[News] Subsidi Pupuk Tinggi Tak Mampu Dongkrak Produksi. Apa yang Salah?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Presiden Joko Widodo menyoroti soal produktivitas pangan yang tidak sebanding dengan “pengorbanan” yang diberikan pemerintah.

“Saya jadi ingat soal pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? Rp. 33 triliun seingat saya. Return-nya apa? Apakah produksi melompat naik? Saya tanya kembaliannya apa? Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu kemudian tidak ada lompatan di sisi produksi, ada yang salah,” tegas Jokowi. (cnbcindonesia.com, 11/1/2021).

Ia mengatakan angka itu besar sekali, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait hal ini. “Bapak dan ibu angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi, ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini,” ungkapnya saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana Negara, Senin (11/1/2021). (okezone.com, 11/1/2021).

Menyimak pernyataan ini, pengamat kebijakan publik, Emilda Tanjung, M.Si., berpendapat bahwa memang benar harus dilakukan evaluasi terkait pengelolaan pupuk.

Namun, bukan hanya karena telah menghabiskan anggaran sampai 33 T per tahun. Justru sebaliknya, ia mempertanyakan kenapa dengan subsidi pupuk sebesar itu, produksi pertanian tak jua meningkat?

“Harus dicari apa akar persoalannya,” ujarnya.

Ia menguraikan, pada faktanya, untuk pengelolaan satu input pertanian ini saja problem yang melingkupinya sangat kompleks. Apalagi kalau berbicara untuk meningkatkan produksi pertanian, faktor yang mempengaruhinya banyak, bukan sebatas pupuk.

“Tetapi terkait dengan keberadaan lahan pertanian, yang berkurang karena dibiarkan beralih fungsi dan tidak berproduksi maksimal. Mahalnya input lainnya seperti benih, alsintan (alat mesin pertanian, red.), juga jumlah petani yang menyusut dan kemampuan yang lemah,” sebutnya.

Karut-marutnya Persoalan Pupuk

Untuk itu, Ustazah Emilda menilai, pemerintah harus melakukan evaluasi secara komprehensif, bukan hanya level teknis, namun juga sistem dan paradigma pengelolaannya.

“Tidak hanya pengelolaan pupuk, bahkan paradigma pengaturan pertanian secara keseluruhan harus dibenahi,” kritiknya.

Ia mengungkapkan persoalan yang berkaitan dengan pupuk, memang karut-marut. Mulai dari pengadaan dan distribusinya yang ditangani oleh PT Pupuk. Meskipun perusahaan pelat merah, namun BUMN ini tak lepas dari orientasi profit. Pengadaan pupuk bukan lagi dalam rangka melayani kebutuhan petani, namun bertujuan mencari untung.

“Berkelindannya kepentingan bisnis dan fungsi pelayanan BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara, menyebabkan harga mahal dan menyulitkan petani untuk mengaksesnya dengan mudah dan murah,” cetusnya.

Ia menegaskan, sekalipun pemerintah memberikan subsidi, namun tidak mampu menyediakan anggaran subsidi pupuk sesuai kebutuhan petani. Data menyebutkan bahwa dari kebutuhan pupuk sekitar 23 juta ton/ tahunnya, pupuk bersubsidi yang bisa disediakan hanya sekitar 8-9 juta ton.

“Akibatnya sebagian besar kebutuhan pupuk harus dibeli sendiri oleh petani dari pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan mekanisme pendistribusian pupuk dipenuhi beragam persoalan. Betapa sering terjadi kelangkaan pada saat musim tanam. Harga jual yang dinaikkan dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dan juga rentan dipalsukan.

Bahkan keberadaan mafia pupuk yang menjadi momok para petani pun seperti dibiarkan dengan tidak adanya upaya tegas pemerintah.

“Begitu pula lemahnya pengawasan yang menyebabkan penyelundupan pupuk bersubsidi sering terjadi. Bank Dunia mencatat 30% dari total pupuk subsidi justru bocor ke pihak yang bukan target penerima subsidi, misalnya perkebunan sawit,” ungkapnya.

Ia menyayangkan rencana penggunaan kartu tani sebagai pengganti penyaluran pupuk bersubsidi tak lepas dari masalah. Alih-alih mempermudah, justru kartu tani mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk karena birokrasi yang berbelit dan infrastruktur yang belum lengkap.

Di antaranya, petani yang bisa mendapatkan pupuk hanya yang terdaftar di kelompok tani. Sebab pengajuan pupuk harus melalui e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang hanya bisa diajukan oleh kelompok tani.

Termasuk pembatasan luasan lahan yang bisa mendapat pupuk bersubsidi maksimal 2 hektare serta aturan lainnya. Bahkan karena sebagian besar petani berpendidikan rendah, penggunaan kartu tani menjadi kesulitan baru dalam penggunaannya.

“Ditambah pula masalah teknis dalam hal data petani penerima yang tidak sinkron, penyaluran pupuk yang tidak tepat waktu dan jenisnya tidak sesuai yang dibutuhkan,” paparnya.

Kapitalisme Neoliberal Menjadi Biang Kerok

Ustazah Emilda menyatakan, jika ditelaah berbagai masalah yang ada, tidak terlepas dari konsep pengaturan yang salah akibat menggunakan paradigma kapitalisme neoliberal. Dalam sistem neoliberal, fungsi pemerintah hanya sebagai regulator bukan penanggungjawab rakyat.

Lebih buruknya, negara juga turut sebagai pelaku bisnis ketika mengurusi hajat rakyat. Dengan keterbatasan fungsi sebagai regulator, pengelolaan berbagai hajat kebutuhan rakyat dialihkan kepada korporasi sehingga menjadi objek kapitalisasi. Bahkan mandulnya tanggung jawab negara menyebabkan mafia pupuk tumbuh subur.

“Termasuk penggunaan teknologi seperti kartu tani, bukan untuk mempermudah pelayanan kepada rakyat. Namun semakin memperbesar kapitalisasi kebutuhan rakyat oleh korporasi,” tukasnya.

Ia melihat sangat jelas biang kerok karut-marut ini berasal dari diterapkannya konsep neoliberal dalam tata kelola pertanian. Karenanya untuk meraih lompatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, harus dilakukan evaluasi dan koreksi mendasar dalam pengelolaan pupuk bahkan pengaturan pertanian secara keseluruhan.

“Paradigma kapitalisme neoliberal harus diubah dan ditinggalkan karena telah nyata membuahkan berbagai penderitaan kepada rakyat dan gagal menyelesaikan persoalan,” kecamnya.

Mengambil Paradigma Islam, Wajib dan Membawa Berkah

Ustazah Emilda menyatakan pemerintah harusnya mengambil paradigma Islam dalam mengatur seluruh urusan bernegara. “Karena pengaturan dengan menggunakan Islam merupakan kewajiban dan pasti membawa kebaikan serta keberkahan bagi rakyat dan negara,” jelasnya.

Ia menguraikan prinsip penting pengaturan dan pelayanan publik dalam Islam adalah pemerintah harus kembali pada fungsinya yang sahih. Yaitu sebagai pelayan/pengurus dan pelindung bagi rakyat. Sebab Rasulullah saw. bersabda,

“..Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).

“Karena itu pelayanan negara harus bersih dari aspek bisnis. Tidak boleh sedikit pun ada kepentingan profit dalam mengurusi hak rakyat. Termasuk negara tidak boleh menyerahkan pengaturan hak publik kepada swasta/korporasi,” tegasnya.

Ia pun menggambarkan bagaimana Khilafah bertanggung jawab mendorong produksi pertanian berjalan maksimal. Merupakan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan pangan bagi seluruh individu rakyat.

Kebijakan yang dilakukan antara lain memaksimalkan produksi lahan pertanian melalui dukungan penuh kepada petani dalam berusaha. Khilafah akan memberikan bantuan modal, berbagai saprotan (sarana produksi pertanian, red.), dan membangun infrastruktur pendukung pertanian.

“Semua bantuan ini berorientasi pelayanan, bukan mencari untung,” katanya.

Ia menunjukkan para Khalifah begitu mudahnya memberikan bantuan kepada rakyat bersifat gratis. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyat sebelum diminta. Dan dalam mendistribusikan bantuan, dipilih sarana yang memudahkan rakyat karena tujuannya semata-mata pelayanan. Terlebih tak jarang bantuan kepada rakyat, diantarkan langsung oleh para pegawai Khilafah.

“Kemampuan Khilafah memberikan dukungan penuh bahkan bantuan gratis ditopang oleh sistem anggaran negara yang unik dan berbasis Baitulmal,” tandasnya.

Ia menekankan, dengan dukungan dan perhatian Khilafah yang sebegitu besar, para petani akan bersemangat untuk berproduksi. Gambaran inilah yang tampak dalam sejarah Kekhilafahan Islam masa lalu yang berhasil mencapai kemajuan pertanian yang gemilang dan produktivitas melejit.

Sejarah mencatat, semua daerah pertanian di Daulah Islam berproduksi sepanjang tahun dengan jenis tanaman yang bervariasi. Bahkan wilayah yang sebelumnya ditinggalkan penduduknya, tumbuh menjadi daerah padat penduduk yang produktif bertani.

“Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan negara hingga berlebih dan menjadi negara eksportir pangan serta penyuplai bantuan pangan ke berbagai negara,” pungkasnya. [MNews/Gz]

2 thoughts on “[News] Subsidi Pupuk Tinggi Tak Mampu Dongkrak Produksi. Apa yang Salah?

  • 20 Januari 2021 pada 07:28
    Permalink

    Lagi2 masalah apapun dlm kehidupan manusia, hanya bisa diselesaikan dgn Islam dan tata kelola Khilafah.
    Harusnya membuat semua kalangan berpikir dan turut berjuang.

Tinggalkan Balasan