Guru Merajut Asa di Sistem Salah, Mungkinkah?

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah gelar yang tak biasa. Sebab, tugas dan tanggung jawabnya amatlah luar biasa. Baik buruknya guru akan berdampak pada generasi yang dididiknya. Guru, lisannya digugu, lakunya ditiru.

Tanpa guru, tak ada ilmu yang diajarkan. Karena guru adalah penyampai ilmu laksana pelita di gelap gulita. Setinggi-tinggi jabatan seseorang, ia tak akan sampai pada jabatan tersebut tanpa seorang guru. Di balik prestasi gemilang, selalu ada guru yang mengajarkan.

Sayangnya, pengorbanan guru tak berbalas kepastian setelah kebijakan pemerintah yang hanya merekrut guru lewat jalur PPPK. Mendikbud Nadiem Makarim mengakui bila pada rekrutmen tahun 2021 ini, pemerintah hanya akan fokus merekrut satu juta guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memenuhi kebutuhan guru di banyak daerah.

Meski demikian, Nadiem memastikan rekrutmen CPNS untuk formasi guru bakal tetap ada meski tak merinci kapan CPNS untuk formasi guru akan kembali dibuka. BKN akan mengganti rekrutmen guru hanya dilakukan lewat jalur PPPK seiring rencana untuk memenuhi kebutuhan 1 juta guru. (CNNIndonesia, 6/1/2021)

Nasib Guru

Perekrutan guru yang tidak lagi menggunakan jalur CPNS dinilai membuat nasib guru tak menentu. Menurut Koordinator Pusat Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim,  rencana tersebut berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan.

Pasalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN) mengatur dua jenis pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Satriwan khawatir jika perekrutan guru hanya lewat jalur PPPK, kelak tak akan ada guru berstatus PNS.

Arifin Junaidi, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif mengatakan guru dengan status PPPK dikhawatirkan bisa diputus sewaktu-waktu. Sampai saat ini masih ada kekurangan 1,3 juta tenaga pendidik. Sementara pemerintah hanya merekrut 1 juta. Itu pun bukan lagi melalui formasi CPNS.

Guru yang direkrut melalui seleksi PPPK memang memberi kesempatan bagi guru honorer untuk merajut asa dalam kesejahteraan upah. Sebab, guru honorer selalu menjadi pihak yang terzalimi dengan gaji di bawah standar UMK. Bahkan sangat jauh dari kata ‘layak’.

Hanya saja, kebijakan ini seperti menganggap tenaga guru tak ubahnya buruh. Jika menunjukkan performa yang meningkat, kontrak terus lanjut. Namun, bila profesionalismenya stagnan atau cenderung menurun, entah dilanjut atau tidak.

Dilema Guru di Sistem Salah

Di antara profesi yang paling banyak tuntutan dan persyaratan yang detail adalah tenaga pendidik. Seleksi formasi guru sebagai pegawai pemerintah tidaklah mudah. Banyak guru yang menggantungkan harapan dengan menjadi ASN. Mereka berlomba ikut seleksi pendaftaran CPNS. Paling tidak, upah mereka terjamin dengan menjadi PNS. Sayangnya, hal itu harus kandas akibat kebijakan ini.

Pemerintah beralasan kebijakan ini diambil lantaran dari hasil evaluasi perekrutan CPNS formasi guru, banyak guru berstatus PNS meminta mutasi setelah pengangkatan. Hal inilah yang menurut pemerintah, dianggap sebagai salah satu biang keladi masalah pemerataan pendidikan hingga kini belum juga terselesaikan.

“Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS,” kata Bima, Kepala BKN. (Kontan.co.id, 3/1/2021)

Jika memang itu alasan pentingnya, mengapa pemerintah tidak melakukan kajian menyeluruh sebab utama tidak meratanya sistem pendidikan di Indonesia? Seandainya semua fasilitas dan akses pendidikan merata, tentu tidak ada guru yang bergerilya meminta mutasi setelah mengabdi selama 5 tahun.

Banyaknya permintaan mutasi guru biasanya karena lokasi penempatan mereka mengabdi memiliki akses yang minim. Baik fasilitas pendidikan atau akses publik di wilayah tersebut. Akibat pembangunan tak merata, para guru cenderung tidak kerasan (betah) jika ditempatkan di daerah terpencil atau tertinggal.

Sangat banyak fakta ketimpangan di dunia pendidikan. Ada sekolah dengan fasilitas wah, tak jarang pula terdapat sekolah yang bangunannya hampir ambruk dan sangat jauh disebut sebagai sekolah. Ada guru bergaji tinggi, ada pula guru bergaji rendah atau tak dapat gaji.

Jika ingin menyelesaikan problem pendidikan, maka pandanglah masalah pendidikan itu secara komprehensif. Bukan sepotong-potong. Agar solusi yang diberikan tidak tambal sulam.

Guru ingin jadi PNS karena berharap ada jaminan kesejahteraan hingga masa tua. Guru ingin mengajar di tempat yang memiliki akses mudah. Itu fitrah. Oleh karena itu, masalah pemerataan serapan tenaga pendidik berkelindan bersama kebijakan politik negara.

Jika pendidikan masih berkiblat pada kapitalisme, mustahil terwujud kesejahteraan siswa dan guru. Pendidikan berasas sekularisme adalah penyumbang terbesar kerusakan generasi. Kapitalisasi pendidikan sejatinya adalah sumber masalah sistem pendidikan saat ini.

Perlakuan Islam terhadap Guru

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Pendidikan adalah hak bagi setiap individu mendapatkannya. Karena itu, pendidikan di masa peradaban Islam mengalami kegemilangan sepanjang sejarah. Sistem Islam banyak melahirkan ilmuwan sekaligus ulama yang membidangi banyak ilmu. Hal itu karena negara Khilafah mengambil peran besar dalam menciptakan peradaban mulia.

Pencapaian ini belum pernah bisa dilampaui peradaban mana pun, termasuk kapitalisme. Sebab, dalam pandangan Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sistem Islam memberi suasana yang sangat mendukung belajar. Bahkan sistem ini mampu memberi kesejahteraan bagi tenaga pendidiknya.

Penghargaan Islam terhadap ilmu sungguh mengagumkan. Tak heran bila banyak bermunculan sosok cerdas dan berprestasi dalam ilmu. Sebagai contoh, Kekhilafahan Abbasiyah adalah yang paling banyak melahirkan guru berkualitas.

Begitu pentingnya ilmu, khalifahnya kala itu, yaitu Harun Ar Rasyid adalah pemimpin yang sangat menghormati profesi guru. Beliau pernah mengundang seorang ulama hadis ternama di masanya, Abu Muawiyah al-Dharir.

 

Saat itu beliau diundang Khalifah untuk membacakan hadis di depannya. Setelah membacakan hadis, Abu Muawiyah menyantap makanan bersama khalifah. Setelah itu beliau cuci tangan tanpa menghiraukan gelas di depannya dituangkan air minum oleh seseorang.

“Wahai Abu Muawiyah, tahukah siapa yang menuangkan air ke dalam gelasmu? Beliau adalah sang Khalifah sendiri,” demikian dikatakan Wazir pendamping Khalifah. Abu Muawiyah sejenak memandang wajah Khalifah. Harun Ar Rasyid pun tersenyum dengan berkata: “Aku sangat memuliakan orang berilmu.”

Di riwayat lain pernah dikisahkan pula bagaimana adab kedua putra Khalifah Harun Ar Rasyid kepada gurunya. Setiap selesai belajar, kedua putra khalifah bergegas menyiapkan sandal alas kaki gurunya.

Hingga suatu saat mereka berebut siapa yang memasangkan sandal ke kaki guru mereka. Mereka kemudian setuju berbagi posisi menyematkan kaki gurunya pada alas kaki yang telah mereka siapkan.

Kesejahteraan Guru di Sistem Khilafah

Dalam sistem Islam, guru begitu dihormati oleh negara dan masyarakat. Para pelajar muslim (mahasiswa) mempunyai perhatian besar terhadap gurunya. Bahkan, sering kali lebih suka bertatap muka langsung  dengan gurunya daripada dengan tulisan-tulisan mereka.

Pada masa kekhalifahan Harun Ar Rasyid, anak usia 8 tahun sudah hafal Al-Qur’an. Di usia 11 tahun mereka menguasai fikih dan ilmu lain; meriwayatkan hadis; dan berdialog dengan guru sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di masa itu.

Di sistem sekuler kapitalis hari ini, anak  di usia itu sudahkah secemerlang masa Islam? Dukungan negara terhadap guru, siswa, dan ilmu begitu besar. Negara berperan penuh. Itulah rahasia kegemilangan peradaban Islam kala itu.

Penerapan sistem Islam secara kafah saat itu berhasil memenuhi dan menjamin kebutuhan siswa dan guru. Kebutuhan pokok dan biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah sehingga membuat hidup mereka menjadi nyaman.

Dalam Islam, guru berposisi sebagai aparatur negara (muwazif daulah). Tidak ada pembedaan status guru PNS dan honorer. Semua guru dimuliakan dalam sistem Islam karena perannya yang begitu strategis.

Pada masa Daulah Abbasiyah, tunjangan kepada guru begitu tinggi seperti yang diterima oleh Zujaj pada masa Abbasiyah. Setiap bulan beliau mendapat gaji 200 dinar. Sementara Ibnu Duraid digaji 50 dinar per bulan oleh al-Muqtadir.

Di masa Shalahuddin Al Ayyubi, Syekh Najmuddin Al-Khabusyani misalnya, yang menjadi guru di Madrasah al-Shalāhiyyah setiap bulannya digaji 40 dinar dan 10 dinar (1 dinar hari ini setara dengan Rp3.500.000, jadi setara Rp140.000.000) untuk mengawasi wakaf madrasah.

Begitulah totalitasnya sistem Islam ketika diterapkan. Semua terintegrasi dalam sistem politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunah. Dengan Islam, guru bisa sejahtera. Namun, di sistem salah seperti sekuler kapitalisme, kesejahteraan guru bagai menegakkan benang basah. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Guru Merajut Asa di Sistem Salah, Mungkinkah?

  • 10 Januari 2021 pada 18:05
    Permalink

    Guru adalah orang tua anak2 kita seyogyanya kita orang tua dan negara memperhatikannya krn ditangan guru kemajuan generasi berikutnya terletak

Tinggalkan Balasan