Rumah Sakit Asing, Efek Samping Kapitalisasi Sistem Kesehatan

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — “Ada beberapa rumah sakit yang sudah kita approach, nanti kita suruh mereka bersaing, ada dari Mayo Clinic, John Hopkins, dari Anderson, dari Australia, Singapura dan sebagainya. Jadi kita silakan saja sehingga Indonesia masuk pada satu era yang betul-betul maju ke depan.” (Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan)

Pernyataan itu pernah diungkap Menko Marves pada Oktober 2020. Kala itu wacana mengundang rumah sakit asing beroperasi di Indonesia dimaksudkan agar masyarakat tidak terus berobat ke luar negeri.

Sebelumnya, Luhut juga pernah sesumbar akan memberdayakan industri wisata medis. Ia memandang industri wisata medis sebagai peluang untuk melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera.

Belum lama, ia kembali membuka opsi bagi Cina membangun rumah sakit internasional di Indonesia. Dengan kerja sama ini Indonesia berpotensi berkolaborasi dengan Cina melakukan pertukaran tenaga kesehatan, dokter, dan riset di bidang herbal.

Dalam hal riset, sambung Luhut, Kemenko Marves juga mengundang perguruan tinggi dari Cina untuk menjalin kerja sama riset di bidang herbal. Bahkan, ia mengaku telah menyiapkan area seluas 500 hektare (ha) di Humbang Hasundutan, yang akan difungsikan sebagai pusat herbal dan hortikultura.

“Bukan tanpa alasan, wilayah ini dibangun karena Indonesia memiliki potensi tanaman obat herbal yang besar dan setiap tahunnya, 40 persen penduduk mengandalkan obat herbal untuk menjaga kesehatannya,” ungkap Luhut. (CNNIndonesia, 14/1/2021)

Rumah Sakit Asing, Apa Manfaatnya bagi Rakyat?

Keterikatan Indonesia dengan GATS (salah satu perjanjian dalam WTO) menjadikan bidang kesehatan sebagai sektor jasa layaknya perdagangan. Dengan kebijakan ini, industrialisasi dan kapitalisasi dunia kesehatan tak terhindarkan.

Melansir dari laman katadata.co.id, sebanyak 63% rumah sakit di Indonesia dimiliki swasta. Menurut data Kemenkes tahun 2018, ada 1.787 rumah sakit dikelola swasta dan 529 rumah sakit milik pemda kabupaten. Jumlah yang sangat timpang.

Menurut data rumah sakit tahun 2016, pertumbuhan rumah sakit publik selama lima tahun terakhir tidak sepesat pertumbuhan rumah sakit privat. Rata-rata pertumbuhan RS publik sebesar 3%, sedangkan RS privat sebesar 34%.

Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhan RS swasta profit lebih agresif dibandingkan jenis RS lainnya. Rata-rata pertumbuhan sebesar 43%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan RS swasta non profit hanya sebesar 2%. RS publik milik Pemprov hanya sebesar 9%, dan RS lain pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. (Manajemenrumahsakit.net)

Kinerja rumah sakit publik yang cenderung kurang melayani menjadikan masyarakat lebih memilih rumah sakit swasta. Meski biayanya lebih mahal, mereka lebih nyaman dilayani rumah sakit swasta. Pelayanan maksimal, perlakuan ramah, dan fasilitas terjamin.

Bila melihat fenomena antrean panjang pasien BPJS, citra RS pemerintah makin kentara. Administrasi berbelit, layanan cepat belum tentu segera didapat. Seolah berkata, “Ingin dapat layanan cepat dan maksimal, Anda berani bayar berapa?”

Mau murah dan gratis, datangi rumah sakit pemerintah, tapi harus sabar mengantre panjang. Mau cepat dan efektif, datangi saja rumah sakit swasta, cuma biayanya pasti lebih mahal. Begitulah fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Mendapatkan layanan kesehatan yang murah serta  layanan kesehatan terjamin seperti mimpi.

Hal ini membuktikan cengkeraman kapitalisme hampir merata di semua bidang. Termasuk kesehatan. Tak ayal, jaminan kesehatan yang harusnya menjadi hak dasar rakyat terampas akibat kapitalisme.

Adakah manfaat yang diperoleh rakyat dengan hadirnya rumah sakit asing? Tentu bermanfaat bagi kalangan borjuis, tapi tidak untuk rakyat menengah ke bawah. Kesehatan tetap menjadi barang mahal bagi rakyat.

Sejatinya, fungsi rumah sakit adalah melayani pasien tanpa memandang strata sosial atau kedudukannya. Namun, pandangan itu bergeser pada profit oriented. Membangun rumah sakit dalam rangka mengembangkan bisnis di bidang kesehatan. Bukan lagi layanan optimal dan maksimal untuk rakyat.

Cara pandang kapitalisme inilah yang sesungguhnya merusak dan menggerus peran negara sebagai pengurus urusan rakyat. Negara hanya bertingkah sebagai regulator dan fasilitator para investor dan kapitalis. Tak lagi melihat kebutuhan rakyat dari aspek sistem kesehatan.

Negara Pelaksana Utama Sistem Kesehatan

Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan primer bagi setiap individu muslim maupun non muslim. Negara berkewajiban memberikan layanan kesehatan secara gratis tanpa mengurangi kualitas layanannya.

Negara bertanggung jawab penuh pada sistem kesehatan baik dari segi infrastrukturnya, SDM tenaga kesehatannya, maupun layanannya. Tugas ini tak boleh diabaikan sedikit pun oleh negara. Pengabaian terhadap tugas utama negara dalam mengurus kesehatan rakyat akan menimbulkan bahaya bagi nyawa dan eksistensi manusia. Hal ini tentu dilarang dalam Islam.

Mengingat betapa pentingnya nyawa dalam Islam, sistem kesehatan tidak boleh diswastanisasi atau dikapitalisasi dalam bentuk apa pun.

Sebelum Islam datang, dunia belum mengenal konsep rumah sakit. Saat itu bangsa Yunani merawat orang sakit di rumah peristirahatan di kuil. Perawatan orang sakit waktu itu lebih mengandung mistis dengan ritual dan sejenisnya.

Konsep membangun rumah sakit untuk orang sakit mulai diterapkan pada masa kekhilafahan Islam. Atas permintaan Khalifah Al Walid dari Khilafah Umayyah, konsep rumah sakit pertama dibangun. Pada saat itu dikenal dengan nama “Bimaristan”, yaitu tempat untuk mengisolasi para penderita lepra yang kala itu sedang merajalela.

Barulah pada kekhalifahan Harun Al Rasyid dibangun rumah sakit pertama. Rumah sakit tersebut berada di Kota Baghdad, pusat pemerintahan ekhalifahan Islam saat itu. Rumah sakit ini dikepalai langsung oleh Al-Razi, seorang dokter Muslim terkemuka yang juga merupakan dokter pribadi khalifah.

Dengan berdirinya rumah sakit tersebut, banyak rumah sakit lainnya berdiri dan mengalami perkembangan. Di masa peradaban Islam, ilmu kedokteran semakin berkembang pesat. Berdirinya rumah sakit Islam di Kota Al Fustat (Ibukota Mesir) pada 872 M juga menjadi salah satu bukti itu. Rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit terkaya akan literatur medis.

Lalu, pada masa 830 M, di Kota Ad Dimnah (wilayah Tunisia) juga berdiri rumah sakit bernama Al Qairawan. Rumah sakit ini juga yang pertama kali menerapkan sekat pemisah antara ruang tunggu pengunjung dan pasien.

Selain itu, ada rumah sakit Al Nuri yang dibangun di masa keemasan Islam di Kota Damaskus yang didirikan pada tahun 1154 M. Di rumah sakit inilah pertama kali diterapkan sistem rekam medis. Sebuah terobosan baru serta langka pada masa itu. Rumah sakit ini juga berperan sebagai sekolah kedokteran.

Perhatian Khilafah terhadap sistem kesehatan bukan untuk menjalankan industri bisnis kesehatan seperti pandangan kapitalis. Penerapan sistem Islam kafah yang terhubung antar bidang seperti pendidikan dan kesehatan mendorong lahirnya ilmuwan, ilmu pengetahuan, dan sistem layanan kesehatan yang memadai. Semua rakyat daulah bisa menikmati layanan kesehatah tanpa harus was-was dengan biaya pengobatan dan administrasi yang menyusahkan.

Adakah pencapaian gemilang itu mampu diwujudkan sistem kapitalisme saat ini? Selama kapitalisme dan ide turunannya masih bercokol, sulit bagi kaum muslim mewujudkan kembali kejayaan Islam. Sebagaimana yang pernah diungkap Imam Syafi’i radhiyallahuanhu,

ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْمِ وَوَكَلُوهُ إِلَى اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى.

“Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga Ilmu (ilmu kedokteran) dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani.”

Umat ini hanya bisa bangkit dan kembali berjaya dengan mengembalikan tatanan kehidupan kepada Islam secara totalitas. Baik dari aspek kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Penerapan syariat kafah dalam negara Khilafah bisa menjadi solusi menyelesaikan semua masalah yang membelit negeri ini. [MNews/Gz]

6 thoughts on “Rumah Sakit Asing, Efek Samping Kapitalisasi Sistem Kesehatan

  • 19 Januari 2021 pada 10:04
    Permalink

    Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga Ilmu (ilmu kedokteran) dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani.”

  • 17 Januari 2021 pada 08:26
    Permalink

    Rumah sakit asing hanya akan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Padahal rumah sakit dg kualitas terbaik seyogyanya bisa diakses dan dinikmati semua kalangan, baik kalangan atas atau kalangan menengah ke bawah. Kapitalis mengkomersilkan layanan kesehatan. Parah maksimal.

  • 17 Januari 2021 pada 07:43
    Permalink

    Umat ini hanya bisa bangkit dan kembali berjaya dengan mengembalikan tatanan kehidupan kepada Islam secara totalitas. Baik dari aspek kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Penerapan syariat kafah dalam negara Khilafah bisa menjadi solusi menyelesaikan semua masalah yang membelit negeri ini.

  • 17 Januari 2021 pada 07:42
    Permalink

    Umat ini hanya bisa bangkit dan kembali berjaya dengan mengembalikan tatanan kehidupan kepada Islam secara totalitas. Baik dari aspek kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Penerapan syariat kafah dalam negara Khilafah bisa menjadi solusi menyelesaikan semua masalah yang membelit negeri ini.

Tinggalkan Balasan