Lelang Potensi Generasi untuk Korporasi, kok Bisa?

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

 MuslimahNews.com, OPINI — Wow! Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka menyelenggarakan program Bangun Kualitas Manusia Indonesia (Bangkit) 2021.

Program pembinaan 3.000 talenta digital terampil ini guna menyiapkan 9 juta talenta digital tahun 2030. Ditawarkan kepada mahasiswa di semua perguruan tinggi Indonesia untuk dapat mengimplementasikan Kampus Merdeka besutan pak Menteri, melalui proyek independen untuk mendapatkan kompetensi di bidang machine learning, mobile development, dan cloud computing.

Mahasiswa juga diiming-imingi sejumlah manfaat. Mendapatkan 20 SKS, sertifikasi dari Google, kesempatan untuk menjadi salah satu dari 10 tim terpilih untuk menerima dana inkubasi proyek, dan  menjadi salah satu dari 40 nomine Bangkit untuk mengikuti program UIF di Stanford University.

Sangat menggiurkan bukan. Lalu masalahnya di mana?

Korporasi Penerima Lelang

Google adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang mengkhususkan pada jasa dan produk internet. Pendiri Google yakni Larry Page dan Sergey Brin merupakan mahasiswa Pascasarjana Doktoral di Stanford University California, Amerika Serikat. Banyak diincar harga saham Google pertengahan 2019 telah mencapai US$1.130 atau sekitar Rp15,79 jutaan per lembar.

Sedangkan Gojek yang berstatus Unicorn tahun 2016, menurut informasi yang dilansir Tech in Asia, Selasa (13/2/2018), telah mendapatkan pendanaan sebanyak empat putaran pada periode 2015-2017. Namun demikian, tiga di antaranya bersifat tertutup (disclosed).

Beberapa nama besar dalam firma pendanaan dikabarkan tertarik untuk berinvestasi di Gojek. KKR & Co. dan Warburg Pincus LLC dikabarkan berpartisipasi pada putaran pendanaan ini.

Google pun bukan investor baru. Google memiliki saham Seri I 35.719 unit (2,59%) dan Seri M, sebanyak 72.299 unit (5,24%). Google memiliki porsi kepemilikan saham di Gojek sebesar 8,69%. Sementara Visa International Service Association, asal Amerika Serikat mendekap 39.611 unit saham Seri P senilai Rp 19.805.500.000. Juga Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd. Investor asal Jepang mengempit 5.941 unit saham dengan nilai Rp 2.970.500.000. Gojek menjadi incaran banyak pemodal asing. Gojek kini menjelma menjadi decacorn super app yang menembus valuasi US$ 10 miliar.

Adapun Tokopedia yang didirikan William Tanuwijaya ini telah mendapatkan pendanaan senilai $1,347 miliar. Pendanaan terbesar yang diraih Tokopedia pada 17/08/2017 didapatkan dari investasi yang dilakukan Alibaba sebesar 1,1 miliar dolar Amerika.

Sementara Traveloka mendapatkan pendanaan mencapai 2 miliar dolar Amerika dengan tambahan dana lainnya dari Expedia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini menginvestasikan dana sebesar 350 juta dolar Amerika

Pertanyaannya, tiga unicorn yang diklaim startup lokal penerima lelang ini dikuasai siapa? Ternyata ujungnya tetap asing. Inilah mindset ideologi kapitalisme yang sudah mendarah daging.

Lantas apa artinya sesumbar Menkeu Sri Mulyani bahwa sukses unicorn lokal menggambarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalam negeri, dan merupakan salah satu upaya menciptakan market atau pasar sendiri yang dapat bersaing dengan suatu platform negara lain?

Negara Mengabdi Korporasi

Manusia adalah kekayaan terbesar bagi sebuah bangsa. Sebab dalam diri manusia tersimpan potensi berpikir untuk menghasilkan produk pemikiran, karya, dan inovasi. Bila disadari, sebenarnya kehilangan potensi sumber daya manusia tentu sangat merugikan negara.

Program Bangkit hakikatnya adalah menghibahkan potensi generasi untuk korporasi. Korporasi akan mendapatkan jaminan stok pekerja dengan kompetensi terbaik untuk kepentingan produksi dengan  mengeruk laba tanpa batas.

Sungguh iba, posisi tawar anak negeri hanya sebagai buruh. Mereka tidak dicetak untuk mengabdikan potensi dirinya bagi bangsa dan masyarakatnya. Hidup hanya untuk berburu upah.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, target 80 persen lulusan pendidikan vokasi dapat terserap ke dunia industri. Sedangkan 20 persen lainnya bisa berbisnis atau ke pekerjaan lain.

Bukankah ini sama saja negara berlepas tangan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara dan menyerahkan kepada korporasi?

Alhasil, program bangkit merupakan gambaran lemahnya negara menjalankan fungsi riayah (pengurusan urusan rakyat). Juga menegaskan eksistensi negara ini sebagai negara korporatokrasi.

Lebih jelas terlihat dari syarat penerapan konsep link and match pendidikan vokasi pendidikan menengah dan tinggi terhadap dunia usaha.

Pertama, sinkronisasi kurikulum pendidikan vokasi dengan industri setiap tahun. Kedua, pihak industri wajib memberikan guru/dosen tamu dengan minimal pengajaran 50 jam per semester. Teaching factory atau teaching industry menjadi bagian kurikulum. Ketiga, pemberian magang minimal satu semester dari industri yang dirancang bersama. Keempat, sertifikasi kompetensi  lulusan vokasi. Kelima, komitmen menyerap lulusan sekolah vokasi oleh industri.

Kurikulum, Ideologi, dan Politik

Kurikulum pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, bahkan terkait erat dan bergantung pada ideologi dan politik.

Dalam sistem ekonomi liberal, pendidikan menjadi instrumen penyokong hegemoni kapitalisme global melalui investasi dan revolusi industri. Negara terbawa arus untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan vokasi.

Tak cukup itu, negara juga didikte korporasi untuk memfasilitasi berbagai kerja sama proyek penelitian. Tentu bukan untuk kepentingan pembangunan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sangat berbeda dengan sistem Islam. Paradigma pendidikan dan kurikulumnya berlandaskan akidah Islam yang sahih. Pendidikan bertujuan untuk mencetak generasi berkepribadian Islam yang menguasai tsaqafah Islam, memiliki keahlian di bidangnya, serta life skill terbaik.

Output pendidikan Islam diarahkan untuk membangun peradaban Islam yang cemerlang, bukan “sapi perah” bagi korporasi.

Output pendidikan Islam akan mencurahkan segenap keahliannya memprioritaskan pembangunan negeri-negeri yang berada dalam naungan Islam. Sebab, pengabdian generasi terhadap negara dan umat merupakan perintah keimanannya yang berdimensi dunia dan akhirat sekaligus tanpa sekularisasi.

Sedikit yang bisa disebutkan di sini seperti Ibnu Al-Haitham, ilmuwan yang menciptakan teknologi optik yang digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan Ibnu Al-Haitham menginspirasi Rogen Bacon dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop.

Juga Abbas bin Firnas, orang pertama di dunia yang membuat konstruksi dasar alat terbang bersayap menyerupai burung dan berhasil menerbangkannya di Cordoba, Spanyol.

Ada lagi seorang astronom yang berhasil menemukan hitungan dalam satu tahun terdapat 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dialah Abu Abdullah Muhammad bin Jabir ibn Sinan ar-Raqqi al-Harrani as-Sabi al-Battani, yang juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Masih banyak profil lainnya ilmuwan sebagai output sistem pendidikan negara Islam di masa kejayaan.

Penerapan sistem ekonomi Islam mewajibkan pendidikan dibiayai total oleh negara dengan mekanisme baitulmal; larangan penguasaan sumber daya alam yang menguasai hajat publik oleh korporasi sebab bagian kepemilikan umum menyelesaikan problem pendidikan yang selama ini membelit negeri-negeri Islam; juga politik pemerintahan Islam yang mewajibkan penguasa untuk menjalankan peran riayah pengurusan urusan umat serta junnah pelindung umat dari segala bentuk penjajahan asing, meniscayakan negara kaum muslimin menjadi negara swasembada dan berdaulat dengan polugri dakwah dan jihad.

Maka, jawaban atas problem pendidikan hari ini adalah penerapan syariat kafah dalam bingkai Khilafah. Bukan sekadar otak-atik kurikulum pendidikan vokasi yang tetap berasaskan sekularisme liberalisme. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Lelang Potensi Generasi untuk Korporasi, kok Bisa?

  • 18 Januari 2021 pada 17:06
    Permalink

    Maka, jawaban atas problem pendidikan hari ini adalah penerapan syariat kafah dalam bingkai Khilafah. Bukan sekadar otak-atik kurikulum pendidikan vokasi yang tetap berasaskan sekularisme liberalisme.

Tinggalkan Balasan