Nyawa Manusia Sangat Dijaga dalam Sistem Transportasi Islam

Oleh: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia)

MuslimahNews.com, OPINI — Duka mendalam masih menyelimuti kita semua atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada Sabtu (9/1/2021) di perairan Kepulauan Seribu. Peristiwa tragis yang membawa 62 orang itu berawal saat pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC dengan nomor penerbangan SJ182 dengan rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1/2021) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di sebelah utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah melewati ketinggian 11 ribu kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13 ribu kaki.

Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya, yakni 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan terjadi karena faktor cuaca. Berdasarkan data manifes, pesawat yang diproduksi pada 1994 itu membawa 62 orang, terdiri atas 50 penumpang dan 12 kru.

Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas enam kru aktif dan enam kru ekstra. (detik.com, 12/1/2021). Black Box saat ini sudah ditemukan. Instansi terkait dalam hal ini Badan SAR Nasional (Basarnas) dan KNKT telah berhasil mengambil rekaman suara cockpit itu dari perairan pada Selasa (12/1/2021).

Pentingnya Batas Usia Pesawat bagi Penjagaan Keselamatan Penumpang

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 beroperasi pada Mei 1994. Kini usia pesawat tersebut mencapai 26 tahun. Merujuk Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) RI No. 115/2020 tentang Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga, batas usia Sriwijaya SJ-182 lebih tua enam tahun dari batasan Kemenhub.

Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Hal itu tertuang dalam Pasal 24 UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dikatakan, salah satu syarat pendaftaran pesawat udara tersebut harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Penerbangan tahun 2009.

Untuk kategori pesawat peruntukan transportasi angkut penumpang berdasarkan Permenhub RI No. PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga dibagi atas jenis pesawat yang pertama kali didaftarkan dan dioperasikan di wilayah Republik Indonesia, maksimum berusia 10 tahun (Pasal 2), dan maksimum 30 tahun untuk yang non [bukan] pertama kali tetapi beroperasi di Indonesia (Pasal 3).

Kemudian Permenhub PM 160/2015 itu diubah dengan PM 7 Tahun 2016, khusus hanya mengubah tentang pesawat kargo, untuk kategori transportasi penumpang normal tetap batas usia pesawatnya. Lalu, PM 160/2015 dan PM 7/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan PM No. 155/2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga.

Berdasarkan PM 155/2016 tersebut, kata Husendro, usia batas pesawat untuk pendaftaran pertama berubah menjadi maksimum 15 tahun, dan nonpendaftaran pertama menjadi 35 tahun. Dengan alasan meningkatkan investasi di bidang penerbangan, PM 155/2016 dicabut melalui PM 27 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Mei 2020.

Dengan kata lain tidak ada lagi pembatasan batas usia pesawat untuk jenis transportasi penumpang atau niaga, Padahal UU Penerbangan 2009 mengamanatkan adanya batas usia pesawat yang ditentukan Menteri agar dapat beroperasi di Indonesia (askara.co, 10/1/2021).

Meskipun setiap pabrikan pesawat memiliki standar tentang batasan maksimal usia pesawat angkutan niaga, seharusnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap memberikan aturan tegas tentang pembatasan usia pesawat demi lebih menjaga dan menjamin keselamatan penumpang. Hal ini seharusnya menjadi bentuk kehati-hatian dari pemerintah untuk menjaga keamanan penerbangan.

Sistem Transportasi dalam Sistem Islam Kafah Menjaga Nyawa Manusia

Konsep transportasi dalam sistem kapitalisme sekuler menganggap bahwa transportasi hanyalah produk industri yang dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan materi sebanyak mungkin.

Transportasi menjadi aset yang diswastanisasi dan berfungsi bisnis, bukan lagi sebagai fungsi pelayanan publik oleh pemerintah/ negara yang aman dan tidak mengancam nyawa warga negara. Dalam hal ini, negara hanya sebagai fasilitator dengan kacamata komersial, bukan pengendali utama. Bagaimana sistem transportasi dalam sistem Islam?

Pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab utama negara, bukan diserahkan kepada swasta. Mindset negara Islam dalam menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau oleh warga negaranya adalah pelayanan negara yang sepenuh hati.

Ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin al Khaththab ra. tatkala beliau menjadi kepala negara, beliau pernah berujar, “Seandainya, ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti.”

Kebijakan transportasi yang aman dan nyaman dalam sistem Islam berlangsung hingga abad ke-19 Khilafah Utsmaniyah.

Kedua, perencanaan wilayah dan tata kota negara Islam dilakukan sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Sebagai contoh, ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan dibangun masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan (sumut.antaranews.com, 3/7/2019).

Dengan demikian, warga negara tercukupi sebagian besar kebutuhannya dan tak membutuhkan akses terlalu banyak ke luar kota atau luar tempat tinggalnya karena hampir semua kebutuhannya tercukupi dan dapat dijangkau di tempat yang dekat tempat tinggalnya. Kemacetan dan masalah lalu lintas lainnya juga bisa diminimalisasi.

Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dalam membangun sarana dan prasarana transportasi. Contohnya untuk transportasi udara. Ilmuwan muslim seperti Abbas Ibnu Firnas dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang, seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara, sampai sejarawan Phillip K. Hitti menulis dalam History of the Arab, “Ibn Firnas was the First man in history to make a scientific attempt at flying.”

Selain itu, kaum muslimin telah menggunakan jenis kuda dan unta untuk menempuh perjalanan, untuk dilaut mereka juga banyak mengembangkan teknologi kapal. Tipe kapal yang ada mulai dari perahu cadik kecil hingga kapal dagang berkapasitas di atas 1.000 ton dan kapal perang untuk 1.500 orang.

Pada abad 10 M, al-Muqaddasi mendaftar nama beberapa lusin kapal, ditambah dengan jenis-jenis yang digunakan pada abad-abad sesudahnya. Pada abad 19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi ini. Saat kereta apu ditemukan di Jerman, segera ada keputusan Khalifah untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji. (sumut.antaranews.com, 3/7/2019).

Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam yang sinergi dengan sistem transportasi. Sistem Islam kafah memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang adil dan meminimalkan ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Secara langsung maupun tidak, sistem ekonomi akan mempengaruhi kebijakan transportasi yang ada di dalam sebuah negara. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *