Perempuan Pekerja Migran, Antara Perjuangan Ekonomi dan Ancaman Pandemi

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Tanggal 18 Desember lalu adalah Hari Pekerja Migran Sedunia. Setiap tahunnya, perihal pekerja migran ini masih menjadi PR besar bagi negeri kita. Namun terkhusus tahun 2020 lalu, tak ayal mereka pun menjadi pihak yang juga sangat terdampak pandemi.

Di awal tahun yang baru ini pun belum terlihat tanda-tanda perbaikan bagi penanganan problematik mereka. Kendati terdapat Undang-Undang (UU) 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetap saja perlindungan itu tak kunjung dirasakan.

Penyebabnya berbagai faktor. Entahkah itu karena minimnya informasi yang mereka beroleh, atau karena alasan yang lain. Yang jelas, persoalan terbesar mereka saat ini adalah kondisi pandemi. Justru realitas lemahnya perlindungan PMI, dikhawatirkan makin menipis saat pandemi seperti ini.

Data dari Jaringan Buruh Migran (JBM) menunjukkan peningkatan kasus sebesar 61 persen pada 2020 ketimbang tahun sebelumnya. Kasus tersebut, termasuk deportasi dan repatriasi PMI tanpa paspor serta penahanan hingga menyebabkan trauma.

Di samping itu, dari 35 responden survei, hasil sementara menunjukkan kondisi PMI justru lebih mengalami kerentanan dengan situasi kerja yang lebih buruk. Di antaranya berupa beban kerja semakin berat, pemotongan upah, tidak ada hari libur, dan sulit untuk berkumpul terutama berorganisasi.

Tak jarang, para PMI juga mengalami persoalan penempatan dalam masa pandemi ini. Menurut kanal aduan, sepanjang 2020, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat 643 kasus masuk, 75,74 persen menunjukkan penempatan nonprosedural.

Penempatan nonprosedural tersebut kebanyakan dilakukan perseorangan (59,14 persen). Sisanya, yakni sebesar 40,86 persen, dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan Penempatan Pelaut Awak Kapal.

Malangnya, kebanyakan kasus penempatan nonprosedural dialami perempuan. Persentase kasusnya mencapai 53,6 persen, sedangkan laki-laki 46,35 persen.

Terkait hal ini, Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Yura, menyatakan perempuan PMI rentan mengalami kekerasan, pelanggaran hak, dan pemiskinan. Mereka juga rawan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lantaran sistem migrasi berjalan tanpa perlindungan.

Adanya penanganan pandemi yang tidak berorientasi HAM dan arah kebijakan negara yang lebih mementingkan Omnibus Law untuk kepentingan investasi daripada kebijakan yang dibutuhkan PMI dan keluarganya—seperti aturan turunan UU PPMI dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga—tak pelak turut memperparah situasi perempuan PMI.

Tak Seindah di Atas Kertas

Memang, jika merujuk kepada UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tadi, ada tiga syarat utama agar seorang PMI bisa dikatakan tidak melanggar prosedur.

Pertama, Indonesia dan negara penempatan PMI harus memiliki perjanjian tertulis tentang kerja sama penempatan calon pekerja migran.

Kedua, pelaku penempatan PMI haruslah berasal dari badan resmi yakni Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)–dalam konteks pengiriman G2G (Government-to-Government). Sementara bagi calon pekerja migran yang berangkat melalui perusahaan penyalur, harus dipastikan perusahaan tersebut memiliki SIPPPMI atau Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Ketiga, adalah syarat dari calon pekerja migran itu sendiri; 1) Harus berusia 18 tahun ke atas; 2) Sehat jasmani dan rohani, artinya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan kemudian dibuktikan dengan sertifikat kesehatan; 3) Memiliki surat keterampilan kerja sebagai bukti calon PMI telah mengikuti pelatihan, termasuk di dalamnya terdapat uji kompetensi.

Namun apa hendak dikata, realitas para PMI tetap saja tak seindah perundangan di atas kertas. Tak jarang mereka menjadi kambing hitam akibat posisi tawar negara asalnya dianggap rendah secara diplomatik di hadapan negara lain. Tak sedikit cerita pelik para PMI yang diperlakukan diskriminatif oleh negara tujuan kerja, kendati baru tiba di bandara.

Sejatinya, kisruh perkara PMI ini akibat tak mau sadar bahwa sistem kapitalisme telah menjadikan mereka sebagai ladang eksploitasi. Istilah “pahlawan devisa” telah terlabel kepada mereka dengan konotasi positif. Yang mana, bekerja di luar negeri dianggap memiliki prestige sekaligus gaji tinggi. Padahal makna istilah tersebut sungguh menyesatkan.

Tajamnya Aroma Liberalisme

Sudah menjadi rahasia umum, aroma liberalisasi ekonomi di Indonesia makin tajam. Buktinya adalah privatisasi sektor ekonomi publik, yang tentu saja membuahkan pil pahit bagi masyarakat. Dan dampak langsung dari semua ini, adalah pemiskinan dan kemiskinan rakyat.

Tingginya angka kemiskinan berakibat pada perubahan paradigma berpikir tentang ekonomi, yang akhirnya berpengaruh pada perubahan perilaku masyarakat yang berlomba memenuhi kebutuhan ekonomi demi bertahan hidup.

Alhasil, inilah yang menggerakkan masyarakat, tak terkecuali perempuan dan para ibu, untuk bekerja mencari nafkah. Dan tak sedikit dari mereka yang memilih menjadi perempuan PMI di luar negeri.

Bahkan mereka sering kali menghalalkan segala cara, hingga terpaksa menempuh jalan menjadi PMI ilegal. Asal tahu saja, menjadi PMI tak melulu berbuah solusi. Pasalnya, pada kasus-kasus PMI ilegal biasanya mereka malah benar-benar berakhir menjadi korban perbudakan dan perdagangan orang (TPPO) tadi. Padahal, segala upaya yang telah mereka lakukan, semata-mata demi memenuhi dan memperbaiki tingkat ekonomi.

Solusi Islam

Andai seluruh perempuan memahami bagaimana pandangan Islam tentang posisi dan peran mereka, dan bagaimana Khilafah menjamin pemenuhan hak-hak mereka, niscaya tak ada satu pun yang menolak Khilafah. Melainkan mereka akan berlomba-lomba turut dan usaha menegakkan Khilafah. Karena sungguh, sistem demokrasi kapitalisme buatan manusia ini telah menjadi sumber dari segala kesulitan.

Andai juga perempuan memang harus bekerja, ia tetap harus memperhatikan batasan Islam. Artinya, ketika keluar rumah ia harus atas izin suami/wali, tetap menutup aurat, menjaga diri dari pergaulan yang tidak syar’i dengan lawan jenis, serta selektif terhadap jenis-jenis pekerjaan yang dibolehkan maupun yang dilarang syariat bagi perempuan.

Di samping itu, ia juga tidak boleh meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Jika tugas utama ini telah ditunaikan, maka tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk berkecimpung di sektor publik.

Karena itu, di bidang ekonomi, Khilafah bicara tentang distribusi kekayaan dan jaminan kebutuhan hidup. Firman Allah SWT: “… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr [59]: 07).

Ayat ini menjelaskan harta tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Allah SWT memberikan kewenangan kepada Rasul saw. sebagai kepala negara, untuk mengatur dan mengelola pendistribusiannya.

Harta kekayaan harus tersebar merata agar kebutuhan setiap individu terpenuhi. Kebijakan inilah yang dilanjutkan para Khalifah setelah beliau saw. sepanjang tegaknya Khilafah.

Islam sungguh sangat menghormati peran perempuan dengan tidak mewajibkannya mencari nafkah. Suami atau walinyalah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dirinya miskin, maka seorang perempuan bisa dan boleh (mubah) untuk bekerja demi membantu suami atau keluarganya mencari nafkah. Namun, kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah tetap berada di tangan suami/walinya.

Demikianlah Islam telah menetapkan aturan, bekerjanya seorang laki-laki adalah aktivitas yang mulia karena sebagai sarana beribadah kepada Allah. Allah SWT berfirman, “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru bumi serta makanlah sebagian dari rezeki-Nya.” (TQS al-Mulk [67] : 15).

Dengan sebenar-benarnya, harus disadari bahwa kaum perempuan memerlukan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup. Sementara kewajiban mencari nafkah yang dibebankan kepada kaum laki-laki, bukan dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan.

Tapi peran ini diberikan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada laki-laki. Dan inilah aturan yang akan dijaga keberlangsungannya oleh negara Islam, Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

3 thoughts on “Perempuan Pekerja Migran, Antara Perjuangan Ekonomi dan Ancaman Pandemi

Tinggalkan Balasan