[News] Sambutan kepada Menlu Cina, Ambisi Kerja Sama Kapitalistik

MuslimahNews.com, NASIONAL — Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Sejumlah proyek kerja sama investasi ditawarkan Luhut ke koleganya itu dalam pertemuan yang berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara. Seperti berinvestasi di sektor pariwisata, membicarakan sejumlah proyek strategis, hingga program pemulihan ekonomi nasional. Di tempat tersebut,  dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman kedua negara.

“Saya berharap upaya kecil ini dapat menghasilkan manfaat dan berkat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” papar Luhut.

Selain itu, menurutnya, pada masa mendatang perusahaan Cina juga dapat melakukan investasi di Indonesia, khususnya di bidang hilirisasi industri, mobil listrik, dan baterai lithium. (kumparan.com, 14/1/2021).

Kondisi ini disayangkan pengamat politik muslimah, Ustazah Pratma Julia Sunjandari. Menurutnya sebagai bangsa yang jumlah muslimnya terbesar sedunia, semestinya terikat dengan tuntunan syariat saat melakukan kerjasama dengan asing.  Dilihat dulu bagaimana posisi dan sikap negara tersebut pada kaum muslimin.  Bila mereka terbukti melakukan kezaliman, hingga penghilangan nyawa muslim, maka statusnya adalah negara Kafir harbi fi’lan yang mengharuskan muslim waspada akan semua strateginya.  “Dunia internasional telah membuktikan berbagai kekejaman yang dilakukan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur.  Harusnya realitas ini dipertimbangkan pemerintah untuk meninjau 70 tahun kerjasama dengan Cina,” ujarnya.

Tak Memiliki Komitmen Keislaman

Namun apa daya, lanjutnya, selain komitmen keislaman tak dimiliki pemerintah, Indonesia masih saja berada dalam pusaran konflik negara besar.  Posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan secara geopolitik, menjadikan dua raksasa besar –Amerika versus Cina- akan “menggunakan” Indonesia untuk menghadapi manuver politik rivalnya.  “Tentu saja, aspek kapitalistik tak bisa dipisahkan dari negara-negara manapun sehingga berbisnis di Indonesia masih membawa untung besar bagi negara-negara itu,” cetusnya.

Ia menyatakan kedatangan Menlu Cina Wang Yi bisa jadi memanfaatkan waktu pendek sebelum pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 AS tanggal 20 Januari nanti.  “Kita ingat, saat Menlu AS -Mike Pompeo- berkunjung ke Indonesia Oktober 2020 lalu, dia menekankan betul pada Indonesia bahaya Cina.  Washington menguatkan berbagai kerja sama dengan Indonesia termasuk bagaimana memandu Indonesia yang dilibatkan dalam konflik Laut Cina Selatan,” katanya.

Hanya saja, menurutnya, bagaimanapun Indonesia tetaplah negara pragmatis.  Bahasa kerennya “memiliki politik luar negeri bebas aktif”, padahal cara berpolitik seperti ini menjadikan Indonesia cukup fleksibel mengikat kerja sama dengan negara asing, yang menurut kalkulasi pemerintah lebih menguntungkan.  “Apalagi pemerintahan hari ini amat berambisi untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur, tak peduli posisi ULN (utang luar negeri) telah menembus lebih dari 5.800 trilyun rupiah,” tegasnya.

Tanpa Syariat, Terbuka Jalan Menguasai Negeri Muslim

Ia menekankan dengan kondisi ekonomi negara yang tidak pernah membaik bagi kesejahteraan rakyat, pemerintah seyogianya meninjau berbagai kesepakatan bisnis yang dilakukan dengan asing.  “Karena umumnya, proyek-proyek tersebut lebih menguntungkan korporasi yang terlibat saja,” ucapnya.

“Terlebih mengingat klausul kerjasama yang  akan diteken dengan perantaraan Wang Yi ini bermodel business to business dan konon bakal menarik lebih dari 100 perusahaan manufaktur terkemuka milik RRT untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi bisnis yang dikembangkan berbasis teknologi tinggi, yang lebih padat modal daripada padat karya,” kritiknya.

Ia tidak sependapat jika kerjasama ini dianggap akan menguntungkan bagi generasi. Sesuai info beredar bahwa akan didirikan politeknik industri, meningkatkan jumlah dari pelajar Indonesia penerima beasiswa, juga pertukaran tenaga pengajar dan magang kerja. “Namun apakah benar untuk kepentingan generasi muda Indonesia?  Strategi vokasional itu selalu dilakukan demi keuntungan industrialis, hanya sebatas kontinuitas penyediaan SDM. Transfer teknologinya biasanya tidak pernah tuntas,” tukasnya.

“Begitulah bila permufakatan dengan asing tidak merujuk pada pedoman syariat, maka akan selalu terbuka jalan untuk menguasai negeri muslim dengan beragam cara. Sampai kapan kita akan menempuh cara yang demikian? Mengorbankan asset bangsa, baik SDA, SDM dan pasar hanya untuk kepentingan asing?” tanyanya retoris.

Tinggalkan Balasan