[News] Ustazah Nida Sa’adah: Masih Percaya Resep IMF?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Tim International Monetary Fund (IMF) yang dipimpin Thomas Helbling melakukan diskusi virtual mengenai perekonomian Indonesia untuk Konsultasi Article IV 2020 dari 25 November hingga 11 Desember 2020. Thomas Helbling sendiri merupakan Mission Chief IMF untuk Indonesia.

Dalam diskusi itu, IMF memberikan beberapa penilaian positif mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, terutama soal beberapa kebijakan seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan bergabungnya Indonesia dalam pakta perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu, IMF juga memiliki prediksi mengenai laju ekonomi ke depan.

“Prospeknya positif. Membangun pemulihan ekonomi pada paruh kedua tahun 2020. Produk Domestik Bruto (PDB) riil diproyeksikan meningkat sebesar 4,8% pada tahun 2021 dan 6% pada 2022, dipimpin langkah-langkah dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta peningkatan ekonomi global dan kondisi keuangan.” (cnbcindonesia.com, 8/1/2021)

Selain itu, IMF juga memberikan pujian bagi Indonesia dalam hal mengarahkan kepada ekonomi yang berbasis lingkungan. (mediaindonesia.com, 12/1/2021).

Menyoroti hal ini, pakar ekonomi Islam, Ustazah Nida Sa’adah, S.E.Ak., M.E.I., menasihati agar pujian bertubi-tubi yang diberikan IMF pada ekonomi Indonesia, mestinya tidak membuat negeri ini berbangga diri.

Hal ini mengingat track record kegagalan IMF menangani kondisi ekonomi berbagai negara yang mengambil pinjaman pada lembaga rente ini.

“Termasuk kegagalan menangani ekonomi Indonesia saat mengalami krisis moneter 13 tahun yang  lalu,” ujarnya.

Resep IMF, Tak Terbukti Mujarab

Menurutnya ada beberapa indikator kritis yang harus dikaji, yaitu adanya UU Cipta Kerja dan bergabungnya Indonesia dalam RCEP.

“UU Cipta Kerja dinilai akan menurunkan hambatan investasi penciptaan lapangan kerja baru. Sedangkan RCEP dinilai akan membawa manfaat dengan parameter kenaikan PDB. Distribusi vaksin dan kebijakan fiskal pun dinilai membantu pemulihan ekonomi,” paparnya.

Ia mengulas masing-masing indikator tersebut.

Pertama, jika IMF mengatakan investasi akan menciptakan lapangan kerja baru, faktanya kecenderungan tren investasi saat ini lebih ke padat modal daripada padat karya. Sementara dalam UU Cipta Kerja juga tidak ada syarat yang mengharuskan investor yang masuk harus menyerap banyak tenaga kerja dari Indonesia.

“Bahkan dalam UU Cipta Kerja dibuka kemudahan masuknya tenaga kerja asing. Serapan tenaga kerja yang mestinya banyak di sektor riil, juga makin sulit karena UU Cipta Kerja justru memudahkan para investor menguasai aset riil, baik berupa lahan maupun deposit sumber daya alam,” cetusnya.

Kedua, jika IMF menyatakan bergabung dengan RCEP akan meningkatkan PDB, juga belum teruji.

“Kalau masing-masing negara memiliki peluang yang sama dalam hubungan perdagangan antar negara, apakah otomatis peluang nilai transaksinya akan sama?” tanyanya retorik.

Belum tentu, tambahnya, karena itu sangat tergantung pada competitive advantage masing-masing negara. Sementara, selama ini tidak terlihat dukungan pemerintah terhadap berbagai sektor di bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa agar memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing.

Belum lagi beban utang, tentu menjadi tekanan tersendiri pada keuangan negara. Termasuk beban utang ke IMF, akan selalu membuat alokasi keuangan negara terserap banyak dalam penyelesaian utang.  Ditambah lagi jika diulas dari aspek meratakan kesejahteraan.

“Andai PDB tinggi pun, belum tentu ekonomi masyarakat luas menjadi lebih baik. Karena angka indeks gini rasio Indonesia selama ini memang sudah besar. Artinya kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar,” tegasnya.

Ketiga, jika IMF menyebutkan distribusi vaksin dan kebijakan fiskal membantu pemulihan ekonomi, statement ini harus diuji apakah langkah tadi menyelesaikan masalah utama mandeknya ekonomi.

Ekonomi dunia memang sudah melambat sebelum pandemi karena praktik ekonomi riba. Makin parah saat dalam situasi gagal mengatasi pandemi, sektor riil ditutup.

“Distribusi vaksin tanpa disertai langkah penanganan serius memisahkan orang yang sehat dengan yang sakit, tidak akan banyak berarti. Kebijakan fiskal dengan memangkas beberapa pungutan fiskal dalam kegiatan ekonomi, juga tidak akan banyak berarti jika ekonomi di sektor riil belum full-capacity,” kritiknya.

Dengan demikian, tegasnya, tidak ada kepastian apa pun dalam narasi IMF bahwa ekonomi Indonesia membaik. Ekonomi justru akan bisa diharapkan membaik dengan cara melepaskan diri dari jerat IMF.

“Pertama, karena tidak ada kebaikan apa pun dalam ekonomi riba. Kedua, karena resep IMF yang tidak pernah teruji kemujarabannya,” tegasnya.

Resep Ekonomi Syariah Kaffah, Terbaik

Ustazah Nida memaparkan nilai-nilai Islam dan sistem ekonomi Islam menghasilkan roda ekonomi yang stabil, meningkatkan produktivitas ekonomi, meratakan kesejahteraan ke semua individu rakyat, tidak berbuah kemiskinan massal, serta tidak ada jurang kesenjangan kekayaan.

“Bahkan di saat terjadi wabah, ekonomi tetap bergerak produktif sebagaimana terlihat di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab,” urainya.

Ia menjelaskan situasi krisis terburuk yang tidak memiliki formula solusi dalam peradaban sekuler hari ini, bisa diselesaikan dengan penerapan syariat kaffah. Melalui penataan ulang kebijakan di aspek makro ekonomi dan mikro ekonomi berbasis syariah.

“Makro ekonomi syariah akan menghapus perangkat kebijakan fiskal dan moneter sekuler yang juga terbukti tidak berhasil diaplikasikan saat krisis melanda semua sektor,” tukasnya.

Ia menguraikan cakupan tata ulang kebijakan makro dan mikro ekonomi syariah.

Pertama. Menata ulang sistem keuangan negara, diganti dengan sistem APBN Syariah yakni Baitulmal, dengan tiga pos pendapatan utama berupa pengelolaan harta milkiyah ammah, pengelolaan harta negara, pengelolaan zakat mal. Tanpa pengenaan pajak dan utang.

Kedua. Menata ulang sistem moneter. Menggunakan sistem moneter Islam, yakni emas dan perak (dinar dan dirham). Meninggalkan sistem moneter fiat money.

Ketiga. Menata ulang kebijakan fiskal. Menghapus semua pungutan pajak yang bersifat permanen. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut dalam situasi extraordinary dengan objek pungutan pada aghniya (orang kaya).

Setelah kondisi extraordinary terselesaikan, pajak dihentikan. Kebijakan fiskal dalam syariah mengacu pada produktivitas aset. Contoh penetapan tarif pada tanah kharaj dihitung berdasarkan tingkat produktivitas lahan/harga pasar tanaman/pertimbangan lain dari Khalifah.

Keempat. Menata ulang sistem kepemilikan aset di permukaan bumi yang berpengaruh terhadap metode pengelolaan. Aset sumber daya alam ditetapkan sebagai milik umum berdasarkan hadis Nabi saw. Bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang gembalaan, dan api.

Sumber daya alam haram diprivatisasi. Negara Khilafah wajib mengelolanya dengan amanah. Hasil pengelolaan dialokasikan untuk memberikan pendidikan dan kesehatan secara gratis dan berkualitas bagi semua rakyat.

Kelima. Mikro ekonomi syariah diterapkan untuk mengatur aktivitas ekonomi antarindividu dan pebisnis. Negara Khilafah melarang praktik riba dan transaksi yang melanggar aturan syariat.

Selain itu, sistem Islam pada Negara Khilafah mempunyai beberapa mekanisme ekonomi agar sirkulasi kekayaan berjalan dengan lancar.

Negara Khilafah akan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi seperti larangan kanzul mal (penimbunan harta). Harta yang disimpan atau ditahan dalam berbagai bentuk surat berharga adalah termasuk dalam hal ini.

“Negara Khilafah akan menghentikan kegiatan transaksi ribawi dan spekulatif. Dan penerapan zakat mal akan diberlakukan dalam pengaturan negara yang akan mendistribusikannya hanya kepada delapan ashnaf,” tegasnya.

Ustazah Nida menyatakan mekanisme seperti itu membuat sirkulasi ekonomi berjalan lancar. “Dan karena Negara Khilafah memprioritaskan upaya penyelesaian wabah secara tuntas tanpa berhitung untung rugi, maka langkah itu justru berdampak baik bagi perekonomian. Khilafah adalah ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

One thought on “[News] Ustazah Nida Sa’adah: Masih Percaya Resep IMF?

Tinggalkan Balasan