Sejahtera di Sistem Serakah, Bisakah?

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Ada yang tak makan tempe dan tahu? Tentu jika ini dilontarkan pada masyarakat +62, hampir semua menjawab, “Saya makan tempe dan tahu.”

Bagaimana tidak? Makanan berprotein nabati ini adalah makanan yang merakyat. Selain dapat menggantikan sumber protein hewani, harganya pun nyaman di kantong. Sehingga keduanya menjadi favorit masyarakat kelas menengah dan bawah. Namun, bagaimana jadinya jika tahu dan tempe langka di pasaran?

Seperti yang terjadi baru-baru ini, awal tahun bukan hanya angka saja yang berganti. Tapi ternyata harga-harga pun ikut berganti. Bahkan ada beberapa makanan yang jadi langka. Seperti tempe dan tahu yang tiba-tiba hilang dari pasaran. Usut punya usut para produsen sedang mogok kerja, gara-gara harga kedelai naik (republika.co.id, 2/2/21).

Tempe dan tahu adalah makanan berprotein yang murah meriah. Wajar saja kalau dua lauk ini paling dicari di pasaran. Apalagi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, tempe dan tahu merupakan lauk wajib setiap hari. Kenapa demikian?

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan masyarakat yang hidup pas-pasan. Pendapatan yang diperoleh harus dipakai untuk memenuhi sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kadang harus mengambil utang untuk menutupi kekurangan. Apalagi yang gajinya satu juta kurang, atau yang tak memiliki pekerjaan tetap seperti buruh tani atau buruh kuli bangunan.

Dapat makan nasi saja sudah senang. Ada lauk tahu tempe sudah membahagiakan. Jika tempe dan tahu jadi langka dan naik harga, mau makan pakai lauk apa mereka? Bagaimana bisa makan sehat, jika protein nabati saja tidak dapat? Pantas saja jika stunting mengintai anak-anak +62.

Mimpi Hidup Sejahtera Bersama Kapitalisme

[Semua] sejahtera di bawah naungan kapitalisme bagaikan mimpi di siang bolong. Kapitalisme yang mengagungkan kebebasan kepemilikan membuat orang berlomba-lomba menumpuk kekayaan. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsunya.

Akhirnya yang punya modal akan tambah kaya, sedangkan yang miskin tak mampu berbuat apa-apa. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin pun semakin menganga.

Para konglomerat akan menghabiskan hartanya untuk memenuhi segala kesenangan. Berbeda dengan orang-orang miskin, mereka akan mengais-ngais rupiah hanya untuk bertahan hidup. Jangankan untuk biaya sekolah atau bersenang-senang, sekadar untuk biaya makan dan tempat tinggal saja mereka ngos-ngosan. Jika terjadi seperti ini, dari mana kesejahteraan dapat tercapai?

Belum lagi kalau ada pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti di masa pandemi saat ini. Kesulitan akan semakin mengimpit masyarakat. Jika sebelum PHK keluarga mampu membeli telur, tahu, dan tempe sebagai lauknya, setelah PHK dapat makan sehari tiga kali saja sudah bersyukur.

Ya kalau tinggalnya di desa masih ada rambanan di kanan kiri rumah. Bisa juga gratisan dari tetangga. Bagaimana yang hidupnya di kota? Siapa yang mau memberi gratisan setiap hari?

Tidak adanya jaminan negara atas sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, termasuk pendidikan oleh negara, membuat rakyat harus memikirkan sendiri cara memenuhi kebutuhannya. Para kapitalis yang menguasai distribusi barang misalnya, akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan mereka bisa melakukan penimbunan.

Ketiadaan atau kelangkaan barang di pasaran akan membuat harga menjadi naik. Naiknya harga barang terutama sembilan kebutuhan pokok otomatis akan membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhannya. Sudah pendapatan tetap, keperluan hidup meningkat. Dari mana kesejahteraan bisa didapat?

Lalu bagaimana tugas negara? Negara dalam kapitalisme hanya berperan sebagai fasilitator saja. Negara akan menyelesaikan masalah manakala ada individu yang terganggu kepentingannya. Apalagi kalau yang terganggu adalah para kapitalis, yang telah berjasa memenangkan pemilihan, kesengsaraan rakyat pun akan dinomorduakan.

Rakyat Sejahtera dalam Khilafah

Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan dalam Islam. Khilafah menjadikan akidah Islam sebagai landasannya. Segala keputusan atau kebijakan dalam Khilafah didasarkan atas petunjuk wahyu. Semua aturan dibuat sesuai Al-Qur’an dan Sunah.

Khilafah memiliki tugas mengurusi urusan umat. Khalifah sebagai pemimpinnya akan berusaha memenuhi tugas itu dengan baik. Khalifah memahami bahwa menjadi pemimpin adalah amanah. Amanah nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR Bukhari)

Khilafah memiliki cara tersendiri dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Khilafah akan menjamin pemenuhan sandang, pangan, dan papan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Khilafah memiliki kebijakan yang menyeluruh. Hal itu meliputi, pertama, Khilafah akan memastikan tersedianya lapangan pekerjaan terutama bagi para ayah, agar dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarga yang jadi tanggungannya.

Kedua, jika ada kepala keluarga yang enggan dan malas, tidak mau bekerja dan bertanggung jawab, negara akan memaksanya untuk bekerja. Bahkan jika perlu akan memberinya sanksi hingga jera.

Ketiga, Khilafah akan memastikan harga kebutuhan pokok tersebut terjangkau rakyat. Jika terjadi kenaikan harga pangan misalnya, negara akan langsung menambah pasokan dari daerah lain, tanpa mematok harga yang itu diharamkan dalam Islam.

Keempat, Khilafah akan memastikan berjalannya mekanisme berjenjang pada keluarga besar terkait tanggung jawab memberikan nafkah dalam lingkup keluarga.

Kelima, terkait pangan, Khilafah dengan kebijakan politik agraria akan senantiasa mendorong masyarakat untuk menggarap tanah mereka agar produktif dan melarang menyia-nyiakan tanah selama tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian tidak ada tanah menganggur, semua produktif.

Keenam, Khilafah akan mendorong penelitian-penelitian yang dapat meningkatkan penemuan bibit varietas unggul sehingga hasil panen akan melimpah.

Ketujuh, Khilafah dapat langsung memberikan bantuan tanpa imbalan pada kepala keluarga yang membutuhkan modal kerja. Baik berupa tanah, peralatan ataupun dana, secara langsung.

Kedelapan, jika ada kepala keluarga yang tidak mampu bekerja karena sebab syar’i dan tidak memiliki keluarga besar untuk membantu penafkahan/kurang, negara dapat langsung memberikan hibah dan subsidi langsung pada mereka, dalam hal pemenuhan sandang, pangan, dan papan.

Kesembilan, Khilafah akan memastikan distribusi zakat berjalan sesuai ketentuan syariat, yakni peruntukan pada delapan ashnaf (orang yang berhak menerima zakat) termasuk di antaranya fakir miskin.

Kesepuluh, Khilafah akan senantiasa mendorong individu-individu kaya untuk berlomba-lomba memperbanyak sedekah untuk membantu warga yang membutuhkan. Bantuan ini boleh ditujukan untuk warga negara muslim maupun nonmuslim. Kecuali zakat yang diberikan kepada muslim saja.

Jika pengurusan kesejahteraan masyarakat dalam sistem Khilafah begitu lengkap, mengapa masih ragu untuk memakainya? Bukankah melaksanakan aturan Islam secara kaffah adalah kewajiban? [MNews/Gz]

2 thoughts on “Sejahtera di Sistem Serakah, Bisakah?

Tinggalkan Balasan