Krisis Tak Bertepi, Ilusi Sejahtera dalam Demokrasi

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Penyebaran wabah Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Angka penyebarannya justru semakin bertambah dari hari ke hari.

Kepala negara RI, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk bekerja lebih cepat dan tidak terpaku dengan rutinitas semata. Sebab Indonesia masih dalam situasi krisis. (cnbcindonesia.com, 15/1/2021)

Perekonomian negeri masih dalam kondisi yang memprihatinkan, oleh karena itu Jokowi juga menegaskan kecepatan dalam bekerja dianggap menjadi kunci dalam mengeksekusi kebijakan penting bagi masyarakat luas. Apalagi masa pandemi banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.

Namun, sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani optimis perekonomian akan membaik pada tahun ini. Ia menyatakan vaksin diharapkan bisa efektif mengembalikan kegiatan fisik yang menghasilkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia.

Bahkan selain fiskal, Sri Mulyani beranggapan Undang-Undang Cipta Kerja dapat membantu pemulihan ekonomi di sektor riil pada 2021. (cnbcindonesia.com, 12/12/2020)

Sementara ekonom senior, Rizal Ramli memprediksi 2021 ekonomi Indonesia mengalami krisis yang jauh lebih serius dibandingkan dengan tahun lalu. “Pemerintah memang menjanjikan angin surga, tahun 2021 ini ekonomi akan balik ke 5,5 persen. Mohon maaf,  janji surga itu tidak ada basisnya, sebelum Covid-19 tumbuhnya saja cuma 5,1 persen. Ini Covid-19 masih banyak kok bisa tumbuh 5,5 persen,” katanya. (voa.indonesia.com, 14/1/2021)

Ekonomi Indonesia Terpuruk

Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian mengatakan, tahun ini ekonomi Indonesia akan terpuruk sebab beberapa faktor, antara lain pertama, banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19, hingga membuat daya beli hancur. Kedua, bertambahnya utang pemerintah. Demi membayar bunga utang, pemerintah harus meminjam utang kembali. Akhirnya menerbitkan surat utang negara (SUN) terus, makin lama makin besar. (voa.indonesia.com, 14/1/2021)

Kemudian, uang yang beredar di lembaga keuangan dan masyarakat tersedot hanya untuk membeli SUN.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyatakan ekonomi Indonesia di tahun ini akan suram. Karena besarnya akumulasi defisit APBN dan rapuhnya ketahanan fiskal.

Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai pemerintah gagap dalam menerjemahkan situasi perkembangan ekonomi global di saat pandemi Covid-19. Akibatnya semakin buruk pula tata kelola keuangan negara dan BUMN. Sebab sebelum pandemi pun, beban keuangan negara cukup berat karena menjalankan megaproyek infrastruktur.

Pendapat berbagai pengamat di atas menunjukkan pada publik, kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Sistem ekonomi kapitalis tak mampu menahan berbagai guncangan, salah satunya guncangan pandemi Covid-19.

Sistem ekonomi kapitalis sebenarnya rapuh dan tak layak untuk diterapkan lagi di negeri ini, namun sayang, masih dianggap aman-aman saja oleh pejabat negara. Sementara ekonomi negeri dan rakyat makin babak belur.

Ilusi Sejahtera dalam Demokrasi

Sejatinya, tak satu pun negara-negara maju yang masih menerapkan demokrasi itu sejahtera. Jika pun tampak sejahtera, hal itu merupakan kesejahteraan semu.

Faktanya, beberapa negara mengandalkan kemajuannya dari eksploitasi atas negara lain, baik dari sisi sumber daya alam, finansial, SDM, maupun tempat pembuangan limbah.

Sebagian besar energi yang menjalankan roda industri di Eropa, Amerika Serikat, atau Jepang didatangkan dari Timur Tengah.

Produk industri dengan merek negara maju sejatinya juga dibuat di negara berkembang. Produk itu dibuat dengan tenaga murah, kemudian dijual dengan harga berlipat-lipat karena menyandang merek negara maju.

Teknologi yang dipakai pun relatif mudah ditiru, namun teknologi itu diproteksi dengan hak paten sehingga hanya orang yang diberi izin boleh menirunya. Negara maju akan selalu mendapatkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara berkembang.

Di samping itu, kekuatan finansial juga merupakan salah satu kunci kemampuan negara-negara sekuler untuk memantapkan kemakmuran negerinya. Tawaran pinjaman ke negara-negara berkembang ialah alat untuk memutar uang bagi mereka.

Pemberian utang adalah proses agar negara peminjam tetap miskin, tergantung, serta terjerat utang yang menumpuk dari waktu-waktu hingga mudah disetir arah kebijakan negeri tersebut.

Demokrasi yang tampak berhasil di negara maju, ternyata menyimpan bom waktu yang akan meledak pada negeri mereka sendiri.

Pasalnya, mereka tampak makmur bukan karena menerapkan sistem demokrasi, namun menjalankan neoimperialisme atas negara lain yang menjadi penunjang kemakmuran mereka. Ilusi kesejahteraan dalam sistem demokrasi.

Kemiskinan Struktural Akibat Kesalahan Sistem yang Diterapkan

Penerapan sistem demokrasi kapitalisme memberikan kesalahan mendasar mengatur urusan rakyat yang menghasilkan kemiskinan struktural di negeri ini. Peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi harus diupayakan seminimal mungkin.

Negara hanya berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum semata, sebab semua dikembalikan pada masyarakat atau swasta. Muncullah banyak NGO (non-governmental organization), akhirnya negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat selaras dengan reinventing government yang diadopsi pemerintah.

Rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas, seperti hukum rimba: yang kuat yang akan menang dan bertahan.

Dalam sistem demokrasi kapitalisme, negara tidak mampu tegak di atas kaki sendiri, ekonomi pun yang kian rapuh. Sumber daya alam yang melimpah juga tidak bisa dikuasai secara mandiri, sebagian besar justru diberikan kepada perusahaan asing dan aseng.

Menyedihkan sekali nasib negeri zamrud khatulistiwa, rakyatnya malah miskin dan menderita.

Jika telah dipahami kemiskinan struktural adalah akibat penerapan sistem yang salah, sudah seharusnya sistem salah itu diganti dengan sistem yang benar, yakni Islam.

Islam menjamin kesejahteraan rakyat secara nyata, bukan semu melainkan telah terbukti nyata berjaya selama 1.400 tahun lamanya. Sistem yang antikrisis yang menjamin segala pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Ekonomi Islam Menyejahterakan Rakyat

Dalam ekonomi Islam, ada tiga konsep mewujudkan masyarakat sejahtera. Pertama, kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Kedua, pengelolaan harta, mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta, yaitu mengutamakan pembelanjaan wajib, sunah, kemudian yang mubah. Sistem ini melarang pemanfaatan harta yang tidak syar’i dan negara wajib memberikan sanksi ta’zir karena pemanfaatan harta haram.

Syariat Islam mengatur jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu masyarakat, baik berupa pangan, pakaian, dan papan, serta lapangan pekerjaan.

Islam mewajibkan pula bagi kaum laki-laki untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya, sanak kerabatnya yang tidak mampu, serta istri dan anak-anaknya.

Kas negara akan menanggung nafkah bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha jika tidak memiliki sanak kerabat yang menjaminnya.

Ketiga, distribusi kekayaan. Haram menimbun emas, perak, uang atau modal, yaitu jika ditimbun bukan untuk membiayai sesuatu yang direncanakan.

Islam mengharamkan praktik ekonomi nonriil dan hanya membolehkan ekonomi riil. Mata uang menggunakan standar emas dan perak, semua hal ini menjamin pendistribusian kekayaan masyarakat secara adil.

Syariat Islam mampu mewujudkan kesejahteraan karena adanya pemahaman, pandangan hidup, dan keyakinan yang penuh terhadap pemikiran dan aturan-aturan yang datang langsung dari Allah SWT.

Khalifah sebagai kepala negara menerapkan sistem ekonomi Islam yang menghasilkan keadilan, manusiawi, serta bermartabat penuh keberkahan.

Seperti yang diungkapkan Najeebabadi (2001), pada masa Khilafah Harun al-Rasyid, surplus anggaran negara sebesar 900 juta dinar emas. Sekarang ini, nilainya setara Rp1.912,5 triliun, jumlah yang luar biasa.

Bahkan, kesejahteraan bukan hanya dinikmati muslim melainkan juga nonmuslim. Bloom and Blair sampai-sampai menggambarkan betapa tinggi standar hidup warga Khilafah dengan mengatakan, “Di tanah Islam, tidak hanya Muslim tetapi juga Kristen dan Yahudi menikmati kehidupan yang baik. Mereka mengenakan pakaian bagus, memiliki rumah-rumah bagus di kota-kota indah yang dilayani oleh jalan-jalan beraspal, air mengalir dan selokan, dan makan makanan lezat yang disajikan di porselen Cina.”

Masya Allah, kita tentu menantikan masa kesejahteraan itu tiba dengan tegaknya Khilafah yang telah dijanjikan Allah lewat Rasul-Nya. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Krisis Tak Bertepi, Ilusi Sejahtera dalam Demokrasi

  • 25 Januari 2021 pada 05:51
    Permalink

    Masya Allah, kita tentu menantikan masa kesejahteraan itu tiba dengan tegaknya Khilafah yang telah dijanjikan Allah lewat Rasul-Nya.

  • 20 Januari 2021 pada 11:04
    Permalink

    Masya Allah nampak jelas ketika aturan Allah yg d terapkan sejahtera yg di rsa seluruh lapisan masyarakt

  • 19 Januari 2021 pada 13:41
    Permalink

    Tidak ada sistem didujia ini yang bisa menjamin kesejahteraan rakyat secara sempurna selain sistem ISLAM

Tinggalkan Balasan