasifikasikan napiter dalam tiga kelompok, yakni napiter ideologi, napiter radikal, dan napiter simpatisan. Ketiganya menurutnya harus diberikan perlakuan yang berbeda.

Apakah menggandeng mantan napiter untuk mencegah paham radikalisme di tengah masyarakat dapat menjadi solusi? Program demi program penanggulangan radikalisme telah banyak menyedot dana besar, tapi hingga saat ini kejelasan definisi radikal pun masih belum jelas.

Umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini pun turut khawatir, bisa saja program ini menyasar sana sini memunculkan kegaduhan.

Perpres RAN-PE Berpotensi Kontraproduktif

Kebijakan mengeluarkan Perpres RAN-PE dianggap pengamat terorisme Harits Abu Ulya berpotensi kontraproduktif. Pasalnya, pemerintah tidak fokus menyelesaikan persoalan hulu yang memunculkan masalah terorisme. Sebab masalah utama ialah hilangnya kepercayaan publik atas keadilan dari pemerintah. (viva.co.id, 19/1/2021)

Seharusnya, pemerintah menciptakan iklim kepercayaan publik tentang keadilan yang bisa ditegakkan di negeri ini. Akhirnya perpres ini menjadi kontraproduktif bahkan dapat memecah belah antaranggota masyarakat. Masyarakat akhirnya diajarkan menjadi “tukang lapor” masalah ekstremisme.

Tidak hanya sampai di situ, RAN-PE bisa membawa umat pada pemahaman yang salah terhadap Islam. Umat merasa khawatir jika menggunakan istilah-istilah dalam Islam, seperti Jihad, Khilafah, dan syariat Islam, karena dianggap sumber radikalisme. Akhirnya mengakibatkan terjadinya penyelewengan makna asli ajaran tersebut. Reinterpretasi terhadap pemahaman Islam bisa menyebabkan penyimpangan terhadap pemahaman yang sebenarnya.

Hadirnya perpres ini alih-alih membuat masyarakat hidup tenang penuh kedamaian, masyarakat justru bisa saling mencurigai, memata-matai, menuduh, bahkan saling menghakimi.

Hal inikah yang dikatakan meningkatkan perlindungan hak aman atas warga negara? Sepertinya tidak demikian. Sebab, konflik sewaktu-waktu dapat terjadi di tengah masyarakat.

Islam Melarang Saling Mencurigai Antaranggota Masyarakat

Jika Perpres RAN-PE berpotensi membuat gaduh di tengah masyarakat, lantas mengapa harus diteruskan? Langkah praktis dan bentuk antisipatif pemerintah malah mengoyak persatuan bangsa. Bukannya menghasilkan kedamaian, antarwarga justru saling mencurigai, menimbulkan kemudaratan, hingga hilangnya rasa kepercayaan di antara masyarakat.

Sementara, Islam tegas melarang perbuatan memata-matai. Imam Abu Hatim al-Busri rahimahullah berkata, “Tajassus (memata-matai) adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya dan tidak mampu membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita.” (Raudhah al-Uqala’, hlm. 131)

Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” (QS Al-Hujurat: 12)

Bahkan dalam Islam, diajarkan untuk memastikan kebenarannya dari setiap informasi yang disampaikan media.

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan suatu musibah atas suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu.” (QS Al-Hujurat: 6)

Apalagi tindakan memata-matai yang dilakukan negara pada rakyatnya sendiri, tentu akan berakibat buruk pada masyarakatnya dan menghilangkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Rasulullah Saw. bersabda, “Sungguh seorang amir (pemimpin) akan mendurhakai rakyatnya, bila ia memburu kecurigaan pada mereka.” (HR Abu Daud dari Abu Umamah)

Khatimah

Umat Islam harus segera menyadari, kafir penjajah mengerahkan segenap potensi yang ada untuk memusnahkan akidah dan sistem Islam serta menggantikannya dengan sekularisme.

Salah satu upaya mereka ialah dengan terus mencitraburukkan ajaran Islam secara sistematis dengan melakukan propaganda yang mengaitkan Islam dengan terorisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan berbagai sebutan yang menghinakan umat Islam.

Tujuannya tidak lain untuk memberangus Islam sebagai sebuah ideologi dengan kekuatan politiknya, melanggengkan penjajahan dan sekularisme beserta antek-anteknya berkuasa di setiap negeri Islam. Selain itu, juga sebagai bentuk penjagaan agar tidak terjadi kebangkitan Islam dan persatuan muslim di seluruh dunia.

Namun, segala cara yang dilakukan kafir penjajah tidak akan pernah berhasil. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengadakan makar. Lalu Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.” (QS an-Nahl: 26). [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan