Islam, Covid, Vaksinasi, dan Khilafah

Penulis: Abdul Wahid (Aktivis Islam) dan Dr. Salman Rehman (Ahli Biologi Sel di UK)

MuslimahNews.com, FOKUS — Dengan tersedianya vaksin untuk Covid-19, muncul banyak sekali spekulasi di media sosial terkait keamanan vaksinasi, sebagaimana ramainya pertanyaan apakah hal ini sesuai dengan syariat atau tidak.

Diskusi tentang hal ini telah dikeruhkan oleh “anti-vaxxers” yang selalu membahas apa pun terkait vaksinasi dengan pandangan kebencian selama bertahun-tahun.

Dapat dimaklumi jika masyarakat tidak yakin dengan pengobatan (treatment) baru ini, namun volume informasi di media sosial semakin membingungkan masyarakat.

Artikel pendek ini akan membahas beberapa pemikiran terkait vaksinasi dari perspektif Islam, sekaligus membahas isu tentang siapa yang layak dipercaya.

Level Individu

Vaksinasi adalah pengobatan untuk mencegah penyakit. Hal ini dihukumi sama sebagaimana pengobatan lainnya. Pada level individu, upaya untuk mencari pengobatan dihukumi sunah (mandub), namun tidak wajib.

Rasulullah saw. ketika ditanya tentang mencari pengobatan, beliau mendorong hal ini,

Wahai hamba Allah, carilah pengobatan. Sungguh, Allah tidak menciptakan sebuah penyakit kecuali menciptakan obatnya, kecuali satu. …. (yaitu) ‘tua’.” (Sunan at-Tirmidzi 2038)

Juga, tidak wajib bagi seorang individu untuk mencari pengobatan. Seseorang boleh menolak pengobatan dalam rangka menahan penyakit dan memilih sabar, berharap pahala dari Allah SWT.

Ata’ ibn Abi Rabah meriwayatkan: Ibnu Abbas berkata padaku, “Apakah hendak aku tunjukkan perempuan penghuni surga?” Aku berkata, “Tentu saja.” Ibnu Abbas berkata, “Ada seorang perempuan berkulit hitam yang datang menemui Rasulullah saw. dan dia berkata, ‘Sungguh, aku menderita penyakit ayan dan auratku terbuka karenanya, mohonlah doa pada Allah untukku.’ Rasulullah saw. bersabda,

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ

‘Jika engkau bersabar maka bagimu surga, atau jika engkau mau, aku akan berdoa pada Allah untuk menyembuhkanmu.’ Perempuan itu berkata, ‘Aku akan bersabar, namun mohonkanlah pada Allah agar auratku tidak terbuka.’ Lalu Rasulullah berdoa untuknya.” (Sahih Bukhari 5.328, Sahih Muslim 2.576)

Vaksinasi telah dilakukan pada masa Kekhilafahan Utsmani untuk mencegah smallpox (cacar), sebuah penyakit mematikan yang disebabkan virus, lama sebelum “ditemukan” Edward Jenner pada 1796 di Inggris.

Jadi, vaksinasi bukanlah pengobatan yang asing dalam Islam atau Syariah.

Level Pemerintah

Pada level pemerintah, Khilafah memiliki kewajiban untuk mengurusi urusan umat, termasuk menyediakan layanan kesehatan.

Dalam situasi pandemi—seperti yang dihadapi dunia saat ini dengan Covid-19—, peran Khalifah termasuk di dalamnya memerintahkan pengembangan vaksin dan memfasilitasi distribusinya, sehingga vaksin tersebut menyentuh masyarakat untuk mencegah penyakit.

Hal ini akan menjadi pelengkap dari aturan Islam yang secara spesifik telah membicarakan pandemi, seperti mencegah perjalanan dari dan ke wilayah terjadinya wabah, dan memisahkan yang sakit dan yang sehat.

Dalam kasus Covid-19, diperlukan kebijakan lain untuk mengurangi penyebaran virus, termasuk meningkatkan tes pada individu-individu tanpa gejala dan telusur kontak orang-orang yang telah bersinggungan dengan pasien positif, lalu memintanya untuk isolasi mandiri.

Pendekatan tersebut tidak perlu sampai melakukan karantina total untuk seluruh penduduk dan mencegah mereka melakukan aktivitas yang wajib, seperti beribadah, bekerja, dan merawat atau mengunjungi saudara.

Level Geopolitik

Pada level geopolitik, Khilafah akan melaksanakan beberapa hal terkait penyakit ini. Khilafah akan mencoba memimpin dalam hal pemikiran dengan menunjukkan bagaimana Islam mengatasi pandemi.

Khilafah akan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk menahan laju penyebaran penyakit, menyadari bahwa sebuah pandemi tidak dibatasi batas-batas negara.

Baca juga:  Editorial: Menanti Vaksin Gratis atau Murah untuk Rakyat

Khilafah akan berusaha dan mencari kerja sama dengan negara lain dalam mengembangkan obat (treatment), berbagi pengetahuan teknis dan terobosan-terobosan tanpa dibatasi konsep haram seperti paten (sambil, tentu saja, tidak membiarkan dikontrol negara-negara atau organisasi lain yang memiliki motif tersembunyi).

Jika memungkinkan, Khilafah akan berusaha menolong negara-negara lemah dalam hal pengobatan dan perawatan–seperti yang telah terbukti dalam sejarah bagaimana Khilafah menolong negara-negara lain menghadapi kelaparan.

Kepemimpinan intelektual, koordinasi, dan tolong menolong untuk yang lemah telah hilang di dunia saat ini. Alih-alih, dunia dikepung oleh persaingan, tuduh menuduh, paten, dan “nasionalisme vaksin”.

Keamanan Vaksin

Secara umum, evaluasi apakah sebuah vaksin aman atau tidak, sama seperti teknologi lainnya–hal ini dilakukan orang-orang yang ahli di bidangnya.

Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melewati orang-orang yang sedang sibuk mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau berkata, “Seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun, niscaya kurma itu tetaplah bagus.” Lalu mereka meninggalkan hal tersebut dan hasil panen mereka menurun. Ketika Rasulullah melewati mereka dan bertanya, “Mengapa kurma itu bisa jadi jelek seperti ini?” Mereka berkata, engkau berkata begini dan begitu. Rasulullah saw. bersabda, “Kalian lebih memiliki ilmu tentang urusan dunia kalian.”

Khilafah akan menjamin semua pengobatan, termasuk di dalamnya vaksin, diuji agar diketahui keamanannya sebelum ditawarkan pada masyarakat.

Abu Sa’id al-Khudri meriwayatkan: Rasulullah saw. bersabda,

‘لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ’

“Janganlah membahayakan diri sendiri atau orang lain. Barang siapa yang membahayakan orang lain, Allah akan membahayakan dirinya. Barang siapa yang kasar dengan orang lain, Allah akan kasar dengannya.”

Maka hal ini akan menjadi syarat yang dikaji oleh para ahli dalam lembaga peradilan yang disebut Muhtasib. Mereka bertugas mengawasi segala bentuk pelanggaran hak-hak warga negara.

Lembaga peradilan ini bersifat independen dari cabang eksekutif Khilafah sehingga mengurangi tekanan politik pada teknologi medis yang belum terbukti aman dan belum terbukti efektif.

Hal ini akan mengurangi kejadian seperti yang terjadi antara Trump dan FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat) selama pandemi Covid-19[1].

Siapa yang Layak Dipercaya?

Dunia kapitalisme saat ini, sangat sulit mengetahui siapa yang bisa dipercaya. Ditambah begitu banyaknya teori konspirasi bersamaan dengan keraguan dan sikap skeptis.

Allah SWT berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka (bersungguh-sungguhlah) mencari kejelasan (isi berita itu) supaya kamu tidak menimpakan (musibah) kepada suatu kaum tanpa pengetahuan, yang menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Hujurat ayat 6)

Politisi dalam masyarakat kapitalis telah mengompromikan kepentingan bisnis besar atas masyarakat biasa. ‘Big Pharma’ – yaitu korporasi yang mendominasi kesehatan di seluruh dunia, punya catatan telah menaruh keuntungan perusahaan di atas kesehatan publik. Bahkan organisasi nonpemerintah tidak dipercaya di banyak belahan dunia.

Di Pakistan dan Afghanistan, penyakit polio terus berkembang dan membahayakan masyarakat karena program vaksinasi diasosiasikan dengan agensi asing dan rasa takut terhadap intervensi asing[2].

Masyarakat harus bisa mempercayai pemerintah mereka untuk mengurusi urusan mereka, tanpa khawatir apakah pemerintah lebih tertarik pada profit bagi korporasi atau kepentingan kekuatan kolonial.

Secara buta mempercayai pemerintah sebagai satu-satunya sumber informasi adalah sebuah kesalahan. [Namun] hal ini tidak berarti secara buta menolak apa pun yang mereka katakan. Kebijakan dan saran butuh pengawasan dan verifikasi berdasarkan kajian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh; konsultasi dengan para ahli ketika dibutuhkan.

Baca juga:  "Nasionalisme Vaksin" dan Rapuhnya Ikatan Nasionalisme

Bertanya dan mengungkapkan kehati-hatian termasuk dalam berpikir kritis dan skeptis yang sehat. Namun, menyebarkan ide absurd, informasi yang salah tanpa bukti, tidak menolong siapa pun. Hal ini malah menakuti masyarakat dengan ketakutan yang tidak perlu–bahkan bisa mencegah mereka mendapatkan pengobatan (treatment) yang dibutuhkan mereka.

Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ‏

“Cukuplah bagi seseorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta ketika ia berbicara dari setiap apa yang ia dengar.” (Sahih Muslim)

Juga, menyebarkan saran-saran berupa pseudomedical[3] tanpa pemahaman yang benar adalah hal yang sangat berbahaya, sama bahayanya seperti mencegah orang untuk mendapatkan pengobatan yang benar (legitimate).

Abdullah ibnu Amr meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

“Barang siapa yang mempraktikkan kedokteran tanpa pengetahuan sebelumnya tentang kedokteran, akan dimintai pertanggungjawaban.” (Sunan Ibn Majah)

Jadi, kami mendesak masyarakat agar tidak mendengarkan desas-desus tanpa bersikap kritis, atau mendengarkan orang-orang yang berpikir misi mereka tidak perlu dipertanyakan dan diawasi dan menawarkan saran-saran medis tanpa bukti ilmiah (pseudomedical).

Namun, masyarakat harus mencari saran medis yang lepas dari kepentingan komersial dan politis, yang akan mempertimbangkan status kesehatan individu dan keadaan tertentu.

Walaupun kita hidup di dunia yang didominasi oleh kapitalisme, terdapat para professional medis dan ilmuwan yang independen yang bukan bagian dari pemerintah, ‘Big Pharma’ dan kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu, yang telah mempelajari secara terus menerus tentang isu ini. Mereka bukanlah bagian dari konspirasi atau sejenisnya.

Pada akhirnya, Allah adalah Zat yang akan menyembuhkan dan kita menaruh harapan pada-Nya setelah melakukan upaya terbaik kita.

Apakah tidak ada kekhawatiran terkait cepatnya vaksin ini mendapatkan izin untuk digunakan masyarakat?

Ya, tentu saja ada, terutama ketika standar keamanan vaksin harus lebih tinggi daripada pengobatan reguler, karena vaksin diberikan pada orang yang sehat, berbeda dengan pengobatan reguler yang diberikan pada pasien sakit dengan penyakit yang spesifik.

Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan cepatnya pengembangan vaksin.

Pertama, virus SARS-Cov-2 yang menyebabkan Covid-19 masih dari keluarga yang sama dengan virus SARS yang diidentifikasi pada 2003–dan vaksin untuk melindungi dari SARS telah dikembangkan selama bertahun-tahun, hal ini membantu dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Kedua, dalam situasi normal pengembangan vaksin menjadi lambat karena birokrasi uji klinis, pengawasan regulasi terkait, dan proses regulasi perizinan ketika uji klinis telah selesai. Banyak hal dari hal ini telah dipercepat dan beberapa hal birokratis diabaikan karena kejadian yang luar biasa.

Terakhir, aktifnya respons pemerintah dalam mendanai pengembangan vaksin sangat dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengembalikan kehidupan normal (business as usual) untuk jalannya ekonomi mereka.

Seseorang dapat secara sah bertanya jika jutaan vaksin Covid-19 dapat tersedia dalam hitungan bulan, mengapa tidak ada urgensi yang sama dengan penyakit menular lainnya yang terjadi di negara miskin dan berkembang? Di mana vaksin malaria, demam berdarah, Ebola yang penyakit ini tidak memengaruhi ekonomi negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa?

Pendekatan yang kontras ini menunjukkan realitas menyedihkan tentang kepentingan nasional di atas keselamatan nyawa manusia (di mana pun dia berada).

Baca juga:  [News] Menkeu Andalkan Vaksin untuk Memulihkan Ekonomi. Pengamat: Tidak Efektif dan Salah Sejak Upaya Awal

Dari yang telah dijelaskan tersebut, belum cukupnya data jangka panjang dan terbatasnya besaran uji klinis adalah faktor signifikan untuk menentukan bagaimana menjalankan program vaksinasi.

Apakah Khilafah akan “mewajibkan” masyarakat untuk mendapatkan vaksin, sebagaimana diklaim sebagian orang?

Argumen ini keliru karena beberapa alasan.

Meskipun Khilafah–seperti pemerintah lainnya–dapat membuat sebuah program vaksinasi menjadi wajib jika terdapat kebutuhan terkait perlindungan pada masyarakat, menyimpulkan hal ini akan dipaksa walaupun asalnya sunah (direkomendasikan syariat), menunjukkan sebuah cara pandang yang terlalu sederhana.

Pemerintah secara umum–dan Khilafah tidak terkecuali–harus membuat masyarakat percaya daripada mewajibkan hal ini, kecuali dalam situasi yang sangat terpaksa.

Terlebih lagi, karena belum adanya data jangka panjang terkait vaksin ini–diimbangi dengan fakta bahwa Covid-19 adalah penyakit mematikan bagi 5% yang terinfeksi, dan tidak parah pada 80% lainnya, dan belum diketahui sampai sejauh mana vaksinasi akan mengurangi virus tersebar dari satu individu ke individu lainnya–seluruh hal ini menunjukkan vaksinasi belum bisa dikatakan wajib (tetap di hukum asalnya–pen.).

Bagaimana terkait dengan komposisi vaksin itu sendiri?

Kebolehan dalam komposisi obat-obatan, termasuk di dalamnya vaksin bukanlah hal yang baru dalam syariat. Kita bisa melihatnya dalam pembahasan transfusi darah atau pengembangan obat-obatan di masa lalu, contohnya insulin.

Akan ada kesimpulan yang berbeda, tergantung beberapa hal. Namun, telah jamak diketahui bahwa syariat membolehkan benda-benda yang dalam situasi lain statusnya haram sebagai pengecualian dari hukum umum ketika digunakan sebagai pengobatan (treatment of disease).

Arfajah Ibnu As’ad meriwayatkan,

«أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» “

“Hidungku putus saat perang Kulab pada masa jahiliah. Kemudian aku membuat hidung dari perak kemudian basi (rusak), Nabi Muhammad saw. memerintahkan aku membuat sebuah hidung (buatan) dari emas.” (HR at Tirmidzi)

Sementara Anas bin Malik ra., meriwayatkan,

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا

“Nabi saw. membolehkan Al-Zubayr dan Abdurrahman ra. untuk mengenakan kain sutra karena mereka menderita penyakit kulit.” (HR Bukhari dan Muslim)

Kami memahami akan ada perbedaan penarikan hukum–dan bahkan jika sebagian orang memahami bahwa hal ini diperbolehkan, mereka tetap memilih untuk abstain untuk dirinya sendiri untuk menghindari benda-benda yang dalam situasi lain hukumnya haram.

Namun, tidak dibenarkan bagi orang-orang yang mengampanyekan informasi bohong tentang komposisi vaksin–untuk memaksakan pandangan mereka (yang menolak vaksin) pada orang lain yang menganggap bahwa treatment seperti ini diperbolehkan secara syar’i.

Allahlah yang Maha Mengetahui, Dialah yang akan mengobati dan mengangkat sebuah penyakit. Berbagai pengobatan hanyalah sarana di mana penyembuhan-Nya dapat datang, dan upaya ini semata-mata dalam rangka mencari keridaan-Nya. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. [MNews/FN-Gz]


[1] Trump memaksa FDA untuk meloloskan Remdesivir sebagai obat Covid-19, padahal tidak terbukti efektif. Lalu Trump juga memaksa FDA menjadikan terapi antibodi sebagai terapi standar untuk Covid-19, padahal statusnya masih eksperimental dan tidak terbukti efektif. Di Indonesia hal mirip seperti ini juga terjadi dalam kasus empon-empon dan kayu putih. (penerjemah)

[2] Ketakutan program vaksinasi polio disusupi CIA membuat banyak orang di Pakistan dan Afghanistan menolak vaksinasi polio dan penyakit polio masih mewabah di sana. (penerjemah)

[3] Saran medis tanpa bukti ilmiah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *