[News] Perempuan Indonesia Mestinya Diurusi Suami dan Pemerintahnya

MuslimahNews.com, NASIONAL — Lembaga pemerintahan Amerika Serikat (AS), Development Finance Corporation (DFC) memberikan jaminan kredit sebesar Rp493 miliar untuk para perempuan Indonesia.

DFC merupakan badan baru pemerintah AS yang mengonsolidasikan dan memodernisasi Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dan Development Credit Authority (DCA) di bawah Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

DFC bertujuan untuk memobilisasi modal dan memberi insentif kepada sektor swasta untuk mencapai dampak terukur dan berkelanjutan bagi pemberdayaan perempuan secara ekonomi.

Pasalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa memajukan kesetaraan perempuan di Asia-Pasifik dapat menambah US$4,5 triliun ke PDB kawasan tersebut pada 2025 nanti, atau meningkat 12 persen pertumbuhan rata-ratanya. (cnnindonesia.com, 14/1/2021).

Menyoroti berita ini, aktivis muslimah nasional, Ustazah Ratu Erma Rachmayanti mempertanyakan bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut. Bergembira, bersedih, atau seperti apa?

Jerat Utang yang Melenakan

Ia mengibaratkan, hal ini sama saja dengan seorang istri yang dipinjami uang oleh orang lain. Suaminya merasa harga dirinya sedang baik-baik saja. Malah bangga ada orang lain yang meminjami istrinya uang untuk modal usaha guna menafkahi keluarga yang dipimpinnya.

Padahal, pinjamannya bukan sekadar pinjaman biasa, tetapi utang berbunga tinggi, banyak persyaratan, sampai bisa mengintervensi keluarga.

“Ironisnya, sang suami tak menunjukkan sikap bahwa otoritas dan tanggung jawabnya sedang terancam,” katanya.

Seperti itu pula fakta para perempuan di Indonesia, tambahnya, yang diurusi kebutuhannya oleh negara lain. DFC  sebagai lembaga pemerintahan AS yang menggalang dana dari swasta, telah memberi pinjaman 35 juta dolar kepada dua perempuan pengusaha.

Padahal, sebagai warga negara, dia punya hak untuk diurusi dan dipenuhi keperluannya oleh negara. Mestinya kepala negara merasa malu, harga dirinya tertampar keras.

“Karena dia penanggung jawab utama sama halnya dengan kepala keluarga yang harus bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya,” kritiknya.

Indonesia Negeri Kaya, tetapi Sayangnya…

Sesungguhnya, Indonesia bukan negara miskin yang tidak punya kekayaan alam. Tambang emas di wilayah timur Indonesia, Papua, adalah tambang emas terbesar di dunia.

Pada 2019, produksi emas Indonesia mencapai 160 ton. Tambang batu bara, pada 2018 produksinya sebanyak 549 juta ton, menduduki peringkat keempat secara global. Belum lagi dengan cadangan gas di blok Cepu dan Natuna, juga komoditas hasil perkebunannya yang melimpah.

“Apabila kekayaan alam ini dikelola sendiri, bangkit menjadi bangsa mandiri, maka tidak mesti negara ini berutang pada negara lain dan bergantung pada teknologi pengelolaan SDA dan tenaga ahli dari bangsa lain,” cetusnya.

Ia menyayangkan fakta berbicara lain. Potensi SDA dan SDM Indonesia diserahkan kepada negara asing, sejak negara ini berdiri. Meski penjajah asing telah pergi, namun jeratnya begitu erat mengikat kepala negaranya.

Sejak lahirnya, Indonesia tidak berdaulat dan mandiri secara hakiki. Pembangunan yang didanai utang luar negeri dan dengan Repelitanya yang notabene adalah konsep pembangunan arahan asing, tetap berlanjut hingga kini.

“Pemerintah dan rakyatnya terbiasa mendengar kata utang atau pembiayaan pembangunan dengan investasi. Pelabelan opini yang menguat adalah aneh jika suatu negara tidak punya utang luar negeri atau tidak mengundang investor luar,” ungkapnya miris.

Meski demikian, jumlah utang luar negeri yang sudah mencapai angka US$413,4 miliar atau sekitar Rp5.858,29 triliun pada Oktober 2020 lalu, ternyata diakui pemerintah masih berada di ambang batas wajar.

“Padahal ancaman resesi di tahun baru ini semakin nyata, bisa dipastikan kemampuan ekonomi Indonesia akan terus melemah,” urainya.

Maka menurutnya, selayaknya kita merasa sangat sedih terhadap nasib negeri kita ini. Sebagai negeri mayoritas penduduk beragama Islam, justru banyak mempraktikkan kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan Islam.

“Wajar, karena negeri ini sekuler, Islam dijauhkan dari tata cara penyelenggaraan negara dan pengurusan rakyat. Hingga dalam praktik tanggung jawab dan kewajiban dalam keluarga pun banyak meninggalkan hukum syara’,” ujarnya.

Akibatnya, banyak terjadi salah pengelolaan dan menghasilkan keburukan. Allah SWT berfirman,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha: 124).

Kekayaan alam Indonesia disebut Ustazah Erma tidak dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan syariat Islam. Mestinya, negaralah yang wajib mengelola SDA-nya. Bukan diserahkan kepada swasta dan asing yang kemudian dijual kepada rakyat dengan harga mahal.

“Pendapatan menjadi tidak merata. Mayoritas rakyat adalah keluarga miskin, jutaan kepala keluarga tak sanggup menafkahi keluarganya, sehingga para istri dipaksa bekerja. Bahkan memanggil negara lain untuk membantu memberi modal usaha bagi para perempuan,” kritiknya.

Bahaya Besar Utang Luar Negeri

Soal utang luar negeri, mengutip dari Abdurrahman al-Maliki, Ustazah Erma mengungkap lima bahaya besar yang jelas-jelas tampak di depan mata.

Pertama, sesungguhnya utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek milik negara adalah hal berbahaya, terutama terhadap eksistensi negara itu sendiri. Akibat lebih jauhnya adalah membuat masyarakat negara tersebut makin menderita karena ini adalah jalan untuk menjajah suatu negara.

Kedua, sebelum utang diberikan, negara-negara donor harus mengetahui kapasitas dan kapabilitas sebuah negara yang berutang dengan cara mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi.

Ini jelas berbahaya karena berarti rahasia kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia akan terkuak sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan berbagai persyaratan pemberian pinjaman yang sangat mencekik leher.

Ketiga, pemberian utang adalah sebuah proses agar negara peminjam tetap miskin, tergantung, dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu.

Keempat, utang luar negeri yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis kafir Barat kepada negara-negara lain, yang kebanyakan negeri-negeri muslim; untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi, terhadap kaum muslimin.

Tujuan pemberian bantuan luar negeri tersebut sebenarnya bukan untuk membantu negara-negara yang terbelakang, melainkan untuk menjaga keamanan Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya.

Dengan kata lain, tujuannya adalah menjadikan negara-negara penerima bantuan tunduk di bawah dominasi AS untuk kemudian dijadikan sapi perahan AS dan alat untuk membela kepentingan AS dan negara-negara Barat lainnya.

Kelima, utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang.

Kebijakan utang luar negeri yang dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi—dengan ratusan bahkan ribuan proyek yang terlibat di dalamnya—pasti tidak bisa terhindarkan sebagai sasaran rente ekonomi.

“Pembuat desain kebijakan ekonomi bagaikan menciptakan mobil dengan “pedal gas” yang dapat dipacu dengan cepat. Perumpamaan itu dapat terlihat dari rekayasa pertumbuhan ekonomi yang cepat berbasis utang luar negeri dan dilanjutkan dengan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk mengejar “setoran” utang,” ujarnya mengutip D.J. Rachbini.

“Oleh karena itu utang luar negeri yang berbasis riba dan sarat kepentingan politik dan ekonomi, dilarang keras dalam Islam,” tandasnya.

Perempuan Akan Diurusi Suami dan Pemerintahnya

Untuk itu ia menegaskan, semestinya, para perempuan Indonesia itu diurusi keperluannya oleh suami dan pemerintahnya. Kepala keluarga yang bertanggung jawab akan berusaha kuat secara mandiri menafkahi keluarganya, dengan upayanya sendiri tanpa berutang pada yang lain.

Demikian halnya dengan kepala negara, dia penanggung jawab rakyat yang akan ditanya pelaksanaan tugasnya di akhirat kelak.

Kepala negara wajib menyediakan lapangan kerja, memodali usaha bagi laki-laki dewasa yang tidak mampu, mengelola barang tambang, hutan, laut untuk penyediaan fasilitas umum yang menyejahterakan rakyat.

“Dia tidak boleh menyerahkan urusan pengelolaan negara dan keperluan rakyatnya kepada orang lain, apalagi negara yang nyata-nyata memusuhi umat Islam,” tukasnya.

Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad saw.,

عن ابن عمرعن النبى – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – انه قَالَ – أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رعيته وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ … ألا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (HR Muslim). [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Perempuan Indonesia Mestinya Diurusi Suami dan Pemerintahnya

Tinggalkan Balasan