[News] Pengesahan RUU PKS Tak Dapat Ditunda. Pengamat: Semangat Liberalisasi

MuslimahNews.com, NASIONAL — Awal tahun ini,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berencana membahas Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, salah satunya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) , Bintang Puspayoga menyatakan pengesahan RUU PKS ini tidak dapat ditunda lagi mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di berbagai daerah.

Dari data pelaporan yang masuk dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) Kemen PPPA selama tahun 2020 tercatat 6.554 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan korban mencapai 6.620 korban. (kemenpppa.go.id, 15/1/2021).

Mengkritisi hal ini, pengamat politik muslimah Ustazah Pratma Julia Sunjandari menyatakan Indonesia tak mau personifikasi dirinya sebagai “negara demokratis muslim terbesar yang pro gender”  ternoda dengan kegagalan berulang kali melegalisasi umbrella act gender.

“Harapan aktivis gender untuk memiliki UU Kesetaraan Gender telah kandas beberapa tahun lalu. Sehingga ketika RUU PKS dikeluarkan dari prolegnas 2020, aktivis gender memobilisasi Kampus hingga ormas Islam untuk mendesak DPR dan pemerintah memasukkan RUU ini kembali,” paparnya.

Desakan Internasional 

Ustazah Pratma menyebutkan bila RUU PKS kembali masuk Prolegnas 2021, bahkan termasuk prioritas di urutan ke-18, tentu tidak terlepas dari desakan internasional.

Tampak, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang menjadi kitab babon-nya aksi pengarusutamaan gender.

Terlebih secara khusus, RUU PKS tak bisa dilepaskan dari kampanye Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) yang diluncurkan saat Konferensi Kependudukan (ICPD) tahun 1994 dan termasuk salah satu dari 12 area kritis BPfA (1995).

Tak ketinggalan arus “pembebasan” perempuan dari kekerasan yang menjadi Resolusi Majelis Umum PBB 50/166  tahun 1996, juga kampanye Trust Fund to EVAW (End Violence Against Women) serta Deklarasi IPPF (International Planned Parenthood Federation) tentang Hak seksual (2008) yang turut ditujukan ke negeri muslim, termasuk Indonesia.

“Karena berasal dari Barat, tentu arus liberalisasinya amat kental. Realitas ini semestinya harus disadari oleh setiap muslim. Sehingga proses legislasi RUU PKS itu bukan sekedar victim-based-approach, mencegah sekaligus memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diungkapkan oleh para feminis. Namun tetap harus mewaspadai aspek sekularismenya,” cetusnya

Sekalipun pada draf terbaru beberapa klausul yang memancing reaksi umat Islam telah dihilangkan, seperti yang tergolong kekerasan di antaranya aturan diskriminatif berlandaskan moralitas dan agama, istilah pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape), dan kesan “melegalisasi hubungan badan secara konsensual”,  menurutnya tetap saja RUU ini tidak bisa dilepaskan dari semangat liberalisasi.

Waspada Gerakan Menggugat Ajaran Islam

Ustazah Pratma mengungkapkan sebagaimana aturan pro gender, aspek menggugat “relasi kuasa” yang dianggap kaum feminis masih amat kuat dalam kehidupan keagamaan, terus akan dikampanyekan untuk dihilangkan.

Kewaspadaan juga harus dikuatkan karena salah satu pencegahan kekerasan seksual adalah memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, nonkurikulum, dan/atau ekstra kurikuler sejak pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi.

“Di celah inilah kedua poin itu akan dimainkan. Tidak mustahil kampanye ataupun movement-movement tertentu akan terus digulirkan untuk menggugat ajaran agama (Islam) yang memberi peran penting bagi suami dan wali, sekaligus menderaskan kebebasan berpendapat dan berperilaku yang tidak mustahil menuju penuntutan hak seksualitas sebagaimana muatan kampanye  Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR),” tambahnya.

Syariat Islam Kafah Menuntaskan Persoalan

Indonesia punya banyak aturan pemidanaan tentang masalah kejahatan seksual. Namun ironisnya. tidak ada yang efektif. Semua bermula dari paradigma yang salah dalam memandang masalah itu.

Ustazah Pratma menegaskan, mau undang-undang sebanyak apa pun, jika tidak ada standar baku tentang kejahatan seksual, pengaturan relasi sosial dalam masyarakat, hingga kebijakan yang mengatur penyebarluasan informasi, masalah kejahatan seksual masih akan menghantui perempuan, anak-anak, bahkan laki-laki.

“Kalau ingin menuntaskan kejahatan seksual, mbok ya kembali saja kepada aturan Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan manusia, pasti aturan Allah itu paling pas dengan situasi apa pun yang dihadapi manusia,” tegasnya.

Masalahnya, ia menyayangkan manusianya sendiri yang terlalu mengagungkan akal dan pengetahuannya. Akibatnya mereka kembali mentok dan tersandung masalah baru.

“Padahal kalau mau menerapkan syariat Islam kafah, mereka pasti terbebas dari masalah ini,” pungkasnya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan