Pertumbuhan Ekonomi di Simpang Ilusi dan Solusi

Oleh: Nindira Aryudhani, S. Pi, M. Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Ekonomi, bagaimana pun menjadi sektor yang sangat terdampak pandemi. Larangan kerumunan dan kebijakan bekerja dari rumah, mau tak mau memang melambatkan roda ekonomi global. Tak pelak, resesi pun serta-merta membayangi sejumlah negara di dunia. Terlebih untuk negara kaya utang seperti negeri kita, perlambatan ekonomi tampak sangat tak tentu arah bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dikutip dari tempo.co (04/01/2020), Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyatakan tantangan perekonomian dengan adanya ekses dari pandemi menyebabkan kerangka pemulihan cukup kompleks. Sri Mulyani juga mengatakan, bahwa sepanjang tahun negara mengalami tantangan berat karena pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang pada krisis sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi pun justru mengalami syok luar biasa. Kondisi ini juga diikuti dengan melorotnya konsumsi serta produksi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dari pemerintah tak jauh beda dengan lembaga internasional. Asian Development Bank atau ADB, misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar -2,2 persen. Sedangkan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka -2,2 persen. Organisasi dan Pembangunan Ekonomi atau OECD mematok taksiran lebih rendah, yaitu -2,4 persen.

Namun demikian, Sri Mulyani meyakini pertumbuhan ekonomi 2021 sudah mulai menunjukkan angka positif. Salah satu faktornya adalah proses vaksinasi yang mulai berjalan. Pada 2021, sri Mulyani menyebut pemerintah telah merencanakan dana sebesar Rp 403,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dari total dana itu, Rp 25,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan masih akan ditambah dengan belanja yang tidak terserap pada 2020.

Baca juga:  Ekonomi RI -5,32%, Lebih Parah dari Prediksi Sri Mulyani dan Airlangga

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 110,2 triliun. Pemerintah pun masih akan memberikan insentif usaha sebesar Rp 20,6 triliun dan dukungan UMKM serta pembiayaan korporasi sebesar Rp 63,84 triliun.

Namun melihat realita, narasi ini semestinya juga harus siap dikoreksi. Karena kebijakan yang berjalan terbukti tidak efektif menurunkan angka penyebaran virus dan penghentian kasus. Keberadaan vaksin toh tidak kemudian serta-merta membuat pandemi berhenti ketika aspek jaminan penyelamatan nyawa tidak dikelola dengan baik.

Karenanya, yang dibutuhkan sejatinya adalah kesatuan komando secara sistemik agar dapat mengatasi pandemi dari berbagai sisi. Tak hanya ekonomi, tapi juga aspek jaminan kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan yang lainnya.

Aktivitas ekonomi publik tak hanya UMKM, masih ada sektor-sektor ketenagakerjaan yang lain. Belum lagi tsunami PHK yang setiap saat membayangi. Tambal sulam kebijakan pembatasan sosial, sebenarnya malah membuat masyarakat makin bingung untuk beraktivitas. Ingin masuk kerja bingung, ingin berdagang bingung, serba bingung. Dan jika sudah begini, maka yang paling sengsara lagi-lagi adalah ekonomi rakyat kecil.

Tapi di sisi lain, pemerintah justru tampak memiliki keyakinan yang bertolak belakang. Narasi optimisme yang besar pun digaungkan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2021 ini. Seolah hendak menutupi kisruh ekonomi nasional.

Baca juga:  Ekonomi RI -5,32%, Lebih Parah dari Prediksi Sri Mulyani dan Airlangga

Padahal, nasib ekonomi segmen rumah tangga di era pandemi jelas-jelas sangat fluktuatif. Nominal pendapatan yang diperoleh juga tak bisa diprediksi jumlahnya. Ekonomi masyarakat agaknya juga masih jauh dari stabil. Hendak merencanakan anggaran ekonomi keluarga pun maju-mundur karena ragu-ragu saat menganggarkan pendapatan. Sementara, harga bahan pangan juga kian mahal. Dan pertanian sebagai sumber penyedia bahan pangan juga acap kali merugi akibat tiadanya jaminan produksi. Bagaimana mungkin kondisi ini akan memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat?

Ini semua menunjukkan bahwa kendati selama pandemi pemerintah telah lebih menomorsatukan sektor ekonomi, realita yang terjadi masih jauh dari solusi. Alih-alih masyarakat sejahtera dan tercukupi kebutuhan pokoknya. Yang ada, tingkat kemiskinan justru semakin mengancam. Diiringi dengan angka kelaparan yang juga meningkat. Tak pelak, ekonomi demokrasi-kapitalisme hanya mampu menawarkan ilusi.

Karena itu, sebaiknya penguasa segera menghentikan semua ilusi narasi ekonomi ini. Cobalah lebih realistis dengan cara mengindera kehidupan rakyat yang sebenar-benarnya. Agar solusi yang diberikan bisa dipastikan tepat sasaran, dan tidak terus-menerus berada di simpang jalan.

Di samping itu, bersegeralah pula untuk mengatasi adanya disparitas dan dikotomisasi di berbagai segmen ekonomi publik. Mengatasi problem ekonomi rakyat, tapi jangan hanya sebatas bansos, yang itu pun masih berpotensi untuk dikorupsi oleh pejabat terkait.

Baca juga:  Ekonomi RI -5,32%, Lebih Parah dari Prediksi Sri Mulyani dan Airlangga

Andai mau jujur, sungguh kepercayaan publik kepada pemerintah kian tergerus akibat sistem yang diterapkan saat ini. Karena itu, jika hendak kembali meraih kepercayaan publik, maka pemerintah harus bernyali untuk menyajikan sistem selain demokrasi. Agar pengelolaan urusan kehidupan umat ini sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menentramkan jiwa. Pun memperhatikan tingkat kecukupan ekonominya hingga tingkat kebutuhan masing-masing individu masyarakat.

Tentu saja, sistem tersebut adalah sistem Islam, dengan format negara Khilafah Islamiah. Sistem inilah satu-satunya yang berasal dari Sang Khalik, sehingga dapat dipastikan mampu mengatasi seluruh problematik berikut mengelola berbagai urusan dalam kehidupan. Karena Dia-lah Yang Maha Mengetahui.

Firman Allah SWT: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (TQS Al-Baqarah [02]: 30).

Rasulullah saw juga memerintahkan para penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya: “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Demikianlah, keseriusan penguasa mengurusi rakyat di era pandemi ini, benar-benar harus mencapai standar ikhtiar tertinggi disertai tawakkal terbaik, dalam pengaturan seluruh urusan kehidupan.

One thought on “Pertumbuhan Ekonomi di Simpang Ilusi dan Solusi

Tinggalkan Balasan