Reformasi Akreditasi, Mampukah Memperbaiki Kualitas Generasi?

Oleh: Noor Afeefa (Pemerhati Kebijakan Pendidikan)

MuslimahNews.com, FOKUS — Sebagaimana diketahui, kualitas pendidikan masih menjadi problem krusial di Indonesia. Tentu, bukan hanya soal penguasaan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, bahkan dalam pembentukan perilaku sahih atau kepribadian Islami.

Untuk mengawal kualitas pendidikan di sekolah/madrasah, pemerintah telah menetapkan sistem akreditasi. Pelaksanaannya dilakukan Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

BAN-S/M akan melaksanakan reformasi sistem akreditasi baru untuk sekolah dan madrasah. Sistem baru ini akan memakai data Dashboard Monitoring System yang akan memberikan notifikasi bagi sekolah yang kualitasnya menurun.

Karena mengacu data dashboard, sistem ini baru mulai efektif pada 2022. Data yang dimaksud meliputi data pokok pendidikan (Dapodik) milik Kemdikbud, serta data asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang terpadu dalam Asesmen Nasional (AN). AN sendiri baru akan dilaksanakan pada 2021.

Reformasi sistem akreditasi untuk sekolah dan madrasah sebenarnya sudah diwacanakan sejak 2018. Reformasi ini dianggap perlu karena peringkat akreditasi selalu meningkat. Namun, tidak dibarengi dengan peningkatan di variabel lain. Seperti yang menyangkut hasil Ujian Nasional (UN) dan pemeringkatan PISA. Demikian dikatakan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), Toni Toharuddin.

Tentu layak disoal, apakah reformasi akreditasi ini benar-benar akan meningkatkan kualitas pendidikan? Sementara, sistem pendidikan di Indonesia sendiri sebenarnya tengah berada di ujung kelemahannya akibat tatanan kehidupan sekuler kapitalistik.

Reformasi Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, sebagai bentuk pengakuan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu atau quality assurance.

Bagi satuan pendidikan (sekolah), proses akreditasi menjadi aktivitas yang cukup mendapat perhatian serius. Pasalnya, hasil akreditasi bisa dijadikan gambaran masyarakat dan lembaga pendidikan lain (seperti perguruan tinggi) untuk menilai kualitas sekolah.

Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah bisa diperoleh melalui hasil akreditasi yang bagus. Inilah pula yang menyebabkan sekolah berlomba-lomba mendapatkan hasil akreditasi bagus.

Saat ini tengah dikembangkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan IASP Tahun 2020 (IASP 2020). IASP 2020 mengemban paradigma baru yang berbasis performance (kinerja), dibanding sebelumnya yang lebih bersifat penilaian administrasi (compliance).

Komponen utama yang dinilai ada 4, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, kinerja guru, serta manajemen sekolah/madrasah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga mengeluarkan Keputusan Menteri nomor 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Kriteria dan perangkat tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh BAN-S/M untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi pada Sekolah/Madrasah mulai tahun 2020.

Kriteria Invalid, Ciri Pendidikan Kapitalis

Sebagai sistem yang berfungsi menjamin mutu satuan pendidikan, maka pastilah akreditasi mengacu pada terwujudnya tujuan pendidikan yang sudah digariskan. Hal ini sangat jelas tergambar pada instrumen yang digunakan oleh BAN-S/M.

Semua kriteria dan perangkat akreditasi mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional. Memang menjadi hal yang sangat logis. Namun, di sinilah justru letak masalahnya.

Harus diakui, sistem pendidikan Nasional memiliki cacat bawaan dalam paradigma tujuan dan arahnya. Meski dalam UU nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada faktanya, iman dan takwa telah ditafsirkan sistem sekuler kapitalis sebagai perilaku beragama yang terbatas. Ia bukan diartikan sebagai ketundukan total kepada Sang Khalik (Allah Subhanahu wa ta’ala) sehingga berwujud manusia-manusia yang taat kepada syariat Islam Kafah.

Hal ini juga terepresentasi dalam kriteria penilaian akreditasi. Di dalam penilaian komponen mutu sekolah, terdapat kriteria “religius dalam aktivitas di sekolah”.

Namun sayang, perilaku religius siswa hanya dilihat dari: a. Kebiasaan berdoa pada setiap awal dan akhir pembelajaran/ujian; b. Kebiasaan mengucapkan salam; c. Kepedulian sosial; dan d. Kepedulian lingkungan. (Lihat lampiran Keputusan Menteri nomor 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah).

Tentu mengherankan, mengapa tidak dilihat secara lebih mendalam dan inti? Seperti apakah siswa dapat menegakkan salat dalam kehidupan di sekolah, misalnya. Bukankah salat adalah kewajiban utama? Yang menegakkannya pun akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar.

Atau misalnya dalam berinteraksi dengan Al-Qur’an. Bukankah Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam yang akan menjadi landasan berperilaku setiap peserta didik muslim? Namun sayang, semua itu tidak menjadi kriteria penilaian.

Inilah yang terjadi jika landasan pendidikan dibangun dengan sistem sekuler kapitalis, bukan dengan akidah Islam. Tujuan pendidikan nasional pun menjadi mandul dalam membentuk iman dan takwa yang sebenarnya.

Tak hanya itu, sikap religius juga dinilai dari kriteria “sikap toleran dan kerukunan hidup antarpemeluk agama/kepercayaan”. Beberapa kriterianya yaitu: a. Perilaku menghargai dan menghormati hak dan kewajiban; b. Perilaku saling membantu dan menolong; c. Perilaku menjaga keharmonisan dan perdamaian; dan d. Tidak memaksakan kehendak untuk memeluk agama tertentu.

Kriteria demikian sejatinya hanya muncul dalam sistem yang tidak menghendaki Islam kafah sebagai peraturan bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan misi pendidikan untuk ikut memerangi radikalisme dan intoleransi. Sehingga sekolah diharapkan menjadi instrumen untuk menangkal sikap-sikap tersebut.

Kriteria ini tentu berbeda dengan sistem pendidikan Islam (Khilafah). Sebab, masalah hubungan dengan agama lain telah diatur dalam syariat dan diajarkan kepada semua siswa. Mereka pun melaksanakannya karena aturan Allah Subhanahu wa ta’ala. Maka hal tersebut bukan lagi menjadi kriteria dalam penilaian sekolah. Sebab, negara (Khilafah) telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tercipta kerukunan hidup beragama.

Demikianlah, semua itu menunjukkan lemahnya kriteria yang digunakan dalam penilaian mutu sekolah. Tentu saja, ini terjadi karena memang pendidikan dirancang dengan tujuan yang tidak valid (sahih).

Pengukuhan Sistem Cacat

Reformasi akreditasi juga dilandasi oleh semangat perubahan mengikuti pola pendidikan dunia yang kapitalistik. Sebagaimana kurikulum pendidikan yang direncanakan berubah, asesmen (evaluasi) pembelajaran juga berubah, maka akreditasi (penilaian mutu) sekolah pun otomatis berubah.

Padahal, berbagai perubahan itu sejatinya tidak berkaitan langsung dengan problem mendasar pendidikan di Indonesia. Yakni, bahwa pendidikan seharusnya diarahkan sebagai sarana mewujudkan misi manusia di dunia ini sebagai abdullah (hamba Allah) dan khalifatullah (pengelola bumi). Sementara sistem pendidikan Nasional telah gagal mewujudkan kedua aspek tersebut.

Misi sebagai hamba Allah (abdullah) telah gagal dengan disekulerkannya makna iman dan takwa. Adapun sebagai khalifatullah juga belum bisa terwujud karena peserta didik tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan berbasis akidah. Sehingga mereka tidak mampu mengembangkan ilmu secara baik dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari bagaimana sumber daya manusia di Indonesia telah gagap dalam menghadapi tantangan zaman. Kehidupan rakyat makin terpuruk.

Kini, akreditasi direformasi tentu agar sekolah mampu menjalankan sistem pendidikan yang sebenarnya lemah tersebut. Sebagai contoh, penggunaan data dashboard yang berasal dari pelaksanaan Asesmen Nasional (AN). Padahal, AN sangat disangsikan bisa mengembalikan kepada fungsi pendidikan sahih. Sebab, masalah pendidikan sebenarnya memang bukan pada peningkatan kualitas AN atau pun pemeringkatan berdasar PISA.

Maka di sisi ini, reformasi akreditasi akan mengukuhkan sistem pendidikan yang cacat itu dengan cara menjaga kualitas sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan sekuler.

Kejar Status, Makin Kapitalistik

Hasil akreditasi memang bisa mendongkrak popularitas sekolah. Implikasinya, bisa menarik sejumlah manfaat. Baik dalam penerimaan siswa maupun kemudahan layanan akses pendidikan. Sebagaimana diketahui, akreditasi sekolah juga mempengaruhi jumlah kuota siswa yang boleh ikut mendaftar dalam SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Pada sisi ini, tampak bahwa hak mendapatkan pendidikan ternyata tereduksi gegara hasil akreditasi. Hanya sekolah yang mengikuti akreditasi (dan hasilnya bagus) saja yang berhak mendapatkan layanan pendidikan memadai. Sedangkan yang tidak, maka mereka harus rela kehilangan hak tersebut.

Memang tidak dipungkiri, bahwa sekolah dengan hasil akreditasi kurang menunjukkan ketidaksiapan sekolah. Namun kondisi tersebut sebenarnya dipengaruhi sejumlah faktor.

Faktor yang paling berpengaruh adalah berlepas tangannya Negara dalam membina sekolah. Karena itu, yang diperlukan sejatinya adalah mengembalikan fungsi negara untuk memampukan setiap sekolah. Dan bukan dengan ‘menghukum’ sekolah dengan minimnya pelayanan.

Perlombaan mutu sekolah dalam sistem kapitalis ini juga telah melahirkan mindset keliru pada masyarakat. Mereka menganggap hanya sekolah yang berakreditasi baik saja yang layak dimasuki. Berbondong-bondong siswa mengejar sekolah dengan akreditasi bagus. Tak jarang politik uang pun bermain.

Demikianlah sejumlah ironi sistem penjaminan mutu sekolah (akreditasi) dalam pendidikan sekuler kapitalis. Reformasi akreditasi bisa jadi memperbaiki beberapa aspek teknis pendidikan di sekolah/madrasah. Seperti kemampuan guru mengelola kelas, meningkatkan mutu akademik, meningkatkan kinerja warga sekolah, dan lainnya.

Namun, di sisi lain justru menyebabkan pendidikan makin terkapitalisasi, mengingat keuntungan yang didapatkan sekolah.

Reformasi akreditasi juga tidak akan mengubah sekolah secara fundamental menjadi lembaga pendidikan sahih yang diharapkan benar-benar melahirkan generasi berkualitas. Sebab, produk penjaminan mutu tersebut adalah sekolah-sekolah berkualitas dalam pandangan sekuler kapitalis.

Dengan demikian, tentu yang dibutuhkan adalah sistem akreditasi yang bertumpu pada sistem pendidikan sahih agar hasilnya pun bagus lagi sahih.

Akreditasi dalam Pendidikan Khilafah

Sistem pendidikan dalam Khilafah dijalankan sepenuhnya oleh negara. Negara berkewajiban memastikan proses pendidikan berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan negara berdasar syariat Islam.

Akreditasi (dan evaluasi) sekolah dilakukan untuk memastikan pendidikan berjalan dengan benar. Tentunya, hal itu juga dilakukan dengan kriteria dan perangkat akreditasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Sekolah akan berlomba-lomba menjadi lembaga pendidikan terbaik semata-mata karena dorongan takwa. Yakni, kewajiban mencetak sumber daya manusia unggul.

Pendidikan bukanlah sarana mencari keuntungan. Masyarakat Islam pun memahami, mereka akan mencari sekolah-sekolah unggul semata-mata karena dorongan mencari ilmu yang terbaik, guru terbaik dan pengabdian terbaik atas ilmu yang diperolehnya.

Negara tak akan membiarkan sekolah yang kurang berkembang. Negara berkewajiban memampukan dan membantu agar semua sekolah tumbuh, berkembang, dan berkualitas. Hal ini tentu dengan sendirinya akan menekan munculnya kesenjangan dalam kualitas pendidikan sebagaimana terjadi saat ini.

Demikianlah, betapa penjaminan mutu pendidikan memang menjadi perkara penting, agar proses pendidikan berjalan sebagaimana diharapkan. Namun, saat ini, negeri kita membutuhkan sistem pendidikan Islam untuk menggantikan sistem pendidikan sekuler kapitalis yang telah gagal mencetak generasi berkualitas.

Inilah yang sejatinya dibutuhkan, bukan reformasi akreditasi yang mengukuhkan sistem gagal tersebut. Semoga Khilafah Islam segera tegak. Sebab, hanya dalam sistem tersebut, pendidikan Islam mampu memainkan perannya sebagai pencetak generasi berkualitas. [MNews]

3 thoughts on “Reformasi Akreditasi, Mampukah Memperbaiki Kualitas Generasi?

  • 23 Januari 2021 pada 22:11
    Permalink

    Reformasi akreditasi dalam sistem pendidikan kapitalis tidak akan bisa menghasilkan output pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Islam

  • 23 Januari 2021 pada 11:42
    Permalink

    Pendidikan dalam islam tidak hanya fokus pada penciptaan generasi yang ber IMTEK, tapi juga ber IMTAQ

  • 22 Januari 2021 pada 01:40
    Permalink

    Hanya Islam beserta aturannya dlm bingkai khilafah yg mampu meningkatkankan mutu pendidikan

Tinggalkan Balasan