Demokrasi Mati (Lagi) di Capitol Hill

Oleh: Ustazah Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, FOKUS — Ashli Babbitt tergeletak bersimbah darah. Pendukung garis keras Presiden Donald Trump itu ditembak anggota Kepolisian Washington setelah memanjat salah satu jendela Capitol Hill (6/1/20). Usai ditangani beberapa jam di rumah sakit, perempuan itu mati bersama demokrasi.

Kutukan Atas Demokrasi

Penyerbuan Capitol Building kembali membuat demokrasi pantas mati. Gedung Kongres tempat berkumpul para anggota DPR dan Senat, yang menjadi representasi sekitar 300 juta lebih penduduk Amerika, jelas menjadi simbol demokrasi.

Tak heran jika pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell, senior Partai Republik menegaskan, “Jika pemilu ini dibatalkan hanya karena tuduhan dari pihak yang kalah, demokrasi kita akan memasuki spiral kematian.”

Semua mantan presiden Amerika yang masih hidup mengutuk serbuan itu. Jimmy Carter, Presiden ke-39 menyebut peristiwa itu sebagai tragedi nasional. Bahkan presiden ke-41, yang Republikan, George W. Bush, menyebutnya sebagai “Pemandangan yang memuakkan di Republik Pisang—bukan Republik Demokratis kami.”

Pengganti Bush, Bill Clinton, mengatakan kerusuhan di Capitol diakibatkan kombinasi disinformasi yang disengaja yang menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem dan mengadu domba warga Amerika satu sama lain.

Sedangkan Obama mengecam para Republikan, “Para pemimpin Republik memiliki pilihan yang jelas di lembaga demokrasi yang dinodai.”

Wajar jika Ketua DPR Nancy Pelosi menyebut peristiwa itu sebagai serangan memalukan terhadap demokrasi Amerika karena dunia beramai-ramai turut mengutuk.

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan serangan di jantung demokrasi Amerika menunjukkan betapa rentannya demokrasi, bahkan bagi demokrasi tertua dan paling berpengaruh di dunia.

Pendapat senada disampaikan PM Inggris Boris Johnson, “Pemandangan memalukan di Kongres AS. Amerika Serikat mewakili demokrasi di seluruh dunia.”

Musuh AS, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan penyerbuan itu menunjukkan kegagalan serta betapa rapuh dan lemahnya demokrasi Barat.

Proses Kematian Demokrasi

Insiden Capitol Hill menunjukkan kekuasaan rakyat yang menjadi roh demokrasi hanya ada dalam khayalan.

Realitasnya, para penguasa yang tidak mampu memupus cintanya pada kekuasaan, selalu terbukti memanfaatkan rakyat demi kepentingannya.

Itu pula yang dilakukan Presiden AS ke-45, Donald John Trump. Tuduhan Trump terhadap kecurangan proses Pilpres AS 2020 menjadi penyulut serangan para loyalisnya. Padahal, Jaksa Agung William Barr menegaskan hasil penyelidikan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, intelijen AS, dan pengamat jajak pendapat independen menyimpulkan jika pemilu 2020 disebut paling aman dalam sejarah AS.

Praktik demokrasi di “negara pengekspor demokrasi ke seluruh dunia” itu menunjukkan rasa hormat terhadap lembaga negara, tradisi, dan penegakan hukum telah hilang. Pengakuan Wapres Mike Pence memperkuat hal itu.

Pence menolak permintaan Trump untuk menjegal pengukuhan kemenangan Joe Biden oleh Kongres usai penghitungan suara elektoral. Menurut sumber Gedung Putih, Trump terus menekan Pence untuk membantunya tetap berkuasa selama empat tahun ke depan.

Jelas Trump telah memiliki banyak rencana untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan slogan “America First”, dia bakal memuaskan egonya menguasai dunia dan terus bertempur melawan musuh-musuhnya, sekaligus menjinakkan mereka.

Trump sedang di atas angin ketika manuver politiknya ditelan negeri-negeri Muslim yang menandatangani Abraham Accord.

Trump lulus uji kesetiaannya pada Israel. Namun Trump juga memiliki kepentingan pribadi. Dengan tetap berkuasa, dia masih bisa menghindarkan diri dari berbagai tuntutan hukum berupa 26 tuduhan pelanggaran seksual, utang jatuh tempo, penggelapan pajak, dan sumbangan kampanye ilegal.

Skandal penyerbuan yang memalukan itu menyebabkan banyak pejabat tinggi Gedung Putih mengundurkan diri. Sejumlah anggota kongres AS menyerukan diadakannya investigasi.

Nancy Pelosi menyerukan Amandemen ke-25 Konstitusi yang mengharuskan Wapres Mike Pence dan mayoritas anggota Kabinet menyatakan Trump dicopot dari jabatannya. Walaupun pada akhirnya Trump untuk pertama kalinya mengakui kekalahannya dan menyatakan akan ada “transisi yang tertib pada 20 Januari” setelah kerusuhan, demokrasi kembali mencoreng wajahnya.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursitama menilai, harga yang harus dibayar Amerika karena peristiwa ini adalah AS tidak akan lagi dipandang sebagai rujukan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Situasi ini jelas berbahaya bagi AS yang masih berambisi menjadi negara pertama, sekalipun hingga saat ini belum ada satu pun negara di dunia yang mampu menyamainya di kancah internasional.

Tetapi, kelemahan di dalam negeri pasti akan menjadi pukulan telak yang bakal menggerogoti kedigdayaannya. Kondisi ini pernah menimpa Khilafah Utsmaniyah saat menjelang keruntuhannya.

Krisis yang paling disorot Obama ataupun para ahli politik AS adalah polarisasi. Amerika memang gagal mewujudkan semboyannya “E Pluribus Unum” ‘dari banyak menjadi satu’ sebagai simbol pluralisme.

Bahkan perlakuan terhadap “teroris domestik” penyerbu Capitol berbeda dengan saat protes black lives matter. Penanganan yang masih mencerminkan white supremacy, mengistimewakan kulit putih sungguh dirasakan oleh imigran Asia, Hispanik, Afro American, bahkan Indian–pribumi asli Amerika-.

Ironisnya, sebagai sistem politik, demokrasi gagal menumbuhkan partisipasi warga. Padahal, salah satu parameter utama demokratisasi adalah keterlibatan warga dalam menentukan proses politik dalam negara.

Danielle Allen, profesor politik di Harvard University, menyebutkan AS menderita krisis kewarganegaraan. Kebanyakan warga AS tidak melihat banyak peluang untuk berpartisipasi secara berarti dalam proses politik, bahkan mereka merasa terasing.

Tentu fenomena itu berbahaya bagi demokrasi. Rakyat yang apatis terhadap pemerintahan pasti akan mengurangi “simbol kekuasaan” demokrasi.

Pengurangan kemampuan publik untuk mengontrol jalannya pemerintahan jelas memengaruhi nasib ekonomi mereka. Allen menyebutkan, kondisi yang demikian juga bakal menciptakan lebih banyak kebencian terhadap sesama warga, sehingga akan memutus koneksi yang mendukung fungsi demokrasi.

Barat Masih Terus Membangkitkan Mayat Demokrasi

Sekalipun meyakini demokrasi telah mati, para pemikir Barat masih saja ingin membangkitkannya kembali. Danielle Allen mengakui, “Kami telah gagal total dengan tidak menyediakan pendidikan kewarganegaraan apa pun di sekolah untuk satu generasi. (Untuk) memperbaiki masalah ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangunnya dan perlu waktu puluhan tahun (lagi) mengatasi (persoalan yang ditimbulkan)nya.”

Memang butuh banyak waktu untuk melakukan reformasi kelembagaan agar tidak berkembang struktur antidemokrasi.

Demikian pula Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) merekomendasikan, setiap pelaku demokrasi harus berani dan terbuka menerima kesalahan demokrasi. Mereka harus belajar dari kesalahan langkah negara lain yang menghancurkan demokrasinya. Yang tak boleh ditinggalkan adalah memperluas penerimaan masyarakat yang beragam terhadap norma-norma demokrasi. Khusus Amerika, kedua partai harus menghentikan nasionalisme kulit putih dan mengatasi masalah ketidaksetaraan.

Kuburlah Demokrasi, Jangan Pernah Dibangkitkan Lagi!

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda, “Seorang yang beriman tidak terperosok di satu lubang yang sama dua kali.” (Muttafaqun ‘alaih).

Demokrasi mati (lagi). Jangan membangkitkan kembali mayatnya. Ketika demokrasi masih “hidup” pun, baunya busuk dan menebar penyakit. Bagaimana mungkin manusia yang berakal masih memanfaatkan kembali mayat itu untuk mengurus kehidupannya?

Sabda Rasulullah saw. di atas menguatkan sifat seorang mukmin yang pantang melakukan kesalahan berulang. Apalagi melakukan kesalahan yang amat fatal, yakni menjadikan pemerintahan bertahkim atas hukum kufur–demokrasi-.

Sekalipun para praktisi dan pengusung demokrasi berkali-kali meyakinkan sistem ini mampu diperbaiki, sebagai muslim, kita tak boleh mempercayainya. Bagaimanapun juga, demokrasi adalah sistem yang mereka butuhkan untuk tetap eksis secara ideologis.

Hanya dengan mempertahankan eksistensi demokrasi, Barat leluasa menjajah dunia dan menghalangi rival utamanya—Islam—untuk bangkit dan kembali memimpin peradaban.

Sungguh sayang bila masih ada kaum muslimin yang masih berharap pada “mayat” demokrasi. Termasuk memaksa memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dan memperbanyak jumlah mereka di parlemen demi memberi harapan kosong pada masyarakat.

Semangat untuk menerapkan Islam acap kali mereka gantungkan pada pemimpin atau wakil rakyat yang mereka pilih dalam pemilu demokrasi. Padahal mereka sudah berulang kali salah menimpakan harapan dan berkali-kali dikecewakan pada personal yang mereka kira amanah terhadap titipan umat.

Semestinya, mereka tak boleh terperosok pada lubang yang sama, apalagi berulang kali. Peristiwa-peristiwa politik dunia, apalagi yang terjadi di Amerika harus menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin, bahwa demokrasi itu rusak secara sistemis, bukan pada faktor Donald Trump saja.

Trump hanyalah sarana yang “dipilih” Allah SWT untuk menjadi ibrah bagi mukmin untuk berpikir dan menjauhkan diri dari sistem rusak dan haram itu. Agar mereka segera berpaling dan bergegas memperjuangkan Islam kafah yang mengatur secara sempurna dan paripurna sistem pemerintahan yang manusiawi, merangkul semua perbedaan tanpa pemaksaan dan terbukti memberikan rahmat bagi alam semesta. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Demokrasi Mati (Lagi) di Capitol Hill

Tinggalkan Balasan