[News] Harapan Kosong Perubahan Ekonomi pada Kebijakan Presiden Baru AS

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Sebagian pengamat menyebut kemenangan Joe Biden mampu memberikan sentimen positif bagi emerging market.

Managing Partner PT Ashmore Asset Management Indonesia, Arief Wana, misalnya, menyebut arah kebijakan Biden terkait stimulus dan strategi perang dagang AS-Cina membuat likuiditas semakin besar, sehingga aliran dana asing akan berpotensi semakin besar untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia. (cnbcindonesia.com, 15/1/2021).

Merespons hal ini, intelektual muslimah sekaligus pengamat ekonomi, R.A. Vidia Gati, S.E.Akt., CA, M.E.I. menyatakan, wajar saja jika di tengah situasi ekonomi yang lesu, peralihan Trump ke Biden dianggap akan membawa angin segar.

“Perang dagang AS-Cina telah berdampak besar pada negara-negara lain termasuk Indonesia,” ujarnya.

Ustazah Vidia menjelaskan, di masa Trump, barang ekspor Indonesia dikenai tarif yang lebih tinggi karena Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengakui status Indonesia sebagai negara maju, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan Special Differential Treatment (SDT) dari WTO.

“Wajar jika publik berharap ada perubahan di periode Biden yang berlatar belakang Partai Demokrat sebagai partai rakyat. Sementara Trump berasal dari Partai Republik tempat berkumpulnya kapitalis raksasa,” jelasnya.

Trump dan Biden, Anak Sistem Ekonomi Kapitalis

Hanya saja, Ustazah Vidia mengungkapkan, beralihnya tampuk pimpinan dari Demokrat ke Republik hanyalah siklus yang lahir dari tuntutan perubahan situasi dan kondisi dalam kerangka pengusung demokrasi.

Faktanya, sejak kemenangan Biden, tak sedikit pendukung Trump yang mulai mencabut dukungan pada Trump dan beralih mendukung Biden.

“Sebuah pertunjukan khas dalam sistem demokrasi, ketika para pihak mulai mengamankan posisinya di belakang pemimpin yang berkuasa,” jelasnya.

Masalahnya, lanjutnya, AS merupakan negara adidaya yang setiap kebijakannya akan memberikan dampak pada negara yang tidak memiliki kekuatan secara independen. Negara-negara ini seolah pasrah terhadap konstelasi yang sedang terjadi di AS.

Ia juga menegaskan, masuknya arus modal dari AS ke pasar keuangan Indonesia tidak secara otomatis akan menghidupkan aktivitas ekonomi secara riil.

Besarnya perputaran uang di pasar modal, sejatinya hanya merupakan bubble ekonomi. Demikian pula harapan bahwa kebijakan yang lebih moderat terhadap praktik proteksionisme dalam perdagangan AS.

“Seharusnya makin menyadarkan kita tentang ketakkonsistenan pelaku pasar bebas. Mereka menginginkan semua negara membuka proteksinya, namun AS sendiri menerapkan kebijakan proteksionisme,” tukasnya.

Oleh sebab itu, berharap kepada negara kapitalis untuk memulihkan negeri sendiri adalah harapan kosong. AS sendiri telah gagal dalam mengatasi kondisi perekonomiannya akibat pandemi.

“Jika Indonesia berharap terjadi peningkatan nilai ekspor, justru sebaliknya yang terjadi anjloknya ekspor karena menurunnya daya beli masyarakat di sana,” cetusnya.

Mandiri dengan Syariat Islam

Indonesia, menurutnya sebenarnya bisa mandiri dengan banyaknya kekayaan alam di darat dan di lautan. Kekayaan yang melimpah ini akan terasa manfaatnya jika dikelola sesuai dengan syariat Islam.

“Harta kekayaan milik umum akan mencegah asing dan aseng untuk ikut berpesta menikmatinya, karena kekayaan umat ini akan dikelola negara dan dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang apalagi asing,” tegasnya.

Indonesia, menurutnya, bisa berdaya tanpa tergantung dengan asing. Demikian pula, Islam hanya akan mengizinkan aktivitas ekonomi secara riil yang jelas menggerakkan perputaran barang dan jasa.

“Islam akan menutup celah praktik-praktik yang dilarang, seperti riba yang terbukti mengakibatkan krisis yang berulang akibat economic bubble,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan