Ilusi Pemberantasan Kekerasan Seksual dalam Sistem Sekuler

Oleh: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia)

MuslimahNews.com, OPINI — Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang sudah diusulkan sejak 2012, kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Pengesahannya sudah delapan tahun ditunda.

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini menjelaskan RUU-PKS ini merupakan UU yang disusun berbasis dari pengalaman dan pendampingan korban kekerasan seksual. Ia berharap DPR menetapkan RUU-PKS sebagai RUU inisiatif seperti halnya RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (news.detik.com, 16/1/2021).

Menyoroti RUU-PKS

Anggota Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Wido Supraha menyebutkan enam kelemahan RUU-PKS.

Pertama, RUU-PKS tidak komprehensif, melainkan parsial. Contohnya soal KDRT hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, sedangkan kasus sodomi tidak diatur. Padahal, seharusnya diatur secara komprehensif.

Kedua, RUU-PKS dibangun di atas narasi paham dan teori feminisme, tanpa adanya perspektif agama dan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, agama dengan feminisme radikal itu berseberangan.

Ketiga, Wido menjelaskan RUU-PKS lemah dalam pembuktian kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

Keempat, dia menyebut RUU PKS mendikte Kepolisian, Jaksa, dan Hakim menabrak KUHP, UU Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Kelima, RUU-PKS memuat hukum acara pidana sendiri, terpisah dari hukum acara pidana nasional yaitu KUHP. Terakhir, Wido menyebut RUU PKS menggabungkan hukum formal dan materiel (nasional.tempo.co, 05/10/2019).

Sedangkan menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Euis Sunarti, ada tiga hal yang patut disorot dari RUU-PKS.

Pertama, RUU tersebut seolah melegalkan pelacuran karena tidak mengatur larangan perzinaan. Yang dipersoalkan dalam RUU ini adalah pemaksaannya atau ketiadaan persetujuannya itu. Ketiadaan persetujuan untuk aborsi, itu dikatakan kekerasan, dikatakan pemaksaan. Tetapi aborsinya, pelacurannya tidak dianggap sebagai sesuatu bermasalah sehingga kalau itu dilakukan karena suka atau karena setuju itu tidak menjadi masalah.

Kedua, RUU-PKS dianggap diskriminasi gender. Penyusunan naskah akademik RUU PKS tidak menjadikan kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sebagai dasar. Hasil survei 2016, anak laki-laki itu angka kekerasannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, (laki-laki) 28%, perempuan 20%. Anak laki-laki, di dalamnya ada kekerasan seksual, ada kekerasan umum.

Ketiga, RUU-PKS seperti tidak memikirkan dampak terhadap hubungan keluarga. Prof. Euis menyebut, apabila RUU PKS ini disahkan, seorang anak yang tidak terima diminta menutup aurat bisa menuntut orang tuanya (detiknews.com, 14/02/2019).

Sistem Sekuler = Inti Masalah Kekerasan Seksual

Masih menurut Prof. Euis Sunarti, ruh dari RUU-PKS adalah semangat sekularisme karena di dalam pasal itu tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, RUU-PKS menegasikan falsafah dan nilai agama dalam kehidupan.

RUU-PKS hanya mengatur soal kekerasan seksual, namun soal penyimpangan seksual dan kejahatan seksual tidak diatur. Yang dipersoalkan dalam RUU ini adalah tentang kekerasannya.

Jadi, apa pun tindakan penyimpangan seksual dan kejahatan seksual yang dilakukan dengan dasar suka sama suka, baik itu perzinaan, perselingkuhan, LGBT, dll., tanpa disinyalir ada kekerasan di dalamnya, akan dibiarkan saja berkembang. Na’udzubillah.

Itu semua karena semangat sekularisme yang menjiwai RUU-PKS ini, jadi mau dibuat UU-nya sekalipun, sejatinya tidak menyelesaikan masalah di lapangan karena bentuk penyimpangan seksual dan kejahatan seksual “tanpa kekerasan” sudah semakin dianggap sebagai hal wajar dan dimaklumi.

Ibarat banjir akibat bendungan jebol dan air bah masuk ke rumah-rumah, membersihkan dan mengeluarkan air banjir dari rumah-rumah saja tidak cukup jika bendungannya tidak segera diatasi.

Sekularismelah biang keladi masalah dekadensi moral di negeri ini. Bendungannya (baca: sekularisme) harus segera diganti dengan bangunan baru yaitu sistem kehidupan lain. Karena alih-alih mengatasi masalah, RUU-PKS dimungkinkan menimbulkan masalah sosial baru sebagaimana pendapat para ahli di atas.

Mekanisme Islam Mengatasi Kekerasan dan Kejahatan Seksual

Islam memberikan solusi bagi kasus kekerasan dan kejahatan seksual, baik untuk penanggulangannya (kuratif) maupun pencegahannya (preventif) dengan tiga mekanisme.

Pertama, menerapkan sistem pergaulan Islam yang mengatur interaksi laki-laki dan perempuan baik dalam ranah sosial maupun privat.

Dasarnya adalah akidah Islam. Sistem Islam akan menutup celah bagi aktivitas yang mengumbar aurat atau sensualitas di tempat umum. Sebab, kejahatan seksual bisa dipicu rangsangan dari luar yang kemudian memengaruhi naluri seksual (gharizah an-nau’).

Islam membatasi interaksi laki-laki dan perempuan kecuali di sektor yang memang membutuhkan interaksi tersebut, seperti pendidikan (sekolah), ekonomi (perdagangan, pasar) dan kesehatan (rumah sakit, klinik, dll.).

Kedua, Islam memiliki sistem kontrol sosial berupa amar makruf nahi mungkar. Saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, juga menyelisihi terhadap segala bentuk kemaksiatan. Tentu semuanya dilakukan dengan cara yang baik.

Ketiga, Islam memiliki sistem sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Contohnya, sanksi bagi pelaku tindak perkosaan berupa had zina, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama setahun, jika pelakunya ghairu muhshan (belum menikah).

Hukuman tegas ini akan memberikan efek jera (zawajir) kepada si pelaku, sekaligus menjadi penghapus dosa (jawabir) yang telah dilakukannya ketika sampai waktunya di yaumul hisab nanti.

Ketiga mekanisme Islam yang apik ini akan terlaksana dengan baik jika ada institusi yang melaksanakan syariat Islam secara kafah yaitu Daulah Khilafah Islamiah, bukan institusi sekuler liberal. Wallahu a’lam bish-shawwab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan