Pengelolaan Transportasi Laut yang Menyejahterakan Rakyat: Butuh Khilafah

Oleh: Iin Eka Setiawati (Pengamat Kebijakan Politik)

MuslimahNews.com, FOKUS — Pandemi Covid-19 belum berakhir dan sebagian besar masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi, namun rezim terus abai terhadap penderitaan tersebut.

Rezim malah menggenjot proyek-proyek infrastruktur yang menghabiskan dana sangat besar, namun tidak berpengaruh terhadap penanggulangan pandemi, apalagi menyejahterakan rakyat.

Salah satu yang menjadi target proyek tersebut adalah pembangunan infrastruktur pelayanan transportasi laut, yaitu pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) telah diresmikan pengoperasian perdananya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (20/12/2020).

Pelabuhan Patimban menjadi salah satu PSN dengan investasi Rp43,2 triliun di area seluas 369 hektare dan lahan cadangan 356 hektare. Pembangunan tahap I menyedot anggaran Rp14 triliun dari APBN dan pinjaman Japan International Cooperation Agency atau JICA.[1]

Pembangunan pelabuhan sarat kepentingan korporasi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan Pelabuhan Patimban yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek.[2]

Tentunya para pemilik industri tersebut bukanlah rakyat kecil, melainkan korporasi besar yang sangat diuntungkan dengan adanya pelabuhan Patimban.

Beberapa Kelalaian Pemerintah Dalam Pengelolaan Transportasi Laut

Memang transportasi laut di negara kepulauan seperti Indonesia sangat dibutuhkan, terutama untuk menjangkau pulau-pulau yang tidak terjangkau transportasi lainnya (darat dan udara). Transportasi laut yang sangat dibutuhkan masyarakat memerlukan pengelolaan yang serius dari pemerintah.

Namun, hal ini tampaknya belum menjadi perhatian yang serius dari pemerintah, terbukti dari seringnya terjadi kecelakaan di laut akibat kebocoran pada kapal, moda yang usianya sudah tua, tidak adanya alat navigasi, tidak tersedianya alat-alat pengaman di kapal, dan sebagainya, sehingga korban jiwa terus berjatuhan.

Lebih miris lagi, pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada operator, sebagaimana disebutkan dalam UU 17/2008, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan Badan Usaha. Sedangkan untuk menjalankan fungsi regulator, pemerintah membentuk Otoritas Pelabuhan (OP), yang dalam dunia maritim internasional disebut Port Authority.

OP adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial.[3]

Baca juga:  Politik Sawit Negara Berduit

Sebagai contoh pelaksanaan di lapangan adalah apa yang dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengenai operator Pelabuhan Patimban akan ditunjuk pada April 2021[4] serta pengumuman lelang operator pelabuhan Patimban ditargetkan di akhir Desember 2020.

Kementerian Perhubungan telah mendapatkan perusahaan operator yang lolos tahap prakualifikasi proyek kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.[5]

Padahal, baik KPBU maupun operator, keduanya sama-sama berorientasi mengeruk keuntungan dalam bisnis yang dijalankannya, bukan berorientasi memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Justru masyarakat menjadi sasaran untuk meraih keuntungan materi.

Adanya tol laut yang digadang-gadang akan meningkatkan perekonomian masyarakat pun, nyatanya hanya menguntungkan korporasi, namun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[6]

Kondisi tersebut terus berlangsung hingga kini. Sedangkan pemerintah sebagai regulator, mengklaim telah melakukan upaya membuat regulasi untuk kemudahan masyarakat dalam bertransportasi laut dan mengatasi kecelakaan kapal.

Antara lain melakukan ratifikasi terhadap beberapa undang-undang Internasional yang terkait keselamatan pelayaran dan membuat undang-undang pelayaran. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan kesejahteraan masyarakat.

Kapitalisme Sumber Masalah

Masalah yang berlarut-larut dalam pengelolaan transportasi laut bersumber dari penerapan sistem kapitalisme neoliberalisme.

Sistem ini mengizinkan pemerintah berlepas tangan dalam melayani rakyat. Pemerintah hanya boleh berperan sebagai regulator yang melayani para korporasi, bukan melayani rakyat.

Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah hanya memihak kepada korporasi, akibatnya arah kebijakan ekonomi tidak lagi berkiblat kepada kesejahteraan rakyat.

Sistem ini menjadikan transportasi laut sebagai lahan komersial yang akan mendatangkan materi. Oleh karena itu, korporasi sebagai operator orientasi utamanya adalah mencari keuntungan, bukan pelayanan.

Tidak mengherankan jika keuntungan yang diperoleh adalah milik korporasi semata, masyarakat tidak mungkin akan dapat merasakan keuntungan tersebut. Tidak heran pula jika keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna moda transportasi laut tidak dijamin operator.

Hal lainnya, konsep neoliberalisme telah memandulkan kemampuan negara, terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Konsep neoliberalisme yang menerapkan anggaran berbasis kinerja hanyalah memfasilitasi korporasi mengomersialkan pengelolaan transportasi laut.

Baca juga:  Omnibus Law: Karpet Merah Korporasi, Perbudakan Modern ala Investasi

Oleh sebab itu, sumber masalah ini harus segera dihilangkan, kebijakan zalim kapitalisme neoliberalisme harus diganti dengan kebijakan sahih nan menyejahterakan.

Pengelolaan Sahih Khilafah Menyejahterakan Rakyat

Islam memandang transportasi laut adalah urat nadi kehidupan, yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, semua yang termasuk fasilitas publik dilarang untuk dikomersialkan.

Negara dalam sistem Islam berwenang penuh dan bertanggung jawab langsung memenuhi hajat publik, khususnya pemenuhan hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai.

Aman adalah safety and secure; nyaman: bersih, tidak pengap, dan tidak berdesakan; tarif murah artinya mengedepankan aspek pelayanan daripada keuntungan; tepat waktu adalah sedikit mungkin pergantian moda angkutan; dan memiliki fasilitas penunjang yang memadai berupa toilet, air bersih, dan lain-lain.

Atas alasan apa pun, negara tidak dibenarkan hanya menjadi regulator. Sebagaimana sabda Rasul Saw., “Pemerintah adalah raa’in dan penanggung jawab urusan rakyatnya. (HR Al Bukhari)

Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai. Tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat.

Seperti sabda Rasul Saw., “Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain).(HR Ibnu Majah, Ahmad, dan ad-Daraquthni)

Negara wajib menyediakan moda transportasi publik beserta kelengkapannya, baik darat, laut maupun udara. Negara juga wajib membangun infrastruktur transportasi laut berupa pelabuhan dan kelengkapannya.

Penyediaan moda transportasi laut maupun infrastrukturnya tidak diserahkan kepada swasta (korporasi). Pembangunan infrastruktur transportasi mutlak mengacu pada politik dalam negeri Khilafah, yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah; bukan konsep batil MP3EI yang dijiwai paradigma neoliberal KBE (Knowledge Based Economy) dan reinventing government.

Wewenang dan tanggung jawab itu semua sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Apa pun alasannya, tidak dibenarkan pembangunan infrastruktur menggunakan konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta), demikian juga variannya termasuk konsesi.

Negara juga wajib memenuhi kebutuhan publik berupa sarana IT, seperti penggunaan AIS kapal. Negara mengelola sarana tersebut secara langsung, tidak dibenarkan hanya sebagai regulator.

Baca juga:  Derita Guru Honorer, Bilakah Berakhir?

Negara harus mengedepankan pelayanan daripada keuntungan. Bila Khilafah memandang IT sebagai industri strategis, negara akan membangun industri IT berikut risetnya.

Pengelolaan institusi moda transportasi publik wajib ditangani negara secara langsung dengan prinsip pelayanan (raa’in dan junnah). Apa pun alasannya, institusi moda transportasi publik seperti PT PELNI tidak dibenarkan dikelola dengan prinsip untung rugi, yaitu berstatus BLU (Badan Layanan Umum) atau PT.

Negara wajib menggunakan anggaran yang bersifat mutlak (ada atau tidak kas negara yang diperuntukkan pembiayaan transportasi publik dan infrastrukturnya, yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat, maka wajib diadakan negara), salah satu sumbernya adalah harta milik umum. Apa pun alasannya tidak dibenarkan menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Negara juga wajib mengelola kekayaannya secara benar (sesuai syariat Islam), sehingga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya.

Negara harus menjalankan sentralisasi kekuasaan, tidak dibenarkan menjalankan desentralisasi kekuasaan, namun untuk teknis pelaksanaan bisa bersifat desentralisasi.

Kebijakan yang diambil negara harus bersifat independen, tidak tergantung negara asing. Negara juga tidak perlu meratifikasi undang-undang Internasional.

Strategi pengelolaan transportasi publik Khilafah mengacu kepada tiga prinsip utama, yaitu: a. Kesederhanaan aturan; b. Kecepatan dalam pelayanan; dan c. Individu pelaksana yang kapabel.

Rasul Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…(HR Muslim).

Penerapan sistem Islam ini haruslah menyeluruh dalam semua bidang kehidupan dalam bingkai Khilafah, tidak hanya transportasi laut saja, sehingga negara akan maju dan kesejahteraan akan dicapai dengan gemilang.

Oleh karena itu, saatnya mengganti sistem kapitalisme neoliberalisme yang menimbulkan masalah dengan sistem sahih Islam yaitu Khilafah yang terbukti menyejahterakan selama berabad-abad.

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al A’raf: 96) [MNews/Gz]


[1] https://money.kompas.com/read/2020/12/20/202458526/mengenal-pelabuhan-patimban-megaproyek-jokowi-pesaing-tanjung-priok?page=all

[2] https://republika.co.id/berita/qjjz48383/jalan-akses-pelabuhan-patimban-segera-dioperasikan

[3] https://jurnalmaritim.com/sekilas-tentang-konsesi-pengelolaan-pelabuhan-dalam-uu-pelayaran-2008/

[4] https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5280422/pelabuhan-patimban-belum-bertuan-hingga-april-2021

[5] https://money.kompas.com/read/2020/12/21/113528826/ct-corp-milik-taipan-chairul-tanjung-jadi-kandidat-kuat-pengelola-pelabuhan?page=all

[6] https://bebas.kompas.id/baca/utama/2020/01/14/nikmat-tol-laut-nikmat-pengusaha/

One thought on “Pengelolaan Transportasi Laut yang Menyejahterakan Rakyat: Butuh Khilafah

Tinggalkan Balasan