Negara Korporatokrasi Mustahil Wujudkan Kesejahteraan

Oleh: Juanmartin, S.Si., M.Kes.

MuslimahNews.com, OPINI — Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Sejumlah proyek kerja sama investasi, ditawarkan Luhut ke koleganya itu dalam pertemuan yang berlangsung di Danau Toba, Sumatra Utara.

Salah satu yang disampaikan Luhut ke Menlu Wang Yi, adalah tawaran Presiden Jokowi, agar Cina melanjutkan proyek Kereta Cepat hingga ke Surabaya. Saat ini, proyek tersebut digarap Cina untuk rute Jakarta-Bandung sebagaimana dikutip dari kumparan.com

Dari keterangan yang sama, Luhut juga mengungkapkan, Cina dan Indonesia akan mengimplementasikan kerja sama bertajuk Two Countries Twin Park. Kerja sama itu diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Fujian yang melibatkan Yuanhong Industrial Park dengan Kawasan Industri Bintan, Kawasan Industri Aviarna, dan Kawasan Industri Batang.

“Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi model untuk kerja sama selanjutnya antara Indonesia dan Cina,” lanjut Luhut. Tak hanya itu, mereka juga membicarakan sejumlah proyek strategis hingga program pemulihan ekonomi nasional. Di Danau Toba itu juga, nota kesepahaman kedua negara ditandatangani.

Selain itu, menurutnya, pada masa mendatang perusahaan Cina juga dapat melakukan investasi di Indonesia, khususnya di bidang hilirisasi industri, mobil listrik, dan baterai lithium. Luhut mengungkapkan harapannya melalui skema investasi ini, rakyat Indonesia bisa menggapai hidup sejahtera.

Pemerintah Indonesia sendiri memang sangat menggantungkan pembangunannya pada investasi. Meski 2020 lalu, Luhut memastikan tidak ada investasi Cina dalam lima tahun terakhir yang dijamin oleh pemerintah Indonesia, namun pengalihan seluruh investasi dan proyek dari Cina yang dijalankan secara Business-to-Business (B2B), menguatkan sinyal lumpuhnya penguasa di hadapan korporasi.

Alasan pemerintah tak ingin menggunakan skema G2G (Goverment to Goverment), karena hanya akan membuat uang mengalir ke Cina, hanyalah kamuflase. Skema B to B tak kalah jahatnya. Skema ini bahkan menjadi jalan tol bagi swasta untuk menguasai negeri. Jika pemerintah kekeuh menjalankan kebijakan investasi dengan skema B2B, tak dimungkiri lagi jika negeri ini sedang menuju negara korporatokrasi.

Gurita Korporasi Berkolaborasi Menjajah Negeri

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, pernah memberikan pandangannya tentang konsep demokrasi saat ini. Menurutnya, konsep itu sedang bergeser ke format baru, yaitu Korporatokrasi.

Indikator negara korporatokrasi menurutnya yakni saat proses tata kelola negara lebih banyak dan semakin banyak ditentukan oleh peran-peran private sector, kelompok atau kekuatan bisnis.

Korporatokrasi atau pemerintahan perusahaan sendiri merupakan istilah yang mengacu pada bentuk pemerintahan di mana kewenangan telah didominasi atau beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi (perusahaan).

Apa yang terjadi saat saat satu negara menjelma menjadi negara korporatokrasi? Yang terjadi adalah negara akan dengan mudah tunduk pada kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan besar/transnasional.

Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekayaan yang begitu besar sehingga bisa menyuap, menyusup, dan menguasai pemerintahan di berbagai negeri. Mereka sanggup mengendalikan lembaga eksekutif, menekan media-media mainstream, mendikte lembaga legislatif maupun lembaga hukum, untuk melayani kepentingan mereka. Tujuan mereka tak lain adalah mencari keuntungan.

Proses privatisasi perusahaan publik umumnya merupakan permulaan bentuk pemerintahan ini. Negara yang telah kehilangan posisi tawar di hadapan pengusaha nasional maupun global sedikit demi sedikit digeser kewenangannya dalam mengatur ekonomi dan pelayanan publik oleh karena lembaga bisnis telah mengambil peran tersebut.

Alhasil, rakyat kian sengsara, jauh dari kata sejahtera. Maka jika pejabat negeri ini menganggap bahwa dengan pengelolaan negeri yang berbasis bisnis ini rakyat akan sejahtera, itu adalah perkara mustahil, halu tingkat tinggi!

Investasi ala Kapitalisme, Penjajahan Gaya Baru

Salah satu konsep investasi dalam ekonomi kapitalisme yang sangat kontradiktif dengan Islam adalah kaburnya batasan sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh investor swasta.  Dalam sistem Kapitalisme yang diterapkan saat ini, investasi dilaksanakan mengikuti  prinsip pasar bebas.

Prinsip ini mengikuti teori dasar kebebasan kepemilikan yang digariskan sistem demokrasi Kapitalisme. Kebebasan kepemilikan ini telah meniscayakan jatuhnya aset-aset strategis negeri ke tangan individu/swasta.

Hal tersebut berbeda dengan Islam yang telah memberikan pengelompokan secara tegas mengenai kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara termasuk siapa yang berhak mengelolanya.

Mengenai kepemilikan umum, para ulama banyak mengeluarkan pendapat terkait hal ini. Imam Ibnu Qudamah salah satunya. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang secara lahir seperti garam, air, sulfur, ter, batu bara, minyak bumi,  dan semisalnya merupakan milik umum. Tidak boleh dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapa pun, meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu.

Seseorang juga dilarang untuk menguasainya dengan mengabaikan kaum Muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka. Selain itu, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai), ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu.

Penjelasan dan istidlal yang lebih spesifik mengenai harta milik umum dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Menurut beliau, barang-barang tambang yang masuk dalam kategori milik umum yaitu: barang tambang yang depositnya melimpah.

Dengan demikian barang tambang yang memiliki sifat tersebut digolongkan sebagai barang milik umum yang tidak boleh dikuasai swasta. Selain itu, menurut Syekh Taqiyuddin, yang masuk kategori milik umum adalah fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat secara luas seperti jalan, lapangan dan fasilitas sejenis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Harta milik umum sepenuhnya diatur oleh Negara. Tidak boleh diserahkan kepada swasta baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi. Salah satu dampak positif dari larangan swasta untuk berinvestasi pada barang milik umum adalah agar sumber pendapatan umum dan merupakan aset penting bagi kehidupan umat manusia tidak dikuasai dan dikendalikan sesuai kehendak individu sehingga ia dapat berbuat sewenang-wenang dengan harta itu.

Selain bertentangan dengan hukum Islam, jatuhnya pengelolaan harta milik umum ke tangan swasta terutama asing, memiliki berbagai dampak negatif.  Selain kehilangan aset strategis negeri, individu/swasta yang telah menguasai aset strategis akan dengan mudah mendikte kebijakan penguasa bahkan akan mampu mengendalikan negara.

Oleh karena itu, dalam Islam pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memastikan agar investasi dapat berjalan sesuai koridor Islam. Selain menerapkan aturan Islam secara total, termasuk dalam hal investasi, penguasa juga wajib mengawasi pelaksanaannya.

Selain itu, tugas penguasa sebagai pelayan rakyat (raa’in) mengharuskannya untuk mengelola harta milik umum dan milik negara secara optimal dan penuh amanat, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Olehnya itu, berharap sejahtera di bawah sistem kapitalisme sama seperti menanti unta melewati lubang jarum, satu perkara yang tak mungkin terjadi. Hanya Islamlah satu-satunya sistem yang akan mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki hingga rahmat bagi seluruh alam pun dapat terwujud. Wallaahu a’lam bi showwab. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Negara Korporatokrasi Mustahil Wujudkan Kesejahteraan

  • 17 Januari 2021 pada 19:29
    Permalink

    Kesejahteraan rakyat hanya akan tercapai dan terwujud dengan penerapan sistem Islam kaffah dengan tegaknya KHILAFAH

Tinggalkan Balasan