Lenyapnya Tahu-Tempe, Alarm Akut Ketahanan Pangan?

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Awal 2021 ini kita diributkan dengan kabar menghilangnya tahu dan tempe dari pasar di sejumlah daerah, khususnya Jabodetabek. Andai ada pun, harganya lebih mahal atau ukurannya mengecil.

Memang, peristiwa semacam ini bukan kali pertama terjadi. Tak ayal, dari tahun ke tahun selalu berulang kejadian yang sama. Diduga, pangkal masalahnya adalah melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku makanan yang diandalkan sebagai sumber protein mayoritas rakyat Indonesia ini. Yang tentu saja, harga kedelai impor ini pasti berdampak pada harga tahu dan tempe.

Namun demikian, tampaknya tak banyak yang menyadari, pada Agustus 2020 lalu Indonesia dipilih menjadi negara terbaik sebagai negara dengan program diet makanan. Ini berdasarkan laporan dari EAT Forum, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Oslo yang mengabdikan diri untuk transformasi rantai makanan global (goodnewsfromindonesia.id, 16/08/2020).

Hal di atas didasarkan kebijakan pangan negara-negara G20 secara sistematis yang dibandingkan melalui pedoman diet nasional masing-masing negara anggotanya.

Standar Indonesia sendiri merujuk pada sebagian besar pedoman diet nasional yang mendorong masyarakat untuk makan lebih banyak makanan nabati dan mengonsumsi lebih sedikit gula dan garam.

Disebutkan, resep di balik standar makanan Indonesia sebagian besar terletak pada pedoman proteinnya. Bahan seperti daging merah dan produk susu tidak menjadi sesuatu yang pokok dalam pedoman diet nasional Indonesia. Di Indonesia, protein nabati seperti tahu dan tempe justru diresepkan dalam jumlah yang termasuk tertinggi di dunia.

Selain itu, rekomendasi pedoman makan ini juga didasarkan pada keadaan ekonomi sebagian besar populasi di Indonesia, di mana tak semua orang Indonesia mampu makan daging segar dengan level seperti negara-negara G20 lain yang lebih kaya.

Harga protein berbasis kedelai lebih murah dan tertanam kuat dalam budaya Indonesia. Padahal, di tingkat akar rumput, masih banyak orang Indonesia yang kurang mengonsumsi kedelai untuk memenuhi kebutuhan protein harian.

Tapi apa mau dikata, ketika realitas coba ditelusuri lebih mendalam, kita harus sadar diri bahwa kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe di Indonesia, adalah barang impor.

Makin Sulit di Masa Pandemi

The Global Hunger Index (2019) melaporkan, Indonesia berada di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius. Diperkirakan 8,3 persen populasi tak mendapat gizi cukup, serta 32,7 persen anak balita mengalami stunting.

Yang tak kalah miris, akhir 2020 lalu Indonesia dinyatakan berada pada urutan keempat dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting.

Bayangkan, jika di masa nonpandemi saja kondisi pangan Indonesia sesulit itu, apalagi di kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Yang meski Indonesia disebut sebagai negara terbaik sebagai negara dengan program diet makanan, hal itu toh pada akhirnya tidak berkorelasi positif dengan target ketahanan pangan. Alih-alih kemandirian pangan, yang ada justru ancaman rawan pangan.

Disebut-sebut sebagai sektor yang tahan krisis kendati pandemi, pertanian di bumi pertiwi justru terasa kian rapuh. Apalagi pascapengesahan Omnibus Law UU Ciptaker, tampaknya sinyal krisis pangan akan meningkat probabilitasnya.

Ini tampak sejalan dengan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) akan adanya krisis pangan dunia akibat terganggunya jalur suplai bahan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Karenanya, ini semua semestinya menjadi alarm akut agar Indonesia segera membenahi sektor pangan. Yang tentu saja bukan melalui megajargon food estate dalam posisinya sebagai output kebijakan, melainkan pembenahan harus dimulai dari landasan kebijakan nasional yang dilahirkan. Yakni semestinya berpijak pada sebaik-baik konsep pengurusan urusan masyarakat.

Siapa yang Diuntungkan?

Tapi tentu saja aktualisasi konsep itu mustahil terjadi ketika sistem pemberdayanya adalah demokrasi kapitalisme yang jelas-jelas segala sesuatunya bermotif ekonomi.

Strategi besar sekelas food estate, namun saat diberdayakan demokrasi kapitalisme, yang diuntungkan tetap saja para pemodal beserta lingkaran oligarki pengambil kebijakan.

Yang justru terjadi adalah kian terbukanya ancaman konversi lahan dan liberalisasi pertanian. Tanpa peduli pertanian dan ketahanan pangan yang harus jadi tumbal. Toh bagi jaringan konglomerasi, tak ada beda sumber daya dalam negeri dengan impor. Selama mereka bisa memutar modal, apa pun bisa dikapitalisasi.

Lagi-lagi, rakyat selaku konsumen utama tahu-tempe, ibarat diharuskan menerima sumber daya pangan kelas recehan. Yang itu pun ternyata berbasis sumber daya impor, yakni tahu dan tempe tadi. Ini benar-benar ironis tingkat akut.

Padahal, pertanian dan ketahanan pangan adalah perkara serius yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika pertanian tak diurus dengan baik, mustahil ketahanan pangan dapat diraih.

Kembali kepada Islam

Karena itu, untuk kesekian kalinya, demokrasi kapitalisme telah membuktikan dirinya tak layak berada di panggung perpolitikan dunia. Berbagai masalah manusia, kehidupan, dan alam semesta sudah waktunya untuk dikembalikan pada pengaturan yang bersumber dari Sang Penciptanya, Allah SWT, yang tak lain adalah aturan Islam yang telah diturunkan kepada Rasulullah saw.

Dalam Islam, mengurusi hajat hidup publik adalah kewajiban penguasa yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Kelalaian di dalamnya jelas berimplikasi dosa.

Sabda Rasulullah saw., “Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” (HR al-Bukhari).

Kita tentu juga ingat bagaimana kiprah Khilafah memenuhi ketersediaan pangan, sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar ibn Khaththab ra. Beliau ra, yang saat Madinah mengalami paceklik, mengeluarkan kebijakan agar setiap hari dilakukan pemotongan unta agar dagingnya bisa dinikmati oleh warga.

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, Khalifah Umar ra. tak segan masuk keluar kampung. Bahkan beliau tak segan memikulkan sekarung gandum lalu mengantarkan dan memasakkannya sendiri untuk seorang janda miskin dan anak-anaknya.

Inilah salah satu kisah masyhur yang memperlihatkan bagaimana sosok pemimpin negara Khilafah begitu bertanggung jawab kepada rakyatnya. Ia menangis ketika melihat rakyatnya kelaparan. Dan ia adalah orang yang paling terakhir kenyang, kecuali rakyatnya telah terpenuhi kebutuhannya.

Mungkinkah ini terjadi dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme? Rasanya sungguh mustahil. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Lenyapnya Tahu-Tempe, Alarm Akut Ketahanan Pangan?

  • 8 Januari 2021 pada 20:40
    Permalink

    Miris sekali kedelai saja infor
    Saat nya kembali pada sebuah sistem yg benar benr melindungi rakyat yaiutu penerapan istrm islam kaffah dalam naungan khilafah

Tinggalkan Balasan