Polisi Siber, Siapa yang Diuber?

Oleh: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, FOKUS — Menkopolhukam Mahfud MD pada akhir Desember 2020 mewacanakan untuk menggiatkan Polisi Siber guna menghadapi disinformasi publik.

Beberapa bentuk disinformasi yang disampaikan antara lain: memotong berita kemudian membuat judul yang substansinya salah total, memunculkan kutipan atau berita yang sudah lama (bertahun-tahun lalu) kemudian digunakan sebagai kutipan hari ini yang berefek pada membuat gaduh masyarakat, hingga tindakan mengancam pembunuhan seseorang via online atau media sosial.

Mahfud MD menambahkan salah satu contoh melakukan ancaman pembunuhan adalah semisal mengancam akan memotong leher presiden atau polisi yang disampaikan di media sosial (tirto.id, 28/12/2020).

Tak hanya itu, Polisi Siber ini juga akan melakukan kontranarasi terhadap berita-berita yang dianggap hoaks yang tersebar di masyarakat. Tujuannya hanya satu, yaitu agar media sosial tidak terlalu “liberal” dan menimbulkan kerusakan.

Apabila ada kabar yang dianggap “tidak benar” di media sosial, akan dilakukan kontranarasi oleh pemerintah bahwa hal itu tidak benar. Jika ada unsur pidana, akan ditindak sesuai hukum. Bahkan jika terbukti adanya pelanggaran menurut versi polisi siber, akan dilakukan unsur pemidanaan.

Mahfud MD juga menjelaskan, di masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang kerap menghantam pemerintah, sehingga apa pun yang dilakukan pemerintah selalu dianggap salah. (cnnindonesia.com, 28/12/2020)

Upaya Adu Domba Rakyat?

Apa yang dilakukan Menkopolhukam ini ternyata diamini Presiden dengan meneken Perpres No. 7 Tahun 2021 yang mengatur sejumlah program pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Dalam penerapannya, Perpres ini “melatih” masyarakat untuk bisa melaporkan masyarakat lain yang “terduga” ekstremis ke polisi. (cnnindonesia.com, 16/01/2021)

Pernyataan Menkopolhukam yang didukung Perpres Presiden ini tentu patut dikritisi. Bagaimana tidak? Diterjunkannya intelijen untuk berpatroli di media sosial, juga pelibatan masyarakat untuk melaporkan masyarakat lain—yang belum jelas definisi ekstremisme hingga hari ini—, merupakan salah satu bentuk upaya memata-matai masyarakat sekaligus berpotensi menimbulkan perpecahan di ranah grass root.

Tindakan ini justru akan menimbulkan dua bahaya dalam kehidupan bernegara. Pertama, masyarakat akan takut mengkritik pemerintah, bahkan sekadar berpendapat di media sosial. Kedua, minimnya kontrol sosial yang semakin melejitkan tindakan semena-mena penguasa dan kelompoknya.

Jika dua hal ini terjadi, aktivitas amar makruf nahi mungkar akan berhenti. Saat itu, kezaliman akan semakin merajalela sebab sang penguasa bebas berbuat semaunya, ketidakadilan pun berada di puncaknya.

Beredarnya berita hoaks yang kerap terjadi di masyarakat, kurang efektif jika diatasi hanya dengan pendekatan pidana. Penanganan hoaks harus diselesaikan dari hulunya, yaitu sumber informasi itu sendiri.

Tak sedikit sumber informasi yang diterima masyarakat ternyata berbuntut hoaks. Parahnya lagi, beberapa sumber informasi yang mengandung hoaks ini malah bersumber dari penguasa negeri itu sendiri.

Pernyataan pejabat negara yang tidak akan melakukan impor pangan, namun ternyata kuantitas impor semakin bertambah. Janji akan mempersulit investasi asing, ternyata justru makin membuka keran lebar investasi asing.

Janji pejabat negara yang akan membuka 10 juta lapangan kerja baru, ternyata malah ada berjuta-juta PHK baru.

Begitulah, beberapa pernyataan tersebut merupakan contoh sumber informasi yang mengandung hoaks. Penguasa yang kerap menyebarkan misinformasi ini, makin diperparah dengan kondisi masyarakat yang minim literasi.

Walhasil, masyarakat terbiasa mengonsumsi berita hoaks dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Ini adalah salah satu bentuk pembodohan nasional.

Fokus yang Seharusnya

Polisi Siber sepatutnya memberikan perhatian pada jenis kejahatan siber lain, misalnya penipuan. Berdasarkan catatan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, sudah ada 13.520 aduan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp1,17 triliun. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding laporan penyebaran konten provokatif sebanyak 6.745 kasus.

Selain penipuan, juga ada kasus sekitar 2,3 juta data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 yang dijual di forum komunitas hacker. Data tersebut berisi sejumlah informasi sensitif seperti nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lain. (tirto.id, 31/12/2020). Inilah yang harusnya menjadi prioritas penanganan Polisi Siber.

Kualitas pekerjaan Polisi Siber juga perlu ditingkatkan. Di tengah pandemi ini, keamanan siber dalam bidang kesehatan perlu menjadi prioritas utama, tanpa melupakan keamanan siber di bidang lainnya.

Sebagai contoh, Reportase BBC News (28/12/2020) yang menulis judul “Health to be on cyber-security’s front line in 2021”.

Dalam artikel ini dijelaskan terkait masalah sistem kesehatan global yang menghadapi ancaman siber terutama dalam hal rantai pasokan (supply chain) vaksin antarwilayah, keamanan fasilitas data riset vaksin dan manajemen teknologi informasi kesehatan, hingga apa yang disebut sebagai “vaccine nationalism”.

Juga bagaimana caranya mengantisipasi kejahatan siber yang menyasar hak atas kekayaan intelektual untuk digunakan sebagai sarana kejahatan keuangan.

Inilah beberapa aktivitas berkualitas yang bisa dilakukan Polisi Siber, bukan melakukan hal “receh” memata-matai warganya.

Wajib Amar Makruf Nahi Mungkar

Kontranarasi yang masif sejatinya tak perlu dilakukan kala pemerintah memang mengelola negara ini dengan adil dan benar. Jika tidak, wajar kalau banyak yang menduga adanya Polisi Siber merupakan bentuk pembungkaman karena pemerintah tidak ingin ada wacana lain yang mengganggunya.

Oleh karenanya, apa pun kondisinya, masyarakat tetap wajib melakukan kontrol sosial untuk memastikan tanggung jawab penguasa sesuai rule-nya.

Aktivitas amar makruf nahi mungkar adalah sebuah kewajiban setiap individu muslim. Bagaimanapun kondisinya, kegiatan menyeru kebenaran dan mencegah kemungkaran wajib dikerjakan.

Entah suatu negara itu memiliki penguasa yang adil, ataupun juga dalam situasi rezim yang represif. Patut kita ingat apa yang disampaikan Allah dalam Firman-Nya,

“Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS Luqman [31]: 17).

Justru pada masa sekarang ini kita harus berteriak lebih masif dan kencang. Semoga bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah kelak, karena kita termasuk dalam barisan penyeru kebenaran. Aamiin. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Polisi Siber, Siapa yang Diuber?

Tinggalkan Balasan