Pupuk Terpuruk, Dampak Kebijakan Tabrak-tubruk

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Berbagai masalah tengah menyelimuti program pupuk subsidi. Presiden Joko Widodo pun disebut merasa geram dengan hal ini. Subsidi pupuk yang puluhan tahun digelontorkan dari anggaran negara dianggapnya sia-sia.

Tercatat, dana yang dihabiskan untuk subsidi pupuk dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp330 triliun. Ini artinya, pemerintah sudah menggelontorkan subsidi pupuk hingga Rp33 triliun per tahun.

Presiden pun menyebut adanya permasalahan serius di sektor pertanian, sehingga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengevaluasi kebijakan yang tidak optimal. Di antaranya meminta supaya sektor pertanian memaksimalkan teknologi untuk produksi pangan.

Presiden juga memerintahkan agar jajarannya mencari lahan seluas-luasnya untuk produksi pangan. Menurutnya, produksi dalam skala besar dapat menekan harga pangan.

Namun demikian, sejatinya, di mana letak permasalahan keterpurukan pupuk? Apakah pencabutan subsidi dapat berbuah solusi?

Jual Beli dengan Rakyat?

Pada dasarnya, yang perlu ditegaskan adalah akar sistem pengaturan dan pengelolaan pertanian di negeri ini. Keberadaan impor pangan dalam jumlah jumbo toh bukan semata-mata karena subsidi pupuk yang tak tepat sasaran. Melainkan tersebab adanya permainan mafia pangan yang juga menadah profit besar.

Akibatnya, seolah-olah besaran anggaran subsidi pupuk di lapangan jadi bertepuk sebelah tangan. Padahal impor justru sering kali datang saat masyarakat panen raya.

Jadi, bukankah ini semua memang akhirnya “menyamarkan” hasil timbal balik subsidi pupuk? Karena profit sejati panen raya harus tergeruduk laba impor yang masuk ke kantong pengusaha/swasta, bukan petani.

Belum lagi adanya catatan dari Bank Dunia, bahwa 30% dari total pupuk subsidi justru bocor ke pihak yang bukan target penerima subsidi. Misalnya saja perkebunan sawit, di mana pada sektor ini juga ada kisruh tersendiri.

Yang tak kalah ironis, banjir impor ini malah dijamin payung besar kebijakan pemerintah. Tak jarang para “penadah recehan” impor itu juga berasal dari kalangan elite politik dan pejabat publik, di mana di tangan merekalah rekomendasi impor produk pertanian itu diterbitkan. Tidakkah ini wujud rezim yang bekerja dengan cara memperjualbelikan kebijakan rakyat?

Padahal, yang sedang diatur adalah kemaslahatan rakyat. Tidakkah ini memosisikan relasi penguasa dan rakyatnya ibarat penjual dan pembeli?

Sekadar contoh, lihat saja kebijakan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) dan impor hortikultura. Bukankah GSP malah bisa berdampak panjang pada krisis pangan di dalam negeri? Bukankah impor hortikultura menghancurkan produksi petani khususnya saat panen raya?

Tapi coba lihat, apa yang menjadi kambing hitam? Sekarang subsidi pupuk. Yang jika ditelusuri lagi, tampaknya pemerintah sedang berupaya mengarahkan opini untuk mencabut subsidi pupuk ini, cepat atau lambat. Kendati nantinya ada kompensasi, tentu saja tidak tepat sasaran sebagaimana jika memang subsidi yang diberikan jelas-jelas berbentuk pupuk.

Tata Kelola yang Ugal-ugalan

Kondisi ini jelas makin menunjukkan lepas tangannya pemerintah terhadap mandat pengurusan urusan rakyatnya. “Kegelisahan” penguasa terkait timbal balik subsidi pupuk, justru tak lebih dari sekadar kamuflase.

Sebelumnya, pemerintah menyalahkan sistem good agricultural practice (GAP) di dalam negeri yang disebut-sebut belum optimal, sehingga menunjang legitimasi impor produk pertanian.

Dampak buruk berikutnya, sangat mungkin kebijakan impor produk pertanian makin seperti bola liar. Begitu ugal-ugalan, tapi tak tepat sasaran.

Akibat adanya tabrak-tubruk kebijakan, kebijakan pertanian jadi tak tentu arah. Dan bagai lagu lama, petani dan ekonomi tingkat akar rumput yang harus jadi korban.

Jujur saja, sistem yang diterapkan saat ini telah menyimpang jauh dari aspek kemaslahatan dan fitrah manusia. Kian hari kian ditampakkan, betapa sistem demokrasi kian memberi ruang bagi kapitalisasi aset negeri di berbagai sisi.

Terlebih soal pengurusan urusan masyarakat, ini benar-benar sudah sangat jauh dari sabda Rasulullah saw. yang memerintahkan para penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya: “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Semestinya, keseriusan penguasa mengurusi rakyat dalam kondisi apa pun harus mencapai standar ikhtiar tertinggi disertai tawakal terbaik dalam seluruh urusan kehidupan. Apalagi ini masih di tengah pandemi.

Tapi bumi Allah ini malah terasa makin berkurang keberkahannya akibat sistem tata kelola yang tidak bersumber dari Allah.

Firman Allah SWT: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [07] : 96).

Mencermati dalil ini, tentu saja, hanya sistem Islam yang memiliki tata aturan yang holistik dalam mengatur urusan bernegara. Allah telah menjamin bahwa pengaturan menggunakan Islam pasti membawa kebaikan serta keberkahan bagi rakyat dan negara.

Penanganan Islam

Pelayanan negara bagi rakyatnya tidak boleh sedikit pun mengandung kepentingan profit. Di samping itu, negara juga tidak boleh menyerahkan pengaturan hak publik ini kepada swasta/korporasi.

Maka dalam Islam, pemenuhan seluruh fungsi pengurusan ini sejatinya hanya dapat diselenggarakan oleh negara yang mampu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang tak lain adalah negara Khilafah Islamiah.

Khilafah bertanggung jawab memfasilitasi sehingga produksi pertanian berjalan sebaik-baiknya. Khilafah juga akan mengatur kuota impor pangan, semata ketika diperlukan saja, bukan dalam rangka ugal-ugalan meraih profit.

Penjagaan dan pengaturan aspek ini memang bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan pangan bagi seluruh individu rakyat.

Khilafah juga akan berupaya memaksimalkan produksi lahan pertanian melalui dukungan penuh kepada petani. Khilafah akan memberikan bantuan modal, benih, pupuk ketersediaan lahan pertanian, jaminan konversi lahan hanya untuk sumber daya pangan prioritas, hingga mengendalikan impor.

Khilafah juga memberikan fasilitas budi daya dan teknologi pertanian, serta membangun infrastruktur penunjangnya. Terlihat bagaimana Andalusia, Mesir, Yaman, dan negeri muslim lainnya pernah menjadi kawasan lumbung pangan Khilafah.

Sisa-sisa kejayaan itu masih terlihat hingga saat ini, meski sebagian ada yang berkurang akibat konflik entitas dan persoalan politik di dalam negeri pascaruntuhnya Khilafah di Turki pada 1924.

Inilah sebabnya, Khilafah pada masa kegemilangannya berhasil mencapai kemajuan pertanian dengan tingkat produktivitas terbaik. Tak pelak, saat itu Khilafah dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri hingga stoknya berlebih. Khilafah bahkan menjadi negara eksportir pangan serta penyuplai bantuan pangan hingga ke seluruh dunia. Ma syaa Allah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan