Dorong Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Bantu Korban Gempa dan Banjir; Peran Negara di Mana?

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS — Beberapa wilayah di Indonesia dilanda longsor, banjir, dan gempa. Longsor terjadi di Sumedang, banjir di beberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan, banjir bandang di puncak Bogor, serta gempa melanda Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat.

Bencana ini mengakibatkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan berbagai jenis kerugian fisik. Oleh karenanya, Kemenag menilai zakat, infak, dan sedekah diharapkan menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mendorong agar pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) segera disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir dan gempa. Hal ini menurutnya selaras dengan Keputusan Ketua Baznas Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Dalam Bab II keputusan tersebut disebutkan bahwa korban bencana alam dapat dikategorikan ke dalam golongan yang berhak menerima zakat.

“Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam Keputusan Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019, disebutkan bahwa termasuk dalam golongan fakir antara lain: orang lanjut usia atau tidak bisa bekerja, anak yang belum balig, orang yang sakit fisik atau mental, orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran, dan/atau korban bencana alam atau bencana sosial,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, (Kemenag.go.id /16.01.2021)

Sepintas lalu sepertinya tidak ada yang salah. Bencana mengakibatkan jatuh korban, tidak sedikit rakyat yang akhirnya kehilangan harta benda bahkan tempat tinggal, kemudian ada santunan dari zakat dan sedekah dari warga lainnya yang tidak terdampak bencana atau dari badan zakat. Tapi selesaikah masalahnya?

Negara di Mana?

Benar bahwa para korban yang tertimpa bencana mengalami luka-luka, kehilangan harta benda, membutuhkan makanan dan sebagainya, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya tidak punya harta sama sekali untuk menyambung hidup, sehingga mereka termasuk dalam kategori mustahik zakat.

Hanya saja, mengelola zakat tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Terlebih lagi, upaya untuk mengangkat kehidupan para korban bencana hingga kembali mampu berusaha dan mencukupi kebutuhan hidupnya adalah tanggung jawab negara, bukan justru menggantungkannya kepada rakyat dan menelantarkan para korban.

Sudah berulang kali bencana alam menimpa negeri ini, bahkan makin meluas, tapi rakyat dibiarkan sendiri menyelesaikan permasalahan yang menimpanya.

Pengelolaan harta negara yang tunduk pada sistem sekuler kapitalis telah membuat Indonesia bangkrut terutama di saat pandemi dan berbagai musibah mendera. Utang negeri ini pun semakin menumpuk dan menumpuk.

Untuk menutupi borok mereka, lagi-lagi rakyat yang diandalkan dengan dalih zakat, infak, dan sedekah. Kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya semakin nyata.

Dari seruan kemenag ini setidaknya kita bisa mengkritisi dua hal, yaitu pertama, berkaitan dengan zakat.

Sesungguhnya, perkara zakat telah diatur dengan sangat rinci, sehingga, tidak serta-merta ada wabah rakyat langsung dituntut untuk membayar zakat. Ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masalah zakat.

Terkait mustahik, Islam telah menetapkan delapan ashnaf (QS At Taubah: 60), dalam kasus ini fakir dan miskin. Pertanyaannya, apakah seluruh korban termasuk fakir dan miskin? Tentu tidak, sehingga tidak bisa dipukul rata.

Kedua, berkaitan dengan abainya penguasa melakukan tugasnya sebagai pelindung rakyat. Walaupun zakat adalah kewajiban dari kaum muslimin yang telah memenuhi syarat, akan tetapi seharusnya negara sebagai pelindung rakyat berusaha keras, berusaha maksimal untuk mengurusi rakyat ini dengan berbagai cara, sehingga rakyat terpenuhi segala kebutuhannya karena imbas dari bencana ini.

Meluruskan Pandangan tentang Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (aghniya’) kepada golongan yang kurang mampu (dhuafa’) dan yang tertindas (mustadh’afin).

Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hanya saja, zakat merupakan salah satu aktivitas ibadah yang pengaturannya bersifat tauqifiy (apa adanya) sebagaimana disebutkan dalam nas, seperti yang dicontohkan Rasulullah saw., tidak boleh ditambah dan dikurangi, termasuk pendistribusiannya.

Tentang pendistribusiannya, zakat memiliki aturan jelas siapa saja yang berhak menerimanya (QS At-Taubah: 60). Mereka adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, untuk (memerdekakan) budak, yang berutang (gharimiin), fii sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Hal itu karena Allah telah membatasinya dengan lafal “innamâ”, artinya hanya untuk delapan golongan itu saja.

Jadi, selain mereka tidak boleh menerima zakat. Zakat wajib dimasukkan ke baitulmal, baik ada keperluan ataupun tidak.

Pengelolaan Bencana dalam Islam

Dalam Islam, negara wajib bertanggung jawab secara langsung atas kondisi rakyatnya. Rasulullah saw. menegaska, “Imam adalah ibarat penggembala dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya),.(HR Muslim).

Artinya, negara mengelola bencana yang menimpa secara langsung dan tidak menyerahkan urusannya kepada pihak lain. Pengelolaan bencana yang dilakukan negara ini meliputi penanganan prabencana, ketika, dan pascabencana.

Penangangan prabencana adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan dari bencana, seperti pemeliharaan hutan lindung, reboisasi, pemeliharaan DAS dari pendangkalan, tata kota berbasis amdal, memelihara kebersihan lingkungan; serta pembangunan sarana-sarana fisik untuk mencegah bencana, seperti pembangunan kanal, bendungan, pemecah ombak, atau tanggul.

Di samping itu, negara membentuk tim penyelamatan darurat yang memiliki kemampuan teknis dan nonteknis dalam menangani bencana. Tim ini dibentuk secara khusus dan dibekali kemampuan dan peralatan canggih—seperti alat telekomunikasi, alat berat, serta alat-alat evakuasi korban, dan lain-lain–, sehingga selalu siap sedia diterjunkan.

Tim ini juga bergerak secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, hingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, menangani, dan me-recovery diri dari bencana.

Adapun pengelolaan ketika terjadi dan pascabencana, seluruh kegiatan ditujukan untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian material akibat bencana.

Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan adalah evakuasi korban secepatnya, membuka akses jalan dan komunikasi dengan para korban, dan memblokade atau mengalihkan material bencana ke tempat aman yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Selain itu penyiapan lokasi-lokasi pengungsian dan pembentukan dapur umum dan posko kesehatan. Korban harus mendapatkan pelayanan yang baik selama di pengungsian dan memulihkan kondisi psikis mereka agar tidak muncul dampak psikologis.

Kebutuhan-kebutuhan utama mereka dipenuhi. Recovery mental bisa dilakukan untuk mengukuhkan akidah dan nafsiyah para korban.

Demikian halnya dengan recovery sarana dan prasarana yang penting bagi rakyat, termasuk tempat tinggalnya, harus segera dilakukan jika memungkinkan untuk ditinggali kembali.

Terkait anggaran pengolaan bencana ini, negara tidak boleh membebankannya kepada rakyat. Semuanya menjadi tanggung jawab negara yang bersumber dari baitulmal. Sebab, dalam pembelanjaan negara ada pos khusus yang pengalokasiannya ditujukan untuk keperluan darurat.

Dalam kitab Al-Amwaal fii Daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum dijelaskan pembiayaan untuk keadaan darurat semisal bencana, tetap dilakukan walaupun peristiwanya tidak ada, bahkan termasuk pembiayaan yang bersifat tetap, harus dipenuhi baik ada dana atau tidak ada di baitulmal.

Jika ada dana di baitulmal, harus segera dialokasikan ketika terjadi bencana. Jika tidak ada, barulah negara mengambil pajak dari kaum muslimin yang kaya saja.

Hal ini pun ditegaskan dalam pasal 150 d “masyru’u dustuur: Negara boleh memungut pajak untuk kebutuhan biaya yang menjadi tanggung jawab baitulmal dalam keadaan darurat—bencana mendadak—yang menimpa rakyat, misalnya bencana kelaparan, angin topan, atau gempa bumi.

Pengelolaan Bencana di Masa Khilafah

Langkah awal yang dilakukan ketika terjadi bencana adalah bertobat sambil mengingat kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga Allah menurunkan bencana alam. Hal ini menjadi penjaga kesadaran dan ruhiyah masyarakat.

Ketika di Madinah terjadi gempa, Rasulullah saw. meletakkan kedua tangannya di tanah dan berkata, “Tenanglah… belum datang saatnya bagimu.” Lalu beliau menoleh ke para Sahabat dan berkata, “Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian, maka jawablah (buatlah Allah rida kepada kalian)!”

Ketika terjadi gempa pada masa kekhalifahannya, Umar bin Khaththab ra. berkata kepada penduduk Madinah, “Wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andai gempa ini kembali terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi!”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga tak tinggal diam saat terjadi gempa. Ia segera mengirim surat kepada seluruh wali negeri, “Amma ba’du, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan saya telah memerintahkan kepada seluruh negeri untuk keluar pada hari tertentu, maka barang siapa yang memiliki harta, hendaklah bersedekah dengannya.”

Penanganan bencana pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab ketika menangani paceklik yang menimpa Hijaz, akhir tahun ke-18 H, tepatnya pada Dzulhijjah dan berlangsung selama sembilan bulan, yang diceritakan dalam At-Thabaqâtul-Kubra karya Ibnu Sa’ad.

Pada saat itu, orang-orang mendatangi Kota Madinah, pusat pemerintahan Khilafah Islamiah, untuk meminta bantuan pangan. Umar bin Khaththab ra. segera membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang Sahabat, seperti Yazid bin Ukhtinnamur, Abdurrahman bin al-Qari, Miswar bin Makhramah, dan Abdullah bin Uthbah bin Mas’ud.

Setiap hari, mereka melaporkan seluruh kegiatan mereka kepada Umar, sekaligus merancang apa yang akan dilakukan besok harinya. Umar bin Khaththab ra. menempatkan mereka di perbatasan Kota Madinah dan memerintahkan mereka untuk menghitung orang-orang yang memasuki Madinah. Jumlah pengungsi yang mereka catat terus meningkat.

Pada suatu hari, jumlah orang yang makan di rumah Khalifah Umar berjumlah 10 ribu orang, sedangkan yang tidak hadir diperkirakan 50 ribu orang. Pengungsi-pengungsi itu tinggal di Madinah selama musim paceklik.

Selama itu pula, mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Khalifah. Setelah paceklik berakhir, Umar memerintahkan agar pengungsi-pengungsi itu diantarkan kembali di kampung halamannya.

Setiap pengungsi dan keluarganya dibekali bahan makanan dan akomodasi lainnya, sehingga mereka kembali ke kampung halamannya dengan tenang dan penuh kegembiraan.

Khatimah

Adanya bencana alam memang merupakan ketetapan dari Allah yang tidak bisa dihindari. Namun, ada ikhtiar yang dapat dilakukan untuk menghindar dari keburukan yang dapat ditimbulkan, dan upaya-upaya tersebut sudah dicontohkan sebelumnya oleh Rasulullah.

Manajemen penanganan bencana alam dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip “wajibnya negara melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya”.

Tidak dengan serta-merta mengandalkan rakyat dengan dalih zakat, infak, dan sedekah, karena masalah penggunaan zakat pun telah diatur syariat.

Kepala negara adalah pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pelayanan yang ia lakukan. Jika ia melayani rakyatnya dengan pelayanan yang baik, niscaya ia akan mendapatkan pahala yang melimpah.

Sebaliknya, jika ia lalai dan abai dalam melayani urusan rakyat, niscaya, kekuasaan yang ada di tangannya justru akan menjadi sebab penyesalan dirinya kelak di hari akhir. Wallahu a’lam bish shawwab. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Dorong Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Bantu Korban Gempa dan Banjir; Peran Negara di Mana?

  • 23 Januari 2021 pada 22:21
    Permalink

    Umat Islam memang laksana satu tubuh jika ada yang mendapat musibah maka yang lain akan memberi pertolongan..wajar umat bergerak namun tetap wajib mengingat kan bila rakyat ditimpa bencana maka negara berkewajiban mengatasinya dengan segera, dan tepat

  • 22 Januari 2021 pada 19:06
    Permalink

    masyaAllah.. begitu lengkapnya syariat Islam mengatur kehidupan.. solusi problematika umat.. masih adakah alasan untuk tidak menerapkannya?

Tinggalkan Balasan