[News] Stop Tambah Utang (Lagi) dengan Sistem Islam Kaffah 

MuslimahNews.com, NASIONAL — Sepanjang 2020, utang pemerintah bertambah Rp1.295,28 triliun, melonjak signifikan hingga mencapai Rp6.074,56 triliun. Namun pada 2021 ini, pemerintah berencana masih akan berutang Rp1.654,92 triliun lagi. Utang sebesar itu dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran dan membayar utang jatuh tempo.

Kementerian Keuangan sendiri menyebut tambahan utang signifikan tahun lalu disebabkan resesi ekonomi karena Covid-19. Pemerintah mengklaim, pada anggaran tahun lalu terjadi tambahan beban pembiayaan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan masalah kesehatan. (kompas.com, 16/1/2021).

Persoalan ini dikritisi intelektual muslimah, Dr. Hastin Umi Anisah, S.E., M.M., CT. NLP, CMA, CPHCM. Ia menyatakan, mengutip pendapat Abdurrahman Al Maliki, ada perbedaan antara negara dengan individu terkait masalah utang.

Bagi individu, berutang itu mubah, kecuali jika berdampak pada kerusakan. Sedangkan bagi negara, hukum utang—sebagaimana dilakukan para penguasa di dunia Islam—secara syar’i tidak boleh, baik akan mendatangkan kerusakan kepada umat ataukah tidak.

Terlebih, imbuhnya, tampak gamblang paket-paket utang yang ditawarkan negara luar atau lembaga keuangan internasional, semuanya utang riba.

“Semua muamalat ribawi haram hukumnya, berdosa besar jika melanggar aturan Allah tentang larangan riba ini,” tukasnya.

Sumber-Sumber Pemasukan dalam Islam

Dr. Hastin menekankan, pemasukan negara harus ditingkatkan dari sektor Sumber Daya Alam (SDA). Sayangnya, saat ini sebagian besar diserahkan kepada swasta dan asing.

“Seharusnya SDA bisa memberikan pemasukan yang besar dan menjadi sumber utama APBN,” cetusnya.

Ia menggambarkan, dalam Islam, sumber pemasukan negara bisa berasal dari harta zakat, infak, dan sedekah. Juga dari harta ghanimah, usyur, rikaz, fai, termasuk dari hasil SDA.

“Jika semua sumber tersebut dimaksimalkan akan mampu menggantikan posisi pajak yang menjadi tulang punggung pemasukan APBN,” paparnya.

Pentingnya Khilafah

Dalam praktiknya, menurut Dr. Hastin, negara yang mampu menjalankan sistem ekonomi seperti ini hanya Khilafah. Dulu, Khilafah nyaris tidak pernah berutang apalagi berbunga-bunga yang diharamkan. Khilafah bahkan mampu menjamin kesejahteraan warganya.

“Oleh karena itu, di sinilah letak pentingnya penerapan Islam secara kafah oleh negara Khilafah,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia mengimbau jangan lagi ada persekusi ketika datang saran dan kritik dari masyarakat yang sifatnya membangun. Negara mestinya menampung dan memberikan ruang diskusi.

“Jika saran dari masyarakat dianggap baik, jangan dicari alasan untuk tidak menerima apalagi membungkam warganya yang kritis,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

2 thoughts on “[News] Stop Tambah Utang (Lagi) dengan Sistem Islam Kaffah 

  • 24 Januari 2021 pada 10:30
    Permalink

    Negara mestinya menampung dan memberikan ruang diskusi.

    Jika saran dari masyarakat dianggap baik, jangan dicari alasan untuk tidak menerima apalagi membungkam warganya yang kritis,”

  • 21 Januari 2021 pada 21:07
    Permalink

    Seharusnya pemerintah mau terbuka menerima sistem islam sebagai pengganti sistem saat ini yang jelas-jelas telah melahirkan berbagai problematika dan kerusakan.

Tinggalkan Balasan