[News] Isu Radikalisme dan Ancaman Nyata Spionase Asing

MuslimahNews.com, OPINI — Ditemukannya “drone bawah laut” oleh nelayan di Pulau Selayar—setelah dipastikan KSAL itu adalah seaglider—bukan hal pertama.

Sebelumnya pada 2019, benda sejenis ditemukan pula di perairan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy menyatakan keberadaan seaglider tersebut patut diwaspadai karena berada di rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia ke arah daratan Australia.

Seaglider sendiri merupakan kendaraan bawah air deep-diving Autonomous Underwater Vehicle (AUV) untuk mengumpulkan data kelautan. Misi pengumpulan data bisa berlangsung berbulan-bulan, sementara kendaraan itu juga mampu melintasi ribuan mil.

Memang, keberadaan Indonesia di tengah konflik Laut Cina Selatan dengan minimnya anggaran pertahanan nasional, membuat Indonesia kelimpungan mengimbangi kekuatan Cina dan Amerika Serikat (AS) yang berseteru di sana. Ancaman tersebut diperparah dengan menipisnya anggaran pertahanan di tengah pandemi Covid-19. (kompas.com, 4/1/2021).

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan, seaglider banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data oseanografi di laut, di bawah lautan, dan dapat diakses melalui website oleh semua yang bisa mengakses data. Alat ini digunakan, baik untuk industri maupun pertahanan. Tergantung siapa yang memakai. (detik.com, 4/1/2021).

Hal ini diamini pengamat politik muslimah, Ustazah Pratma Julia Sunjandari.

“Apa pun namanya, drone bawah air yang disebut Unmanned Underwater Vehicle (UUV), ataupun Seaglider, yang pasti negara kita sedang tidak aman,” tegasnya.

Ustazah Pratma mengungkapkan sesungguhnya gangguan keamanan tidak hanya terjadi di permukaan laut ataupun wilayah udara kedaulatan Indonesia, tetapi di area bawah laut pun musuh mengancam stabilitas negara.

Posisi Kepulauan Selayar tempat alat itu ditemukan, masuk dua jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), memiliki keunggulan ekonomi dan aspek hankam.

“Jika itu benar UUV, alat itu memiliki kemampuan strategis terkait operasi senyap Angkatan Laut asing yang mengancam perairan Indonesia karena konon alat serupa juga ditemukan di Bintan Kepulauan Riau, Selat Sunda, dan perairan Lombok,” urainya.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki masalah pertahanan yang amat serius. Alutsista Indonesia tidak saja kuno, tapi juga amat kurang untuk mengamankan 3,27 juta km2 lautan Nusantara.

Anggaran pertahanan tahun 2021 ini saja hanya 136.7 triliun, jauh lebih kecil dari anggaran infrastruktur yang sebesar 417 triliun.

“Pemerintah lebih peduli pada proyek-proyek mercusuar yang lebih cepat menangguk untung bagi korporat yang investasi, daripada mengamankan negara,” cetusnya.

Ia mengingatkan bahwa ancaman itu nyata, seperti adu kekuatan yang dilakukan AS versus Cina di Laut Cina Selatan yang amat dekat dengan teritorial Indonesia.

“Australia dan India pun terkait kepentingan tersebut karena strategi Free and Open Indo Pacific AS,” katanya.

Ia pun mengkritisi semestinya pemerintah fokus pada masalah gangguan keamanan ini, daripada sibuk menuduh rakyat, khususnya kaum muslimin sebagai pencetus bahaya radikal. Bahkan keluarga, sekolah, dan para perempuan turut dituduh menyebarluaskan radikalisme yang dianggap mengancam negara.

“Padahal sudah jelas, tafsir radikal yang mereka hembuskan adalah tuduhan salah alamat pada Islam.  Keinginan kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam kaffah dianggap sebagai ancaman. Nyatanya kaum muslimin itu justru ingin menyelamatkan negara dari penjajahan kapitalis Barat dan Timur,” tandasnya.

Ia menekankan kaum muslimin yakin akan janji Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS al-Anbiyâ’ ayat 107, bila Islam diterapkan secara kaffah, akan terwujud rahmat bagi alam semesta.

“Semestinya, Allah yang layak dipercaya, sebagai pencipta manusia. Bukan bisikan-bisikan negara asing yang kelihatannya memberi banyak keuntungan bagi negara, tapi pada hakikatnya merekalah yang mengancam kedaulatan bangsa,” kritiknya.

Sekali lagi, ia mengingatkan, ancaman negara ini adalah pemikiran, bantuan serta manuver politik, ekonomi dan hankam asing.  Bukan rakyat sendiri.   Jadi, berikan hak rakyat untuk mewujudkan cintanya pada Allah Swt. dengan menerapkan Islam kaffah, jangan tuduh mereka kelompok radikal.  “Arahkan energi ketahanan negara dan aparatnya untuk mengamankan negeri ini dari ancaman asing di tiga matra, darat-laut udara, bukan mematai-matai dan menindak kaum muslimin,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *