Mewujudkan Kemandirian Pangan dengan Sistem Islam

Oleh; Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Tahu dan tempe menjadi makanan yang biasa dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia. Selain harganya murah, kandungan gizi di dalamnya juga tak kalah dengan makanan lain. Sayangnya, sejak 31 Desember 2020 hingga hari ini, harga tahu dan tempe kian mahal. Bahkan hilang dari peredaran.

Hal ini disebabkan produsen tahu dan tempe melakukan mogok kerja tersebab tingginya harga kedelai impor. Imbasnya, keuntungan para pengrajin tahu dan tempe menurun. Kelangkaan ketersediaan kedelai di pasaran pun berpengaruh pada penjual makanan berbahan dasar tahu dan tempe. Seperti penjual gorengan dan pedagang warteg.

Mengapa kedelai tetap mahal meski Indonesia sudah sering impor pangan? Bagaimana agar kita tak bergantung pada impor pangan? Mampukah kita mewujudkan kemandirian pangan?

Harga Kedelai Tinggi Pengaruhi Kualitas Gizi

Meski berharga murah, kandungan gizi yang terdapat pada tempe tidaklah murahan. Kandungan gizi tempe terbilang sangat lengkap. Tak hanya protein, melainkan juga sejumlah vitamin dan mineral di dalamnya. Tempe juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, seperti mengendalikan kadar kolesterol, menangkal radikal bebas, mengandung probiotik, baik untuk diet, dan meningkatkan kesehatan tulang.

Jika tempe menjadi barang mahal, apa yang tersisa untuk rakyat yang susah mengakses daging atau makanan mewah lainnya? Selain itu, jika terjadi dalam jangka panjang, mahalnya tempe akan berakibat pada problem turunannya. Seperti meningkatnya angka kelaparan, kemiskinan, gizi buruk, dan sejumlah masalah kesehatan lainnya. Sehingga akan mempengaruhi pemenuhan kualitas gizi keluarga.

Impor Pangan, Biang Kenaikan Harga

Kelangkaan pangan bisa muncul sebagai akibat minimnya ketersediaan bahan pangan di pasaran. Ketika stok pangan menipis, maka harganya akan melambung tinggi. Saat itu, biasanya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan bahan pangan yang beredar di pasaran.

Ketiadaan upaya Indonesia untuk swasembada pangan menjadikannya sebagai negara yang bergantung pada impor. Jika harga kedelai impor melambung, maka itu juga berimbas pada kemampuan Indonesia mengimpornya. Hal ini akan berdampak pada stok kedelai nasional. Inilah akibat terlalu bergantung pada komoditas impor. Sementara potensi negeri yang luar biasa ini diabaikan.

Meski selama pandemi Covid-19 ekspor komoditas pertanian pada Januari hingga Maret 2020 meningkat sebesar 15,95 persen dibanding periode yang sama pada 2019 lalu, akan tetapi Indonesia justru mengimpor bahan pangan lain, seperti kedelai, bawang putih, dan beras.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas pertanian sepanjang triwulan I 2020 mencapai US$910 juta. Adapun komoditas ekspor pertanian terbesar adalah kopi dengan nilai ekspor sebesar US$200.653,60 ribu. Komoditas pertanian terbesar kedua adalah tanaman obat, aromatik, dan rempah remi dengan nilai ekspor mencapai US$147.465,60 ribu. Sementara buah-buahan tahunan menjadi komoditas terbesar ketiga dengan nilai ekspor sebesar US$140.228,90 ribu. (Katadata, 2/11/2020)

Ironis, bukan? Satu sisi ekspor, sisi lain impor. Yang diimpor justru bahan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan stok pangan dengan memberdayakan potensi pertanian di negeri ini? Pemerintah lebih memilih cara instan untuk memasok pangan, yaitu kebijakan impor.

Fakta di atas menjadi bukti bahwa cengkeraman kapitalisme dan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti WTO menjadikannya tidak mandiri. Selalu bergantung pada pangan luar negeri.

Adakah sistem yang mampu mewujudkan kemandirian pangan Indonesia dan dunia? Ada. Sistem ini pernah berjalan selama hampir 13 abad, yaitu sistem Islam kafah.

Meneladani Politik Agraria ala Nabi Saw.

Pangan adalah masalah krusial. Karena itu, negara tidak boleh bergantung pada negara lain. Negara harusnya memberi subsidi besar bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, biaya produksi ringan, dan keuntungan bisa besar.

Berbicara pangan pasti berkaitan erat dengan lahan pertanian, alat produksi, dan petani itu sendiri. Petani tanpa tanah pertanian bagaikan sopir tanpa mobil. Tanpa tanah, kehidupan petani akan tenggelam.

Bisa kita saksikan hari ini betapa banyak lahan-lahan kosong bertuan tapi tak dikelola. Sementara banyak di antara petani justru tak memiliki lahan sendiri untuk bertanam. Pada akhirnya mereka hanya menjadi buruh tani di negeri sendiri. Bahkan di antara mereka harus menjual lahan akibat penggusuran proyek besar negara.

Dalam konteks pembaruan agraria, dibutuhkan politik agraria yang tidak lagi bercorak kapitalis, tapi yang lebih berpihak kepada mereka yang tunakisma (petani miskin, petani gurem, buruh tani dan mereka berada di lapis bawah struktur sosial).

Nabi Saw. sudah pernah mencontohkan bagaimana politik agraria yang berkeadilan. Yaitu, mengklasifikasikan kepemilikan harta serta menghidupkan tanah mati untuk dimanfaatkan dan dikelola masyarakat.

Politik Pangan di Sistem Islam

Ketergantungan pangan negara terhadap negara lain akan mengakibatkan negara mudah dijajah dan dikuasai. Bagaimana kebijakan pangan di sistem Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Jawabannya ada pada politik pertanian di sistem Islam yang mengacu pada  peningkatan produksi pertanian dan distribusi pangan  yang adil.

Di antara kebijakan yang akan diambil jika negara mau menerapkan sistem Islam adalah:

Pertama, hentikan impor, berdayakan sektor pertanian. Sejak menjamurnya sektor industri, pertanian seolah dipandang sebelah mata. Lahan pertanian kian digusur karena disulap menjadi bisnis real estate dan profesi petani pun kian langka  seiring penggusuran lahan sawah milik petani.

Akibatnya, Indonesia banyak kehilangan lahan pertanian yang sejatinya sangat cukup mewujudkan swasembada pangan. Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2007), yang didasarkan pada hasil pemetaan sumberdaya lahan tingkat tinjau, dari total daratan Indonesia seluas 188,2 juta ha, lahan yang berpotensi atau sesuai untuk pertanian seluas 94 juta ha, yaitu 25,4 juta ha untuk pertanian lahan basah (sawah) dan 68,6 juta ha untuk pertanian lahan kering.

Berdasarkan kondisi biofisik sumber daya lahan, luas lahan yang sesuai untuk pengembangan kedelai di 17 provinsi mencapai 17,7 juta ha, terdiri atas lahan berpotensi tinggi 5,3 juta ha, berpotensi sedang 3,1 juta ha, dan berpotensi rendah 9,3 juta ha. Dengan lahan seluas ini, sebenarnya tidak perlu ada kebijakan-kebijakan kedelai impor.

Kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya.

Pengembangan Iptek pertanian ini penting agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bukan meliberalisasi sektor pertanian untuk kepentingan industri asing. Negara tidak boleh melakukan ekspor pangan sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik.

Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab dengan memberikan harta dari Baitulmal(kas negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka  menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka.

Negara juga harus memberikan akses air secara gratis kepada para petani. Sebab, air adalah milik umum. Selain itu, air merupakan faktor penting bagi irigasi pertanian.

Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan: (1) membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah Saw, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin Khaththab telah bersabda, “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. [HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud].

(2) setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya. Siapa saja yang membutuhkan biaya mengelola tanah, negara akan memberinya modal dari Baitulmal. Sehingga yang bersangkutan bisa mengelola tanahnya secara optimal.

Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada yang lain. Khalifah Umar pernah berkata, “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.” Maksud dari ucapan beliau adalah orang yang memagari tanah mati.

Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga. Selain itu, negara akan memastikan tidak adanya kelangkaan barang akibat larangan Islam menimbun barang.

Kebijakan distribusi pangan dilakukan dengan melihat setiap kebutuhan pangan per kepala. Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi negara untuk setiap keluarga.

Dengan mengadopsi kebijakan pangan dalam sistem Islam, kemandirian pangan akan terwujud. Namun, jika kita tetap mengambil ideologi kapitalisme sebagai kebijakan pangan negara, kemandirian pangan ibarat ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Mewujudkan Kemandirian Pangan dengan Sistem Islam

Tinggalkan Balasan