[Lensa Daerah] Banjir di Kalsel, Dampak Tata Kelola Lingkungan yang Kapitalistik

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH — Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan diterjang banjir dengan ketinggian air rata-rata mencapai 2-3 meter. BNPB mencatat banjir merendam tujuh kabupaten yaitu Kota Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Tapin, Banjar Baru, dan Banjar. Dua daerah terparah yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (16/1/2021) pukul 10.00 WIB, lima orang meninggal dunia akibat banjir, 27.111 rumah warga terendam, dan 112.709 warga terpaksa mengungsi.

BNPB mengaku tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab banjir karena banyaknya lahan hutan yang ditebang untuk membuka kebun kelapa sawit dan area penambangan. Namun, data yang diungkap secara blak-blakan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menjelaskan penyebab banjir berulang di Kalsel semata-mata bukan karena tingginya curah hujan. Meski pada dasarnya, tingginya curah hujan ini juga sudah diwanti-wanti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kisworo menyebut, 13 kabupaten atau hampir 50 persen area di Kalsel sudah dibebani dengan izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. WALHI Kalsel juga menyatakan sudah memperkirakan bila awal 2021 area itu akan dilanda banjir besar. Sebab, tata kelola lingkungan di selatan Kalimantan itu semakin memburuk.

Data yang dimiliki WALHI Kalsel mengungkap ada 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang, sedangkan sisanya ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia. Akibatnya ekosistem alami di daerah hulu yang berfungsi sebagai area tangkapan air atau catchmen area rusak. Area hilir tidak lagi sanggup membendung air hujan yang berujung terjadinya banjir.

Di samping itu, kondisi ini turut diperparah dengan pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit yang terjadi secara terus menerus. Dari tahun ke tahun, luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektare.

Untuk jumlah perusahaan sawit, pada Pekan Rawa Nasional I bertema Rawa Lumbung Pangan Menghadapi Perubahan Iklim 2011, tercatat 19 perusahaan akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalsel dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektare.

Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, ada 13 kabupaten kota, 50 persen Kalsel sudah dibebani izin tambang 33 persen dan perkebunan kelapa sawit 17 persen belum HTI dan HPH.

Mongabay sendiri melaporkan, 8 perusahaan sawit di Kabupaten Tapin mengembangkan lahan seluas 83.126 hektare, 4 perusahaan di Kabupaten Barito Kuala mengembangkan sawit di lahan rawa seluas 37.733 hektare, 3 perusahaan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luasan 44.271 hektare, 2 perusahaan di Kabupaten Banjar dengan lahan sawit seluas 20.684 hektare, kemudian, di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada satu perusahaan dengan luas 10.000 hektare dan di Kabupaten Tanah Laut mencapai 5.999 hektare.

Tata Kelola yang Kapitalistik

Karut-marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan telah berkontribusi besar pada rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan daerah aliran sungai.

Atas kondisi yang parah—termasuk cuaca yang kurang kondusif—, tak heran jika banjir kali ini sudah bisa diprediksi BMKG.

Pembangunan kapitalistik yang menonjol dalam pengelolaan lingkungan di sejumlah daerah di Kalsel ini telah berdampak pada deforestasi dan alih fungsi lahan. Padahal, begitu banyak penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, kehutanan, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan. Jika tidak, meniscayakan terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor mematikan.

Sayangnya, penguasa yang telah didikte para korporasi telah mengorbankan prinsip tata kelola lingkungan termasuk menyia-nyiakan hasil kajian ilmiah dan diskusi para intelektual untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.

Selayaknya dalam pengelolaan lingkungan negara mencegah tata kelola lingkungan yang lahir dari kerakusan dan sifat konsumerisme manusia. Hutan harus didudukkan sebagai harta milik umum. Sebab, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang.

Sehingga, negara tidak dibenarkan memberikan hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan lainnya kepada individu ataupun perusahaan, baik untuk pembukaan tambang, perkebunan sawit, dan lain sebagainya yang mengancam kelestarian lingkungan.

Dalam Islam sendiri, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang pengelolaan harta milik umum oleh individu. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api.(HR Abu Dawud).

Maka jelas, negara adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung lagi sepenuhnya dalam pengelolaan hutan, menjauhkannya dari aspek eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Harus disadari pula, pengelolaan lingkungan yang kapitalistik dan liberal adalah masalah utama bencana lingkungan di Kalsel, juga negeri ini pada umumnya. [MNews/Juan]

One thought on “[Lensa Daerah] Banjir di Kalsel, Dampak Tata Kelola Lingkungan yang Kapitalistik

Tinggalkan Balasan