Khilafah Melindungi Nyawa Nakes dan Memuliakannya

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Negeri demokrasi dengan segudang permasalahannya, telah merenggut ratusan nyawa pasukan garda terdepan dalam peperangan melawan Covid-19. Pemerintah—yang gagal menanggulangi pandemi—menjadi pihak paling bertanggung jawab atas melayangnya ribuan nyawa umat manusia.

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, sejak Maret hingga akhir Desember 2020 terdapat total 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kematian tenaga kesehatan paling tinggi di Asia. (nasional.kompas.com 02/01/2020)

Kematian petugas medis naik lima kali lipat dari awal pandemi. Mereka terdiri dari 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga laboratorium medis. Hal demikian merupakan dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas yang terjadi seperti liburan, pilkada dan aktivitas kerumunan lainnya.

Sungguh nahas nasib para tenaga kesehatan (nakes) di negeri ini, jumlah mereka tak sebanding dengan beban yang harus dipikul. Pasalnya, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Itu artiya, jika kehilangan 100 dokter sama dengan 250.000 penduduk tidak memiliki dokter. (kompas.com 29/12/2020)

Mengapa penguasa seolah abai terhadap nyawa nakes? Bagaimana Islam melindungi nyawa nakes dan memuliakannya?

Kebijakan Kontraproduktif Mengatasi Pandemi

Kehilangan tenaga medis merupakan kerugian yang sangat besar, karena pertarungan melawan Covid-19 belum usai. Tingginya kematian para nakes ini pun menjadi sinyal kuat betapa buruknya penanganan pandemi oleh penguasa. Buktinya, sejumlah kebijakan pemicu kerumunan malah difasilitasi pemerintah.

Rekam jejak kebijakan pemerintah dari awal mula pandemi telah membenarkan prediksi para pakar. Yaitu penyebaran wabah akan tak terkendali, sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian. Lihatlah di awal mula pandemi, pemerintah malah menerapkan PSBB lalu memberlakukan new normal. Padahal anjuran para pakar adalah karantina wilayah/lockdown lokal.

Setelah itu, saat grafik masih terus meninggi, pemerintah malah melakukan sejumlah kebijakan kontraproduktif. Seperti membuka transportasi umum, pasar, pariwisata dan terparah adalah Pilkada masih tetap terselenggara.

Mirisnya lagi, tenaga medis tak dibekali dengan perlengkapan dan fasilitas yang memadai. Kala para nakes di pelosok teriak kekurangan APD, pemerintah malah ekspor APD.

Lahir dari Paradigma Sistem Sekuler

Kebijakan selama ini kontraproduktif terhadap laju penyebaran Covid-19. Tak didengarnya suara pakar dalam mengambil keputusan. Serta nyawa nakes yang seolah tak berharga. Semua itu tak lepas dari paradigma sistem pemerintahan kita yang sekuler. Karena negara sekuler tak menjadikan agama sebagai kiblat pemecah masalah.

Sistem demokrasi sekulerlah yang melahirkan penguasa yang zalim. Kebijakannya selalu saja kontraproduktif dengan keselamatan nyawa umat.

Ngototnya mereka dalam melangsungkan Pilkada misalnya, adalah bukti syahwat kekuasaan menjadi pengendali setiap kebijakan. Klaster Pilkada pun tercipta di atas langgengnya dinasti politik penguasa.

Belum lagi jika kita berbicara korupsi dana bansos. Dari level daerah hingga menteri seolah berlomba memancing di air keruh. Mereka menutup mata terhadap nasib rakyatnya yang kelaparan, mal nutrisi pada anak-anak, menggelandang karena ledakan PHK, hingga mati karena kemiskinan.

Sistem ini pun melahirkan penguasa yang berorientasi pada materi. Lihatlah pemberlakuan new normal yang sarat akan kepentingan ekonomi. Bahkan rencana vaksinasi pun tak lepas dari hitung-hitungan ekonomi. Inilah yang terus memunculkan klaster baru dan akhirnya wabah semakin tak terkendali.

Sistem demokrasi yang mahal telah menjadi jalan para cukong untuk masuk dan terlibat dalam setiap kebijakan. Kolaborasi penguasa dan pengusaha akan melahirkan regulasi yang hanya mengakomodir kepentingan pemilik modal. Sehingga pengerukan SDA oleh asing menjadi sah, padahal semua itu adalah harta rakyat yang seharusnya digunakan untuk sebaik-baik kemaslahatan umat.

Sistem layanan publik, termasuk sistem kesehatan pun dikendalikan oleh swasta. Inilah yang menyebabkan kepentingan ekonomi seolah di atas kepentingan nyawa. Sehingga tingginya angka kematian nakes adalah konsekuensi logis diterapkannya sistem demokrasi sekuler.

Penguasa dalam Islam Mewujudkan Hifdzu an Nafs

Makna kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menegakkan syariat. Sehingga penguasa yang duduk di tampuk kekuasaan adalah mereka yang amanah dan paham agama, serta menjadikan agama sebagai problem solving dalam setiap keputusannya.

Penguasa bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan umat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Maka, sistem kesehatan berada di bawah kendali pemerintah secara penuh. Sehingga, pelayanannya tidak berorientasi pada materi, seperti apa yang terjadi pada sistem kesehatan saat ini.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari)

Penguasa pun adalah orang yang melindungi agama, akal, harta, kehormatan dan jiwa masyarakat (maqashidu asysyariah). Sehingga tak akan terjadi dalam sistem islam, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dari nyawa.

Karena keselamatan jiwa adalah prioritas utama yang harus dilindungi pemerintah. Penguasa senantiasa berupaya mewujudkan hifdzu an nafs (penjagaan nyawa manusia) sebagai bagian dari maqashidu asysyariah.

Layanan Kesehatan Khilafah Antigagal

Sistem kesehatan yang dikendalikan penuh oleh negara dan disertai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, akan menghantarkan pada sistem kesehatan yang anti gagal. Persoalan pandemi pun tak akan dibiarkan berlarut-larut hingga nyawa nakes menjadi taruhan.

Kebijakan di awal pandemi, sistem pemerintahan Khilafah akan mengarantina wilayah yang terkena wabah dengan segera, agar tak menyebar ke mana-mana. Sehingga daerah yang tak terkena wabah bisa melakukan aktivitas dengan normal. Setelah itu, daulah memisahkan orang yang sehat dan yang sakit sesuai anjuran syariat. Agar yang sakit langsung diisolasi dan diberi pelayanan kesehatan hingga sembuh.

“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)

Maka, tes massal seperti swab test dan rapid test akan masif dilakukan secara cepat oleh pemerintah. Agar dengan cepat bisa mengisolasi pasien sehingga penyebaran mudah dikendalikan.

Pelayanan yang prima pun didapatkan para pasien hingga sembuh. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang mumpuni akan disediakan Khilafah. Dalam tulisan Prof. Fahmi Amhar bertajuk “Pelayanan Kesehatan dalam Sejarah Khilafah” disebutkan, pada abad pertengahan, hampir semua kota besar Khilafah memeiliki rumah sakit. Di Kairo, rumah sakit Qalaqun dapat menampung 8 000 pasien. Setelah itu, sistem kesehatan Khilafah diikuti oleh Eropa.

Daulah pun memuliakan para nakes dengan melengkapi kebutuhannya, seperti APD, obat-obatan, dll. sistem keuangan yang kuat, akan mampu memenuhi itu semua. Selain itu, jam kerjanya pun akan manusiawi, nakes tak akan dibebankan dengan jam kerja yang berat walaupun saat pandemi. Karena jumlah nakes akan banyak dan berkualitas.

Sistem pendidikan yang dikendalikan penuh oleh negara akan menghasilkan tenaga medis yang berlimpah dan berkualitas. Pendidikan akan sangat murah dan gratis karena dijamin negara. Beban biaya pendidikan tidak diberikan pada individu. Termasuk juga dana penelitian akan besar-besaran digelontorkan pemerintah, apalagi masa pandemi agar vaksin cepat ditemukan.

Inilah gambaran pengurusan negara terhadap pandemi dan pelayanan kesehatan khilafah yang telah terbukti mampu menyelesaikan pandemi dengan cepat dan tuntas.

Semoga syariat Islam segera diterapkan, agar tak ada lagi nyawa nakes dan masyarakat yang hilang akibat kelalaian penguasa dalam sistem demokrasi sekuler. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Khilafah Melindungi Nyawa Nakes dan Memuliakannya

  • 10 Januari 2021 pada 06:22
    Permalink

    Iya.. Saya bu. Dian. Dri surabaya.. Saya sangat prihatin sekali dengan kondisi spt ini…negara kita sda terlalu banyak terpuruk.. Tentang ekonomi…kita sda sangat 2 terpuruk dengan masa2 pandemik spt ini Rakyat nya semakin susah.. Kerja di PHK besar2ran.. Ekonomi harga semua melonjak…uang BLT Pun tidak semua yg dapat.. Kdang spt sya saja orang sudah tidak punya,,BLT tidak dpt..makan pun susah..beli paketan sekolah sja susah…hp saja pinjam sodara..beli HP pun tak punya..uang dri mana juga…minta bantuan siapa juga..semoga masa pandemik ini berakhir…

  • 10 Januari 2021 pada 00:16
    Permalink

    Yang anda katakan itu terlalu muluk – muluk dan hanya sebatas teori utopis Khilafah. Nyatanya dengan segala utopianya Turki Ustmaniyah tetap runtuh dan khilafah lenyap dari peradaban, bahkan tidak negara Islam yang masih menerapkan Khilafah.

Tinggalkan Balasan